JAKARTA, GRESNEWS.COM – Belakangan ini kian santer terdengar kabar pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla akan melakukan reshuffle Kabinet Kerja Jilid 2. Isu reshuffle kembali marak karena belakangan Jokowi mengeluhkan kinerja sejumlah pembantunya yang dinilai tidak memiliki progres yang cukup signifikan setelah satu tahun berkuasa. Selain itu, isu ini juga duperkuat denga langkah politik Partai Amanat Nasional (PAN) yang awalnya berada di barisan Koalisi Merah Putih (KMP), kini secara resmi menyatakan diri mendukung pemerintahan Jokowi-JK.

PAN juga digadang-gadang menjadi salah satu penyebab akan dilakukannya pembenahan besar-besaran Kabinet Kerja Jilid 2 untuk mengakomodir kader partai berlambang matahari itu di pemerintahan. Bergabungnya PAN ke pemerintahan dan kian santernya isu PAN masuk kabinet, membuat gelisah partai politik pendukung pasangan Jokowi-JK pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu.

Jika melihat tradisi politik Indonesia, koalisi partai pendukung pemerintahan kerap kali mendapatkan konpensasi politik seperti sejumlah kursi menteri atau pun posisi strategis lainnya. Jokowi selama ini boleh saja mengatakan ke hadapan publik, bahwa pemerintahan yang dibangunnya ini bukanlah pemerintahan transaksional. Tetapi fakta berkata lain, terlepas tidak semua kursi menteri pada Kabinet Kerja Jokowi-JK ini diduduki oleh politisi dari partai pendukung, tapi partai pendukung Jokowi-JK kini juga mendapatkan konpensasi politik tersebut.

Tak terkecuali bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai yang dinakhodai Muhaimin Iskandar ini mendapatkan jatah tiga kursi menteri dalam Pemerintahan Jokowi-JK yaitu Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar, Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) Imam Nachrowi, dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri.

Pada reshuffle Kabinet Kerja Jilid I ketiganya selamat dari pergeseran kursi menteri. Namun dalam reshuffle jilid 2 kali ini, nasib posisi menteri PKB dinilai tak aman.

Direktur Eksekutif PolTracking Hanta Yuda berpendapat, situasi politik ketika terjadinya reshuffle Kabinet Kerja Jilid I jauh berbeda dengan situasi politik hari ini. Fokus pembenahan yang dilakukan oleh Jokowi-JK pada sekitar pertengahan Agustus lalu adalah pembenahan ekonomi dan infrastruktur. Karena itu titik berat pergantian posisi menteri ketika itu fokus pada sektor ekonomi.

Sementara, situasi hari ini menurut survei yang dilakukan lembaganya, ketidakpuasan publik atas pemerintahan Jokowi-JK semakin tinggi dan merata ke semua kementerian. "Terutama pada sektor ekonomi dan hukum," kata Hanta Yudha di sela-sela diskusi bertajuk Reshuffle Datang, Parpol Tegang di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11).

Ia menambahkan, merapatnya PAN ke pemerintahan akan menjadi pertimbangan khusus bagi Presiden Jokowi untuk merombak komposisi kabinet dan memasukkan kader-kader PAN ke dalam pemerintahan. "Apakah Presiden ingin memangkas kursi menteri dari partai pendukungnya, atau memangkas dari kalangan profesional, saya fikir itu tergantung bagaimana pertimbangan Presiden. Yang pasti jika reshuffle jadi dilakukan, kemungkinan besar PAN pasti masuk di dalam," tegasnya.

PRAHARA POLITIK PKB - Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanul Haq mengaku tak khawatir jatah kursi menteri milik partainya berkurang karena rencana reshuffle Kabinet Kerja Jilid 2 lantaran bergabungnya PAN ke pemerintahan Jokowi-JK. Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB itu mengatakan, partainya sejak awal memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam penanganan atau isu-isu sosial masyarakat, pembangunan desa, serta keagamaan.

Hal itu pun yang selama ini menjadi penilaian Presiden Jokowi terhadap sejumlah kader-kader partainya yang dipercaya untuk menduduki posisi menteri. Akan tetapi, Maman pun mengaku tak ingin berspekulasi politik dalam persoalan reshuffle ini, sebab, kewenangan reshuffle atau siapa saja, dan kapan akan dilaksanakan reshuffle pun, menurut Maman, hanya Presiden Jokowi lah yang lebih mengetahui.

Lebih jauh ia katakan, partainya sejak awal masa kampanye mendukung pasangan Jokowi-JK. Dukungan yang dilakukan oleh Partai berbasis kaum Nahdliyin itu diyakini Maman karena lebih kepada komitmen politik bersama-sama untuk membangun serta memajukan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik ke depan.

