"Kita diperiksa dan diadili oleh MA saja tidak, tapi kenapa sudah ada keputusan MA-nya ? Lihat dasarnya UU Nomer 32 tahun 2004 pasal 27 dan 29," tegas Eggi.

Kepala Polisi Jenderal Timur Pradopo memerintahkan Kapolda Jawa Barat untuk mengantisipasi kemungkinan kericuhan warga Garut setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan pemakzulan terhadap Aceng HM Fikri dari jabatan Bupati Garut.

"Nggak jadi juga ke Polres, tapi Aceng maunya ke Mahkamah Konstitusi (MK)."

Dia mengatakan, putusan pemakzulan Aceng sudah bersifat final dan tidak bisa dilakukan upaya hukum lain.

Jangan ada kekerasan menyusul keputusan tersebut.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP, A Yani, mengatakan polisi harus mengusut ancaman massa Aceng HM Fikri yang berencana melakukan mobilisasi massa paska keputusan MA mengabulkan permohonan pemakzulan yang diajukan DPRD Garut.

Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Arif Zudan Fakrullah, menyambut baik keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan pemakzulan Bupati Garut Aceng Fikri.

Direktur Advokasi LBH Keadilan, Halimah Humayrah Tuanaya, mengatakan LBH Keadilan mengapresiasi putusan Mahkamah Agung (MA) yang memakzulkan Aceng HM Fikrid dari jabatannya sebagai Bupati Garut.

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan rekomendasi pemakzulan Bupati Garut Aceng HM Fikri yang dimohonkan DPRD Garut.

Pada UU tersebut disebutkan jika seorang pemimpin daerah sudah tidak dipercaya oleh rakyat, DPRD bisa melakukan pemakzulan.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur, pihaknya memberikan batas waktu kepada Aceng dan jika tetap tidak mengirimkan jawaban, maka MA akan melanjutkan persidangan tanpa jawaban dari Aceng.

"Berkasnya sudah diregister pada 2 Januari 2013 dengan nomor 01/P/KHS/2013; pemohon DPRD Garut dan termohon Aceng Fikri."

Kuasa Hukum Bupati Garut Aceng HM Fikri, Zulfikar M Rio, mengatakan akan melaporkan Mendagri Gamawan Fauzi ke Mabes Polri terkait beberapa pernyataan yang menuding Aceng melakukan pelanggaran etika dan melanggar hukum.

MA akan terlebih dulu menelaah, apakah rekomendasi Pemakzulan Aceng Fikri sudah sesuai aturan, kemudian memutuskannya dalam waktu paling lama 30 hari.

Berikut pandangan masing-masing fraksi: