JAKARTA, GRESNEWS.COM - Belakangan muncul jargon-jargon yang menyebutkan era Orde Baru lebih baik dari Reformasi. Bahkan seringkali terlihat stiker yang tertempel bergambar mantan Presiden Soeharto sebari tersenyum menyebutkan penak zamanku toh.

Namun itu terbantahkan dengan hasil survai lembaga ini. Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting, Saiful Mujani mengatakan sebanyak 67,6% responden menyatakan pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono masih lebih baik ketimbang era Soeharto.

"Sebanyak 53,7% masyarakat menyatakan era Soeharto adalah diktator. Masyarakat tidak menginginkan kembali ke masa Soeharto," kata Saiful dalam paparan bertajuk Refleksi Publik 15 Tahun Demokrasi Indonesia di Jakarta, Kamis (9/1).

Survei itu dilakukan pada 2011, 2012 dan opini publik terakhir pada 21 hingga 29 Desember 2013. Data-data yang digunakan berasal dari publikasi Lembaga Survei Indonesia (LSI), Asian Barometer, dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

Temuan lain yang dihasilkan bahwa sistem demokrasi di Indonesia saat ini menduduki peringkat keempat di Asia setelah Korea Selatan, Malaysia dan Thailand, atau mengungguli Jepang, Singapura, Cina dan Filipina.

Selain itu juga ada tren komitmen terhadap sistem demokrasi meningkat menjadi 58% dari tahun sebelumnya hanya 55%. Kenaikan tren ini, menurut Saiful dikarenakan pada era saat ini kebebasan berbicara dan pers lebih terbuka ketimbang era Orde Baru.

"Kuncinya kebebasan itu. Kalau dulu kan semuanya diawasi, kalau sekarang, terutama pers menjadi kekuatan yang menentukan," imbuhnya.

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso yang menjadi salah satu pembicara sepakat dengan temuan itu. Menurutnya, sistem demokrasi Indonesia saat ini lebih baik dari sistem demokrasi sebelumnya.

"Indonesia saat ini menerapkan sistem demokrasi yang paling hebat. Indonesia mendekati sistem demokrasi yang mendekati negara Yunani kuno," kata Priyo.

Akan tetapi Priyo menyayangkan majunya sistem demokrasi Indonesia saat ini harus dibayar dengan biaya sosial yang tidak murah. Biaya sosial yang dimaksud adalah makin tercerabutnya akar budaya dan sosial bangsa Indonesia.

Rakyat cenderung gampang marah, justru saat mempraktekkan sistem demokrasi. Salah satu indikasinya banyaknya gugatan di MK sebagai bukti. Politisi Golkar itu menambahkan sistem kekeluargaan juga sudah mulai bergeser.

"Intoleransi menggema dimana-mana. Kita ini kekurangan satu hal ketika teman kita berkarya, saat teman kita membuat suatu karya, kita malah kurang menghargainya," imbuhnya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi menekankan pada aspek jaminan kepastian hukum. "Satu hal yang menjadi kekhawatiran kami adalah jaminan kepastian hukum. Para investor asing itu memuji-muji Indonesia, tapi nyatanya mereka malah berinvestasi ke Cina karena khawatir soal keamanan," kata Sofyan.

Lebih lanjut menurut Sofyan demokrasi adalah suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Menurutnya pertumbuhan ekonomi tidak akan tumbuh pada negara yang tidak berdemokrasi.

Sedangkan Pengamat Politik Salim Said mengatakan meski banyak permasalahan di Indonesia, namun sistem demokrasi saat ini adalah yang paling baik.

BACA JUGA: