Jika Hamdan Zoelva tetap mengikuti seleksi calon Hakim Konstitusi maka hal itu akan merendahkan wibawanya sebagai Hakim Konstitusi.

Sejumlah pihak menyesalkan pencoretan nama Hamdan Zoelva oleh Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi (Pansel).

Sikap Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva menolak mengikuti wawancara seleksi calon hakim kontitusi mendapat dukungan sejumlah pihak.

Wicipto juga tidak sependapat dengan dalil permohonan pemohon yang menyatakan ada diskriminasi terhadap hakim  konstitusi dengan hakim agung terkait batas usia pensiun karena masa jabatan hakim agung adalah sejak diangkat dan pensiun sampai dengan 70 tahun.

Isi surat yang mereka kirimkan, intinya meminta presiden mempertimbangkan kembali keanggotaan kedua orang tersebut.

Walaupun bukan indikasi pidana tapi setoran-setoran tunai dalam jumlah besar wajib diwaspadai

KY tidak pernah berniat menghalangi bahkan tidak menghormati keputusan MA dalam memilih calon hakim konstitusi. Asalkan, para calon tersebut memang terbukti bersih dan tidak terlibat pelanggaran apapun termasuk kode etik.

Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK akan meminta secara resmi kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak melantik Suhartoyo, hakim konstitusi terpilih dari unsur Mahkamah Agung periode 2015-2020.

Pemilihan Suhartoyo sebagai hakim Konstitusi menuai kritik, pasalnya Komisi Yudisia (KY) tengah melakukan penyelidikan terkait kepergian Suhartoyo ke luar negeri  terkait dengan kasus Sudjiono Timan.

Presiden Joko Widodo belum terlihat tanda-tanda menggelar seleksi calon hakim konstitusi  dari unsur presiden. Padahal, 7 Januari 2015 ini, masa jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi(MK) Hamdan Zoelva sebagai hakim Mahkamah Konstitusi sudah akan berakhir.

Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi mendesak presiden Joko Widodo segera menyiapkan pengganti Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva yang akan memasuki masa pensiun pada awal Januari 2015 besok.

Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK mendesak Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tentang Tata Cara Seleksi Hakim Konstitusi yang berasal dari Pemerintah dalam waktu dekat ini.

Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi meminta Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi Mahkamah Agung (MA) untuk kembali memperpanjang pendaftaran calon Hakim Konstitusi dari unsur MA.

Sejak Mahkamah Agung (MA) membuka pendaftaran calon Hakim Konstitusi pada 22 September lalu, MA sudah menerima tujuh kandidat calon pengganti dua hakim konstitusi Muhammad Alim dan Ahmad Fadlil Sumadi yang akan berakhir masa jabatannya.