Jakarta - Pembangunan wilayah perbatasan masih menghadapi sejumlah kendala serius. Diperkirakan pada 2025 nanti wilayah perbatasan RI bisa maju dan menjadi beranda negeri.

Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Sutrisno mengungkapkan ada 34.000 km wilayah perbatasan di darat di 12 provinsi. Selain itu, terdapat tiga negara yang berbatasan langsung di darat dan 10 negara di perbatasan laut.

"Sampai sekarang umumnya batas wilayah belum jelas, terutama di udara," kata Sutrisno, dalam diskusi tentang pelibatan warga perbatasan dalam penyusunan RAPBN,  di Jakarta, Kamis (8/3).

Sutrisno menuturkan, persoalan yang dihadapi wilayah perbatasan cukup kompleks. Selain pada umumnya wilayah perbatasan berada di daerah pedalaman, perbatasan juga berada di area hutan lindung.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam membuka akses transportasi. Pihak Kementerian Kehutanan bersikap lunak untuk masalah tersebut dengan mengizinkan pembukaan akses perlindungan daerah perbatasan.

"Hutan lindung sepanjang untuk membuka akses, tidak masalah (ditebang)," kata Sutrisno.

Ia juga menambahkan, kendala infrastruktur sangat terasa dampaknya bagi perekonomian. "Kesejahteraan masyarakat perbatasan masih jauh tertinggal dari masyarakat lain," ungkap Sutrisno.

Perbatasan juga mengadapi masalah illegal logging, illegal mining, illegal fishing, bahkan human trafficking. "Pos lintas batas antarnegara yang kita punya belum maksimal. Yang bisa kami andalkan di Entikong, itupun masih jauh (dari maksimal) dibanding negara lain," sebutnya.

BACA JUGA:
Tags