JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi berpendapat diperlukannya Peraturan Daerah  agar penanganan bencana banjir terealisasi secara konkret.

"Ya, kalau sampai ada sebuah kesepakatan dan menjadikan itu sebagai Perda yang konkret, yang real, itu bisa cepat tertangani. Tapi kalau melihat keadaan seperti tadi, banyak yang nggak nyambung. Kita ini ngomong apa adanya," kata Gubernur Jokowi ditemui seusai rapat dengan Komisi V DPR di ruang rapat Komisi V DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1).

Gubernur Jokowi menambahkan kerja sama Kementerian Pekerjaan Umum dan pemerintah daerah juga harus terkoneksi dengan baik. Penanganan masalah banjir harus dikoneksikan terlebih dahulu dan perlu solusi yang nyata.

"Ya ini kan persoalan dari hulu ke hilir ini yang harus dikoneksikan di situ. Jadi ini harus kerja apa, Kementerian PU harus kerja apa, DKI harus kerja apa. Yang konkret kalau saya maunya. Ya, percuma kalau cuma ngerak-ngeruk, normalisasi buat situ, tapi di hulunya nggak dikerjain,  percuma. Itu saya kira dewan betul. Itu harus dikoneksikan dan sudah bertahun-tahun dirapatkan. Kalau nggak ada sebuah solusi untuk apa kita di sini," papar Gubernur Jokowi.

Gubernur Jokowi mengatakan pertemuan bersama DPR tersebut merupakan sebuah momentum yang baik. "Artinya, perlu dikaji dari dewan, dikoneksikan antara hulu sampai hilir, kementerian antara gubernur-gubernur semua diketemukan. Tinggal permasalahan yang menyangkut anggaran, berapa besar anggaran yang dibutuhkan, dewan juga ikut berusaha agar itu anggaran yang dibutuhkan juga disiapkan," ujarnya.

Selain Jokowi, Komisi V DPR juga mengundang Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Menteri PU Djoko Kirmanto, Kepala BNPB Syamsul Maarif, Kepala Basarnas M. Alfan Baharuddin. Semua undangan hadir kecuali Gubernur Jabar Ahmad Heryawan yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda).

BACA JUGA:
Tags