Komitmen PKB mendukung Pemerintahan Jokowi-JK pun diakui Maman telah dibuktikan dengan kerja-kerja partainya dengan mengantarkan mantan Walikota Solo itu ke Istana Negara Republik Indonesia pada Pilpres 2014 lalu.

Dengan demikian ia meyakini Presiden Jokowi tidak akan mengurangi jatah kursi yang dimiliki PKB. "Saya yakin presiden tidak akan mengurangi jatah kursi untuk PKB. Karena kita pendukung dari awal, kita punya kinerja yang jelas mendukung Jokowi-JK," tegasnya.

Ketika disinggung apakah PKB tidak khawatir prahara politik yang menimpa sejumlah kadernya belakangan ini adalah desain untuk menjatuhkan citra partainya yang berujung berkurangnya jatah kursi milik partainya. Maman mengaku tak khawatir.

Seperti diketahui, belakangan kader PKB diguncang beragam isu mulai dari kasus dugaan perselingkuhan politisi PKB Arzeti Bilbina, dipanggilnya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), hingga isu pemerasan pada pendamping dana desa.

"Tidak ada, kita melihat isu Arzeti kemudian Ketum dipanggil oleh KPK itu sebagai sebuah bagian dari bagaimana transparansi publik. Publik mengkritisi perilaku politisi kami, yang bersangkutan juga telah mengklarifikasi itu sudah selesai," kata Maman kepada gresnews.com.

Ia pun mengakui, prahara politik yang beberapa waktu lalu menimpa partainya adalah sebuah dinamika politik yang harus disikapi secara bijak. PKB yang saat ini berada di pemerintahan, menurut Maman tidak akan mengintervensi proses hukum yang saat ini tengah berjalan baik yang terjadi pada anggota DPR RI Fraksi PKB Arzeti maupun Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Menurut Maman, sebagaimana kewajiban warga negara, seluruh kader PKB baik yang di Kementerian atau DPR RI akan komitmen memenuhi semua undangan untuk memenuhi panggilan aparat penegak hukum jika diperlukan. "Kita justru mengatakan bahwa partai yang besar itu lahir dari begitu banyak ujian, beban termasuk juga bagaimana publik menilai kita," kata Maman.

PAN BANTAH SETOR NAMA – Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bidang Organisasi Yandri Susanto mengklarifikasi bahwa pihaknya hingga saat ini belum pernah menyetorkan sejumlah nama kepada Presiden Jokowi terkait dengan rencana reshuffle Kabinet Kerja Jilid 2.

"Kami pastikan kami belum pernah kirimkan nama-nama ke Presiden Jokowi seperti isu yang keluar di media masa belakangan ini. Jadi belum ada nama-nama itu," kata Yandri melalui sambungan telepon.

Ia pun menegaskan, bergabungnya PAN ke pemerintahan Jokowi bukan lantaran ingin mencari kekuasaan atau jabatan menteri. Menurutnya, bergabungnya PAN ke Pemerintahan Jokowi-JK adalah salah satu komitmen partainya untuk membantu Pemerintahan ke arah yang lebih baik.

Ketika disinggung apakah pihaknya pernah ditawarkan posisi menteri karena sudah bergabung untuk memperkuat pemerintahan Jokowi-JK, Yandri mengaku hingga saat ini Presiden Jokowi atau Wakil Presiden Jusuf Kalla belum pernah membicarakan perihal posisi menteri kepada partai yang dipimpin Zulkifli Hasan itu. Ia pun menegaskan, partainya tidak akan mendesak atau meminta posisi menteri kepada Jokowi-JK.

Alasannya, reshuffle adalah hak prerogatif Presiden RI, sehingga menurutnya, Presiden Jokowi pasti memiliki pertimbangan pribadi dalam menyusun para pembantunya guna menyelesaikan kinerja yang sudah di program selama ini. "Jadi sampai hari ini belum ada tawaran itu. Tetapi, kalau nanti benar ada reshuffle, kemudian PAN dibawa oleh Presiden, PAN akan memberikan kader-kader terbaiknya," tutupnya.

Pernyataan Yandri ini berbeda dengan keterangan yang diberikan politikus PAN lainnya, Muslim Ayub. Anggota Komisi III itu mengatakan, sudah ada 5 nama kader PAN yang disetorkan. Hanya saja dia tidak menyebut nama. Muslim mengatakan, nama itu disetorkan setelah ada permintaan dari Jokowi. "Tidak mungkin kita mengusulkan tanpa diminta, malu lah. Karena diminta maka kami usulkan," ujarnya.

PAN memang dikabarkan akan mendapat jatah kursi. Diantara kader PAN yang santer bakal dapat kursi adalah Sutrisno Bachir yang dikabarkan akan menjadi ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN). Sisanya dikabarkan akan mendapat jatah kursi di bidang ekonomi. (Gresnews.com/Rifki Arsilan).

BACA JUGA:
Tags