JAKARTA, GRESNEWS.COM - Setelah setahun pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla berjalan, isu pergantian kabinet alias reshuffle jilid II kembali terdengar. Dunia politik pun bergolak dalam dua pekan terakhir ini saja bermunculan peristiwa yang kental menyudutkan partai Koalisi Indonesia Hebat seperti PKB, Hanura maupun NasDem. Muncul dugaan ada operasi khusus dibelakang kasus-kasus yang terjadi beberapa pekan ini.

Misalnya PKB akhir-akhir ini banyak diterpa kabar miring mulai dari kinerja menteri yang buruk, isu tindakan asusila salah satu anggotanya hingga kabar pemalakan dana pendamping desa. Disinyalir, kasus-kasus ini merupakan upaya penyudutan PKB dalam isu reshuffle kabinet jilid II.

Misalnya isu penggerebekan anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB  Arzetti Bilbina bersama perwira TNI AD Letnan Kolone (Letkol) Kav Rizeki Indra Wijaya yang juga juga menjabat Dandim Sidoarjo di Hotel Arjuna kamar 18 dikawasan Lawang, Malang, Jawa Timur pada Minggu (25/7). Partai kaum Nahdliyin ini juga diguncang isu miring tersiar surat kontrak pengurus DPC PKB Sukabumi yang mengharuskan calon pendamping dana desa menyisihkan 10 persen gajinya kepada PKB saat lolos nanti pada Senin (26/10). Tak hanya itu para pendamping desa ini juga dipaksa menjadi kader partai PKB.

Kedua isu miring ini sejatinya telah diklarifikasi, terkait Arzetti, yang bersangkutan membenarkan adanya pertemuan namun bersama suaminya. Pun terkait surat palak oknum PKB dinyatakan sebagai bentuk penyelewengan wewenang daerah yang tak ada kaitannya dengan pengurus partai pusat.

Politisi PKB Maman Imanulhaq menyatakan partainya telah melakukan upaya maksimal dalam berkinerja, baik di DPR maupun di kementerian. Bahkan, upaya kaderisasi pun berjalan mulus lantaran memiliki banyak kader mumpuni dari segala bidang.

"Performa bagus karena ada skill dan kami punya komitmen jelas mendukung pemerintahan Jokowi," katanya kepada gresnews.com, Selasa (27/19).

Isu pembusukan PKB yang dikaitkan dengan rencana reshuffle jilid II ditanggapi partainya dengan santai. Sejauh ini, PKB hanya akan bertindak untuk meluruskan berita-berita yang tidak benar.

"Pemotongan gaji pendamping dana desa juga tak diinstruksikan DPP, kami mendukung pelaksanaan pemerintahan yang transparan," ujarnya.

Ia lebih menanggapi isu dan kritikan yang dilontarkan sebagai hal wajar untuk perbaikan kinerja. "Kami tak anti kritik, PKB akan melawan kritik itu dengan kerja dan berprestasi," tutupnya.

SUARA PIMPINAN DAN MKD - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Junimart Girsang menyatakan akan menunggu hasil pemeriksaan Denpom TNI dan juga membangun komunikasi dengan Kadispen TNI terkait kasus Arzetti. MKD tak mau gegabah menanggapi isu yang belum tentu kebenarannya, sebab itulah mereka memegang asas praduga tak bersalah.

"Kan kasihan juga karena katanya beliau dalam rangka urusan dapil. Kami tunggu saja," ujarnya di Gedung DPR RI, Senayan, Selasa (27/10).

Namun ia memastikan MKD bisa saja memanggil Arzetti sepanjang kassusnya telah menjadi konsumsi publik. Dalam rapat MKD dimungkinkan penetapan perkara sebagai perkara tanpa aduan. "Tapi kami tunggu saja," ujarnya.

Sedang Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyatakan akan melihat masalah ini secara lebih proporsional dan melibatkan semua pihak. "Biar Arzetti yang jelaskan dulu, sebab suaminya pun sudah menyangkal, jangan dibesar-besarkan nanti menyalahi hukum," katanya di Gedung DPR RI, Selasa (27/10).

Ia lebih menyerahkan persoalan ini ke ranah hukum apabila memang mengandung unsur hukum. Juga kepada MKD sebagai lembaga di DPR yang memiliki kewenangan menghakimi etik para anggotanya.

"Terserah  MKD untuk menilai, jika bisa sekedàr klarifikasi saja ya tak perlu kah MKD memanggil," ujarnya.

MISTERI PELAPOR - Dandim Sidoarjo Letkol Kav Rizeki Indra Wijaya diproses Denpom setelah terpergok berduaan dengan Arzetti Bilbina di kamar hotel. Keduanya menampik adanya hubungan asmara. Namun cerita sebenarnya tentang pertemuan itu sama misteriusnya dengan si pelapor yang berujung penggerebekan.

