Tahun depan pemerintah memberikan THR bagi para pegawai negeri sipil. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan? Dapatkah meningkatkan kinerja PNS?

Good will atau tujuan politik berbasis sistem penguatan dan perbaikan struktur pemerintahan perlu didorong agar tujuan ini bisa benar-benar terwujud. 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan kenaikan gaji kepala daerah akan berlaku tidak lama lagi.

Anggaran belanja pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia masih terlalu besar dan tidak sebanding dengan kepuasan masyarakat.

"Rapat ini bukan rapat untuk meresmikan asosiasi wamen, tapi untuk berbagi tugas dari sebuah pekerjaan besar bernama reformasi birokrasi."

Kementerian Keuangan terus melaksanakan reformasi birokrasi, terutama di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Mantan Jaksa Agung Hendarman Supandji mengatakan, tidak optimalnya pelayanan publik dengan baik di lembaga penegak hukum disebabkan karena pola pelayanannya bersifat struktural bukan fungsional. Akibatnya, pelayanan publik menjadi semakin buruk.

"Kenapa seperti itu, karena di Indonesia sistem politik seperti itu. Seorang yang memiliki kekuasaan itu, sedang di negara maju, menteri tidak punya ajudan, hanya satu staf saja. Kalau dikita belasan dan puluhan orang, jadi kaitan ini karena aspek kekuasaan yang tertanam di budaya kita," kata Wakil Sekjen Transparance International Indonesia (TII) Luki Djani.

Ketiadaaan unit khusus yang melayani permintaan informasi membuat proses semakin molor.