GRESNEWS - Anggaran belanja pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia masih terlalu besar dan tidak sebanding dengan kepuasan masyarakat. Tahun ini anggaran belanja pegawai akan dipangkas 10% terutama untuk anggaran perjalanan dinas. Namun kritik terhadap maraknya korupsi birokrasi menjadi persoalan penting yang harus dibereskan.

"Surat Edaran (pemangkasan anggaran) tersebut sudah dijalankan. Salah satu bunyi edaran tersebut adalah pemangkasan biaya perjalanan dinas yang dianggap tidak perlu. Hal ini bertujuan untuk efesiensi," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan) Azwar Abubakar kepada Gresnews.com di Gedung Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Jakarta, Rabu (20/2).

""
Azwar Abubakar (Dedi/Gresnews.com)

Azwar menambahkan sembilan program percepatan reformasi birokrasi telah disiapkan antara lain program penataan struktur birokrasi, penataan jumlah dan distribusi PNS, sistem seleksi CPNS, dan promosi PNS secara terbuka, serta peningkatan profesionalisme PNS.

"Ada penetapan standarisasi jabatan, mutasi harus diaudit, peningkatan kemampuan PNS berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi profesi," ungkapnya.

Klaim lainnya adalah penerapan sistem berbasis teknologi informasi (e-government). "Kementerian berencana menjalin kerjasama dengan Korea Selatan dalam pengembangan teknologi informasi untuk mendukung reformasi birokrasi secara nasional," terangnya.

Anggaran untuk belanja pegawai memang memakan porsi terbesar APBN di Indonesia. Dalam APBN 2013, belanja negara sebesar Rp1.683 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.154,4 triliun dan transfer ke daerah Rp528,6 triliun. Dari belanja pemerintah pusat tersebut, belanja pegawai memakan biaya Rp241,1 triliun, sisanya belanja barang Rp167 triliun, belanja modal sebesar Rp216,1 triliun, dan pembayaran bunga utang sebesar Rp113,2 triliun.
Jumlah PNS di Indonesia sebanyak 4,7 juta orang atau sekitar 2,2 persen dari jumlah penduduk per 2012. Kementerian PAN pernah menyatakan dari total jumlah PNS itu kira-kira hanya 5% yang memiliki kemampuan memadai.

Korupsi
Sementara itu, Gubernur Lemhanas Budi Soesilo Soepandji mengatakan praktik birokrasi di Indonesia masih jauh dari bentuk ideal. "Lihat saja berbagai kasus korupsi yang menjerat birokrat kita, sebagian besar pelaku korupsi di Indonesia berlatar belakang pegawai negeri sipil (PNS)," ungkapnya.

Seharusnya, kata Budi, PNS tampil sebagai makhluk sosial yang berdedikasi, menjadi suri tauladan serta profesional dalam perikehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. "Berbagai permasalahan atau hambatan mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintah tidak berjalan," ujarnya.

Oleh karena itu Lemhannas, kata Budi, sebagai lembaga think-tank presiden akan turut berperan aktif serta berada pada posisi strategis dalam mengemban dan menyiapkan sumber daya manusia yang akuntabel dan berintegritas tinggi.

"Reformasi birokrasi berkelas dunia mengarah pada apa yang akan dipimpin untuk mencapai kepuasan publik juga peningkatan kualitas menjadi tolak ukur dan dasar pengembangan software dan hardware sebagai alat bantu mekanisme kinerja," jelasnya.
Jann Hidajat Tjakraatmadja dari Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB mengatakan untuk melakukan penataan reformasi birokrasi yang komprehensif, sistematis, terstruktur, melembaga dan berkelanjutan perlu disusun grand design reformasi birokrasi 2010-2025.

Di samping itu, lanjut Jann, saat ini masyarakat menginginkan birokrasi ideal pada tahun 2014 seperti jumlah PNS yang proporsional, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, peningkatan profesionalisme SDM aparatur, peningkatan mobilitas aparatur antardaerah, antarpusat dan daerah serta peningkatan gaji dan jaminan kesejahteraan.

"Sehingga tahun 2025 diharapkan telah terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegrasi tinggi, menjadi pelayan dan abdi negara," ujarnya.

BACA JUGA:
Tags