Menurut pengakuan Rizeki, pertemuan tersebut digelar di Hotel Arjuna Malang, Minggu (25/10) pada pukul 14.00 WIB. Rizeki mengaku datang bersama sopirnya, Serda Hadi. Rizeki menuturkan pertemuan itu di kamar 18 Hotel Arjuna di Malang itu membahas rencana program untuk pondok pesantren.

Rizeki mengaku memiliki 1 pondok pesantren di Desa Klompok, Kecamatan Singosari, Malang, dan 3 panti asuhan di Malang. Arzetti diharapkan ikut membantu kelangsungan tempat tersebut. Selain itu, Rizeki akan mendirikan masjid di sekitar pondok.

"Pada intinya saya bertemu dengan Mbak Arzetti itu membahas CSR (Corporate Social Responsibility). Mbak Arzetti juga tertarik akan membantu (pendirian masjid dan pendanaan ponpes)," kata Rizeki di Makodim 0816 Sidoarjo, Jl Lingkar Timur Sidoarjo, Senin (26/10).

Saat pertemuan tengah berlangsung, serombongan anggota Denpom berpakaian preman tiba-tiba datang dan ´menginterogasi´. Tak lama kemudian suami Arzetti yang bernama Didiet muncul.

"Anggota Denpom datang menanyakan ada apa ini, saya jawab nggak ada apa-apa, hanya ngobrol aja. Kemudian muncul suami Mbak Arzetti (Didiet)," ungkap Rizeki.

Sampai saat ini Rizeki maupun Arzetti tidak tahu siapa yang melaporkan pertemuan itu. "Nggak tahu saya, Mas," kata Arzetti saat dikonfirmasi terpisah.

Sementara itu Kapuspen TNI Mayjen Tatang Sulaiman dalam jumpa pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jaktim, Selasa (27/10/2015), juga tak mau terbuka soal pelapor pertemuan Arzetti dan Rizeki di kamar hotel itu.

Apakah pelapornya suami Arzetti? "Ya mungkin saja, kita kan baru bisa bertindak kalau ada laporan. Sebenarnya mungkin karena suaminya yang tahu itu," jawabnya.

TAK ADA YANG KEBETULAN - Pengamat Politik Komunikasi Hendri Satrio memberikan analisanya. Ia menyatakan dalam berpolitik tak ada kebetulan. Semua kasus dan peristiwa sudah pasti ada yang mendesain.
"Pasti itu! Kita lihat dua minggu terakhir, gerakan pembusukan ada di parpol KIH non PDIP seperti Nasdem, Hanura, PKB," katanya kepada gresnews.com, Selasa (27/10).

Diketahui, Sekjen DPP Partai Nasdem, Patrice Rio Capella terciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran terlibat kasus dugaan suap kepada hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Selanjutnya Partai Hanura juga terjerumus atas kasus Dewie Yasin Limpo, Sekertaris Fraksi Hanura yang terbelit dugaan suap pembangkit listrik di Papua.

Di sisi lain, terdapat parpol Koalisi Merah Putih (KMP)/yang mendapat angin segar, yakni Golkar kubu Aburizal Bakrie serta PAN yang disebut-sebut akan menyabet kursi dalam kabinet kementerian. Pola ini menurut analisanya kemungkinan terdapat kelompok yang ingin menyingkirkan kelompok lain untuk menduduki kursi istana.

"Kita lihat hasil survei KedaiKopi juga menyatakan Parpol KIH sebagai penghambat utama kerja Jokowi," katanya.

Dinyatakan dalam survei lain, IndoBarometer pada 14-22 September 2015 di 34 provinsi dengan jumlah responden 1.200 orang menggunakan metode multistage ramdom sampling dinyatakan Menteri PDT Marwan Jafar dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri hanya memperoleh tingkat kepuasan sekitar 20 persen dari masyarakat. Apalagi, akhir-akhir ini kinerja kedua menteri, utamanya Hanif Dhakiri terkait penolakan RUU Pengupahan sedang sangat disorot.

"Saya rasa ini usaha untuk mereka legowo saat jatah menterinya dikurangi," katanya.

Namun baiknya, rakyat kemungkinan akan berada di belakang presiden ketika reshuffle benar menyerang ketiga parpol ini. Sebab prestasi parpol yang bersangkutan memang tak terlalu bagus menjelang isu reshuffle.

Hendri pun memberi hipotesa, design di balik kasus ketiga parpol ini, dimana terdapat tiga opsi reshuffle yakni menambah menteri dari PDIP, PAN, atau profesional. "Tapi melihat kapasitas dan kapabilitas agaknya Jokowi lebih menaikkan PAN dan PDIP dulu," ujarnya. (dtc)

BACA JUGA:
Tags