JAKARTA, GRESNEWS.COM – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, pemerintah tidak memberikan bantuan dan solusi kepada nelayan soal penggantian alat tangkap ramah lingkungan. Susi mengklaim, mahalnya harga satu unit alat cantrang membuat pemerintah perlu mengkaji ulang.

Susi beralasan, masih banyak nelayan kecil yang perlu diperhatikan. "Satu unit alat tangkap bisa mencapai satu miliar. Silahkan mereka cari alat tangkap yang lain tapi kita tidak bisa bantu. Itu moral hazard kalau saya lakukan itu," ujar Susi di Gedung KKP, Rabu (25/2).

Susi menegaskan, pasca pemberlakuan kebijakan pelarangan cantrang, pemerintah tidak pernah menjanjikan hibah dalam bentuk apapun terkait solusi peralihan alat tangkap yang bersifat ramah lingkungan. Susi menekankan, alasan pemerintah tidak memberikan bantuan karena masih banyak nelayan kecil lainnya yang belum sejahtera.

"Sebaiknya dana satu miliar per unit alat cantrang tersebut dialirkan ke nelayan kecil yang lebih tak menentu nasibnya," kata Susi.

Susi menekankan, para pengguna cantrang sebagian besar masih mampu mengganti alat tangkapnya sendiri. Susi mengkategorikan para pengguna cantrang masuk kategori skala menengah seperti industri perikanan dan pelaku perikanan

Namun, pernyataan Susi tersebut dibantah Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim. Halim mengatakan, pengalihan jenis alat tangkap perikanan ramah lingkungan membutuhkan dukungan operasional berupa alokasi anggaran pemerintah.

Menurut Halim, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat memberdayakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015. "Anggaran APBN KKP dapat disalurkan ke nelayan-nelayan kecil untuk pengalihan alat tangkap," ujarnya.

Menurut Halim, alokasi bantuan pendanaan untuk para nelayan sepatutnya menjadi kewenangan KKP. Pendanaan yang diberikan pemerintah dianggap dapat meringankan beban operational cost nelayan.

Terkait mekanisme pendanaan, lanjut Halim, pemerintah dirasa tidak perlu menggandeng sektor perbankan. Menurutnya, dana yang tersedia dalam postur APBN KKP sudah cukup untuk mendanai para nelayan membeli alat tangkap ramah lingkungan.

"Anggaran APBN tahun 2015 yang dimiliki KKP sudah cukup untuk mendanai pengalihan alat tangkap ramah lingkungan bagi para nelayan," katanya.

BACA JUGA: