JAKARTA, GRESNEWS.COM – Sejumlah partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) yang digadang-gadang sebagai barisan partai politik penyeimbang Pemerintahan Jokowi-JK kini mulai rontok satu persatu. Hasrat politik mereka akan kekuasaan membuat haluan berubah arah menjadi partai pendukung pemerintah.

Manuver partai PAN, Golkar dan PPP yang belakangan deklarasikan sebagai partai pendukung Pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla itu pun disambut sinis oleh Sekertaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani. Muzani menyatakan, koalisi KMP yang dibesut oleh Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto ketika Pilpres 2014 lalu secara de facto telah bubar.

Pernyataan Muzani itu pun sempat disanggah oleh Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sebagai salah satu partai politik yang sempat berjuang untuk memenangkan pasangan Prabowo – Hatta pada Pilpres 2014 lalu, Hidayat tampaknya tetap ingin mempertahankan nama besar KMP meskipun sejumlah partai politik yang pernah berada satu gerbong di KMP kini satu persatu beralih ke perahu yang lebih besar alias mendukung pemerintahan Jokowi – JK.

Menurut Hidayat, pernyataan Ahmad Muzani itu pernyataan sepihak, sehingga ia membantah keras jika KMP dikatakan sudah bubar. "Kami menegaskan tidak ada deklarasi KMP bubar. Masih ada PKS dan Gerindra disana. Kalau pun bubar akan bubar secara terbuka, tidak akan diam-diam," kata Hidayat Nur Wahid menanggapi pernyataan Sekjen DPP Gerindra di DPR RI, Jum’at (5/2) lalu.

Berbeda dengan Ahmad Muzani, Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Edhy Prabowo tampak tak ingin ambil pusing dengan maneuver politik yang diambil sejumlah partai politik yang sempat berjuang bersama-sama dengannya untuk menjadi penyeimbang atau oposisi Pemerintahan Jokowi – JK. Ia mengatakan, partainya tidak akan terpengaruh dengan apa yang dilakukan oleh Partai Golkar dan Partai PPP yang bertekad akan bergabung dengan Pemerintahan saat ini.

Menurutnya, partainya menghormati pilihan politik yang diambil oleh dua partai yang belakangan akrab dengan konflik kepemimpinan di internal partainya itu. "Kami tidak mau mencampuri urusan rumah tangga partai lain dan selalu menghormati sikap yang diambil masing-masing partai dalam menentukan langkah politiknya," kata Edhy Prabowo kepada gresnews.com, Sabtu (9/2).

Sebagaimana diketahui, Indikasi rontoknya koalisi partai politik yang dibesut oleh mantan Danjen Kopasus Prabowo Subianto itu terlihat pasca masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) yang dikomandoi oleh Ketua DPP PAN Zulkifli Hasan ke lingkaran Istana dengan ditandai dilantiknya Ketua Majelis Pertimbangan PAN Soetrisno Bachir menjadi Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) beberapa waktu lalu.

Langkah PAN yang bergabung untuk mendukung Pemerintahan Jokowi-JK itu kemudian diikuti dengan Partai Golkar dan Partai PPP. Meski belum mendapat posisi di Istana, kedua partai itu sudah resmi menyatakan sikap untuk mendukung Pemerintahan Jokowi-JK kedepan.

"Sebagai kekuatan politik, Golkar tidak lahir sebagai oposisi. Kekuatan kita adalah membangun kekuasaan bukan oposisi. Karena itulah kita harus bersikap reposisi dengan pengabdian kita yang lebih besar untuk mendukung pemerintahan demi kejayaan partai dan rakyat," kata Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie versi Munas Bali ketika menggelar Rapimnas Partai Golkar akhir Januari lalu.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua Umum DPP PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Farid. Ketua Partai berlambang Ka´bah itu secara resmi menyatakan mendukung pemerintahan Jokowi-JK dalam sisa pemerintahan akan datang. Keputusan bergabungnya PPP dalam pemerintahan Jokowi – JK dilahirkan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke II Partai PPP di Bogor, Jawa Barat akhir Januari lalu.

Dengan demikian, yang masih bertahan dalam koalisi KMP saat ini tinggal dua partai, yaitu Partai Gerindra dan PKS. Namun perlu diingat pada 21 Desember 2015, PKS pun sempat menyambangi Presiden Jokowi dan menyatakan statusnya sebagai oposisi loyal. Yakni mendukung program pemerintah yang baik namun tidak keluar dari KMP.

TETAP MENJADI OPOSISI – Kendati hanya tinggal satu partai politik yang tersisa mempertahankan KMP, Edy Prabowo menegaskan bahwa partainya akan tetap konsisten menjadi penyeimbang (oposisi) Pemerintahan Jokowi-JK. Menurutnya, selama kebijakan Pemerintah Jokowi-JK berjalan untuk kepentingan hajat hidup rakyat Indonesia, partainya akan mengamini kebijakan yang diambil oleh pemerintahan yang diusung oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) ketika Pilpres 2014 silam.

