JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pasangan duet Deddy Mizwar dan Ahmad Syaikhu kemungkinan besar akan kehilangan dukungan dari Koalisi Prabowo, Partai Gerindra, PKS dan PAN, yang sebelumnya memberi dukungan terhadap pasangan ini. Perubahan konstalasi ini menyusul ketertarikan koalisi ini untuk mendukung Sudrajat di Pilgub Jabar.

Nama Mayjen (Purn) Sudrajat tergolong muncul belakangan dalam bursa nama calon gubernur Jabar. Gerindra lebih dulu menyatakan dukungannya pada Sudrajat.Belakangan Gerindra meminta dukungan dua partai koleganya PAN dan PKS untuk sama-sam mendukung Sudrajat.

Sinyalemen itu disampaikan Sekjen PAN Eddy Soeparno di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (24/12).

"Tadi saya dengarkan Pak Sohibul bahwa teman juga sudah dengar bahwa PKS akan menyampaikan hari Rabu nanti kita akan menyampaikan internal mudah-mudahan PAN juga akan menyampaikan dalam waktu dekat," ujar Eddy.

Penyampaian kepututusan itu rencananya akan disampaikan tiga partai PKS, PAN dan Gerindra secara bersama-sama di Jabar.

PAN menyatakan membuka diri mengusung untuk Sudrajat di Pilgub Jabar, mengikuti langkah Gerindra. PAN kini mencoba menjalin komunikasi dengan Gerindra dan PKS.

"Ini ada dinamis, ada komunikasi terbaru dengan Gerindra, yaitu dengan munculnya Pak Sudrajat, Jenderal Sudrajat. Ada komunikasi yang dibangun antara PAN, PKS, dan Gerindra. Sedang dimatangkan," tutur Ketua DPP PAN Yandri Susanto di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/12).

Prabowo Subianto sebelumnya secara resmi mengusung Sudrajat di Pilgub Jawa Barat. Prabowo mengaku merayu PAN dan PKS agar dua partai ini mengikuti jejak partainya. Gerindra menamakan koalisi dengan PKS dan PAN, andai jadi terbentuk, dengan sebutan ´Koalisi Reuni´. (dtc/rm)

Sebagai partai koalisi pemerintah, kata Eddy, berbeda pendapat adalah hal yang lumrah. Meski begitu dia berharap perbedaan itu bisa disikapi bijaksana dan tidak ´mengusir´ PAN dari koalisi.

Bergabungnya Golkar ke dalam pemerintahan satu sisi menguntungkan pemerintah karena akan didukung dalam pengambilan keputusan strategis di parlemen. Namun di sisi lain, pemerintah akan kerepotan mengakomodasi kepentingan partai pendukung.

Pilihan untuk menjadi penyeimbang pemerintahan saat ini merupakan manifesto politik partai berlambang burung garuda dalam menjaga konstitusi negara.

Dukungan terhadap rencana revisi undang-undang tentang pemilihan kepala daerah (pilkada) berkurang. Pasalnya dari 27 anggota Komisi II DPR yang mendukung revisi UU Pilkada, satu anggota dari Partai Demokrat, Wahidin Halim, menyatakan mencabut dukungannya.

Isu reshuffle kabinet kembali menguat memasuki enam bulan masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Namun presiden diingatkan bahwa persoalan reshuffle kabinet tidak hanya perlu pertimbangan aspek kinerja menteri. Tapi juga perlu memperhatikan pertimbangan politik dari koalisi pendukung pemerintah maupun koalisi di luar pemerintah.

Aturan tentang koalisi partai bisa dilihat dalam UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Petang ini Fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) menyerahkan usulan hak angket ke pimpinan DPR. Usulan Hak angket terkait tindakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly itu telah ditandatangani 116 anggota dewan dari 5 fraksi yang tergabung dalam KMP.

Kubu Golkar Agung Laksono dan kubu PPP Romahurmuziy yang sedang berada di atas angin malah mengancam akan memberi sanksi bagi kader yang mendukung hak angket.

Sementara itu politisi PDIP, Eriko Sotarduga mengatakan mendukung jika penambahan komisi ditujukan untuk efisiensi kinerja DPR dalam legislasi, pengawasan dan anggaran. Komisi akan lebih mendalami setiap mitra kerja.

Usulan Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD yang didorong  parta-partai Koalisi Merah Putih diduga bermotif untuk menguasai eksekutif di daerah.

Keinginan partai-partai Koalisi Merah Putih yang menghendaki kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dinilai sebagai upaya menggerogoti demokrasi.

Pengamat Politik, Arbi Sanit mengatakan para partai pendukung Prabowo-Hatta memang sudah seharusnya membentuk koalisi permanen.

Kabarnya kubu penentang yang dimotori oleh politisi senior Golkar Zainal Bintang itu, bakal dilaksanakan sebelum deklarasi.

Martin mengatakan Golkar merupakan partai dengan perolehan suara terbesar di koalisi Merah Putih. Jadi Golkar mempunyai peran penting dalam setiap keputusan yang diambil koalisi.