"Namun, kami akan menjadi barisan terdepan dalam melawan segala kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat," tegasnya.

Ia menambahkan, pilihan untuk menjadi oposisi yang dilakukan oleh partainya itu tidak akan pernah sirna meskipun hanya tinggal sendirian di parlemen. Menurutnya, pilihan untuk menjadi penyeimbang pemerintahan saat ini merupakan manifesto politik partai berlambang burung garuda dalam menjaga konstitusi negara.

"Kami tidak masalah bila akhirnya harus menjadi partai oposisi sendirian," tegasnya.

Dengan demikian, Edy pun menghimbau kepada seluruh kader Partai Gerindra untuk tetap solid dan terus melakukan konsolidasi internal di masing-masing daerah. Ia meminta kepada seluruh kader Gerindra agar tidak terpengaruh dengan situasi politik saat ini. Sebab, lanjutnya, Partai Gerindra tidak dilahirkan untuk menjadi partai pecundang.
Menurutnya, kendati tinggal sendirian menjadi oposisi di parlemen, ia meminta kepada seluruh kader partainya untuk tetap melakukan kerja-kerja yang telah diamanatkan oleh partai untuk selalu berjuang bersama-sama masyarakat di akar rumput. "Yakinlah bahwa posisi kita semakin hari akan semakin solid dan kuat," ujarnya.

KOALISI SUDAH TIDAK RELEVAN - Ketua umum PAN Zulkifli Hasan menilai koalisi parpol baik yang dinamakan KMP maupun KIH ketika Pilpres 2014 lalu sudah tidak relevan lagi untuk dibahas saat ini. Menurutnya, seluruh partai politik saat ini harus fokus untuk bersama-sama membangun pemerintahan kearah yang lebih baik lagi dari masa-masa sebelumnya.

"Saya kira bukan soal bubar dan tidak. Begitu Pilpres selesai KMP dan KIH kan sudah tidak relevan," kata Zulkifli Hasan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

Ia menambahkan, koalisi partai politik seharusnya memang sudah berakhir pasca Pilpres 2014 lalu. Menurutnya, koalisi KMP atau pun KIH merupakan gabungan partai politik yang tidak lebih dibentuk untuk menghadapi pilpres semata. Sebagaimana diketahui, Partai PAN sendiri adalah salah satu inisiator dalam membesut koalisi KMP bersama sejumlah partai politik lainnya ketika mengusung Hatta Rajasa maju dalam bursa pertarungan Calon Wakil Presiden (Cawapres) mendampingi Capres Prabowo Subianto ketika Pilpres 2014 lalu.

Ia pun menegaskan, masa pertarungan di pilpres pun sudah usai, dan saat ini partainya berkomitmen mendukung pemerintahan Jokowi – JK guna menjalankan roda pemerintahan untuk kepentingan yang lebih besar ketimbang terjebak dalam dikotomi koalisi lintas partai.

"Dari dulu itu sudah selesai. Termasuk KIH kan yang sekarang sudah jadi KPPP (Koalisi Partai Pendukung Pemerintah). Karena itu (KMP atau KIH) sudah tidak relevan lagi," tegasnya.

Hal serupa juga disampaikan Ketua Umum Partai PKB Muhaimin Iskandar. Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengapresiasi langkah politik yang diambil oleh Partai Golkar dan PPP yang menyatakan komitmennya untuk mendukung Pemerintahan Jokowi – JK. Menurut Cak Imin, saat ini yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia adalah persatuan dan kesatuan seluruh elemen masyarakat, termasuk partai politik di parlemen.

Mendukung berbagai program nasional pemerintah untuk membawa perubahan bagi negara Indonesia ke arah yang lebih baik dari sebelumnya, lanjut Muhaimin, menjadi kepentingan pemerintahan saat ini, termasuk partai politik yang sempat berbeda haluan ketika Pilpres lalu. Ia berharap, bergabungnya Partai Golkar dan PPP untuk mendukung Pemerintahan Jokowi-JK dapat disusul oleh partai-partai lain yang hingga kini masih menyatakan diri sebagai oposisi di parlemen.

Pernyataan Muhaimin itu juga ditujukan untuk Sekjen DPP Gerindra Ahmad Muzani yang kebetulan hadir dalam pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai PKB di JCC, Jakarta Selatan hari Jum’at (5/2) malam. Dalam kesempatan itu Muhaimin juga sempat mengajak Partai Gerindra untuk bersama-sama dengan partai politik lainnya untuk mendukung program nasional pemerintahan Jokowi – JK.

"Terima kasih atas kehadiran Pak Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, teman saya di Komisi I DPR. Salam untuk Pak Prabowo, mari kita bersama-sama lagi," sindir Muhaimin dalam pidato pembukaan Mukernas PKB yang disambut riuh peserta Mukernas, Jum’at (5/2) lalu.

BACA JUGA:
Tags