JAKARTA, GRESNEWS.COM - Para anggota Fraksi PDIP mendadak diminta bersiaga agar tidak meninggalkan Jakarta sejak hari ini, Senin (19/10), hingga 30 Oktober mendatang. Larangan meninggalkan Jakarta itu tertuang dalam surat ber kop Fraksi PDIP bernomor 179/F-PDIP/DPR-RI/X/2015. Di kolom keterangan dalam surat itu tertera kata:"instruksi".

Surat itu sendiri ditandatangani oleh pimpinan Fraksi PDIP yaitu Ketua Olly Dondokambey dan Sekretaris Bambang Wuryanto. Dalam kalimat pembuka surat itu, para anggota Fraksi PDIP di DPR diminta untuk mencermati dinamika politik terkini. Untuk itu para anggota tidak diperkenankan meninggalkan Jakarta pada 19-30 Oktober 2015.

Di tanggal ini, para anggota yang sudah terjadwal melakukan kunjungan kerja di luar Jakarta, diminta untuk menjadwal ulang. Tidak dijelaskan gejolak politik apa yang akan terjadi di tanggal tersebut, namun ada yang menilai, instruksi untuk tidak meninggalkan Jakarta ini terkait dengan isu reshuffle kabinet jilid II yang semakin santer terdengar.

Salah satunya adalah pemanggilan mendadak Jaksa Agung HM Prasetyo oleh Presiden Jokowi ke Istana hari ini. Prasetyo datang antara pukul 11.00 sampai pukul 12.00. Tidak ada penjelasan resmi baik dari pihak Istana maupun Kejaksaan Agung terkait pertemuan itu.

Pihak Kejaksaan Agung sendiri membenarkan adanya pemanggilan itu, tetapi tak menyebut isi pertemuan itu. "Iya kelihatannya ke Istana. Di ruangan juga tidak ada," kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung Amir Yanto.

Kabar yang beredar, Jaksa Agung Prasetyo memang menjadi salah satu kandidat pejabat yang bakal kena gusur dalam reshuffle jilid II ini. Belakangan, kinerja Kejaksaan Agung memang terus disorot apalagi setelah Sekretaris Partai Nasdem Patrice Rio Capella ditetapkan sebagai tersangka dalam mengamankan penanganan kasus suap bansos Sumatera Utara di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Agung.

Dalam persidangan dengan terdakwa OC Kaligis, saksi Evy Susanti yang merupakan istri Gubernur (non aktif) Sumatera Utara Gatot Pujonugroho sempat menyinggung adanya pertemuan antara petinggi Nasdem yaitu Rio Capella, Surya Paloh dan Gatot serta Tengku Erry Nuryadi, wakil Gatot yang kini menjadi Plt. Gubernur Sumut.

Dalam pertemuan itulah, kata Evy, ada pembicaraan soal mengamankan kasus ini di Kejagung. Belakangan setelah pertemuan itu diketahui Kejagung menarik kasus ini dari Kejati Sumut namun kasus ini terpendam cukup lama sebelum KPK turun tangan.

Meski Surya Paloh sudah membantah tudingan Evy itu, namun penetapan Rio Capella sebagai tersangka justru menguatkan dugaan tersebut. Ada kemungkinan pemanggilan Jaksa Agung M Prasetyo yang juga mantan petinggi Nasdem memang terkait isu reshuffle ini.

Apalagi beberapa lembaga seperti Indonesia Corruption Watch juga sudah mengusulkan adanya pergantian Jaksa Agung. "Kalau ada perombakan, Jaksa Agung-nya juga harus diganti. Selama ini masyarakat melihat performa Kejaksaan Agung tidak begitu menggembirakan," kata Koordinator Divisi Hukum ICW Emerson Yuntho.

Pengamat Politik Lingkar Madani Ray Rangkuti juga menilai kinerja Prasetyo tak bagus. "Prasetyo ya banyak blunderlah. Nggak ada kemajuan kejaksaan ini," ujar Ray.

Sementara itu, kursi menteri jatah Nasdem lainnya yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan serta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya bakal aman. Khusus Siti, yang jadi catatan tentu adalah soal penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan yang hingga kini masih belum bisa dituntaskan.

PAN MASUK KABINET - Jika jatah Nasdem di kabinet berkurang, maka satu partai lagi yang baru saja mendeklarasikan diri menjadi partai pendukung pemerintah, Partai Amanat Nasional, diperkirakan akan mendapat kursi di kabinet.

PAN sendiri dikabarkan sudah menyodorkan 5 nama kadernya sebagai calon menteri ke Presiden Joko Widodo. Lima nama itu dianggap punya kemampuan dan pantas menjadi menteri. Lima nama yang santer beredar adalah Didik Rachbini, Asman Abnur, Taufik Kurniawan, Hanafi Rais dan Eddy Soeparno.

Waketum PAN Totok Daryanto membenarkan hal tersebut. "Infonya seperti itu. Mereka qualified semua. Sekarang tinggal kewenangan presiden," kata Totok di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/10).

Totok menegaskan bahwa setoran nama tersebut sebagai bukti dukungan PAN ke Jokowi. Nama-nama itu diberikan atas permintaan. "Itu atas permintaan," ucapnya singkat.

Dia enggan berkomentar tentang berapa nama yang akhirnya akan duduk di kabinet. Kabarnya dari lima nama itu kini Presiden sudah mengerucutkan menjadi tiga nama

Kabar santer menyebut PAN akan dapat dua kursi menteri dan satu posisi Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN). Kalangan pengamat politik memprediksi PAN bakal mendapat kursi menteri tak jauh dari dua posisi.

Ada kemungkinan PAN diberi jatah kursi Menko Perekonomian dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara Ketua KEIN kabarnya akan diberikan kepada Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN Soetrisno Bachir.

PAN sendiri cukup percaya diri kadernya akan mampu berbuat banyak membantu Jokowi jika masuk kabinet. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, kadernya banyak yang mampu memperkuat pemerintahan.

"Kader partai banyak yang mampu. Namun itu (reshuffle) terserah Presiden," kata Zulkifli, Sabtu (17/10).

Soal pembicaraan reshuffle yang kabarnya bakal menyediakan kursi pemerintahan untuk PAN, Zulkifli akan menghormati apapun keputusan Jokowi nantinya. "Itu hak prerogatif Presiden, kapan mau reshuffle itu hak Presiden," ujar Zulkifli.

PDIP INCAR KURSI TAMBAHAN - Selain PAN, PDIP sendiri dikabarkan mengincar jatah kursi tambahan setelah pada reshuffle jilid pertama kemarin, sudah mendapat tambahan jatah posisi sekretaris kabinet yang diraih oleh Pramono Anung. Kursi yang diincar tak jauh-jauh dari posisi yang sejak lama dikabarkan diincar yaitu Menteri BUMN yang dijabat Rini Soemarno. Satu lagi adalah posisi Menkopolhukam yang dijabat Luhut Pandjaitan.

Hal itu tampak dari pernyataan politikus PDIP yang duduk di Komisi III DPR Masinton Pasaribu, yang kembali menyindir Rini dan Luhut. Rini kena sindir Masinton terkait utang BUMN ke China.

"Umpamanya begini, contoh utang luar negeri BUMN yang begitu besar, itu kan tidak ada kaitan dengan publik. Kementerian BUMN dibentuk kan untuk mengelola aset-aset negara terus mendatangkan laba. Tapi, kalau belum untungin tak ada manfaatnya, perekonomian melambat, terus ngapain? Mestinya ada terobosan," ujar Masinton, Kamis (15/10).

Dia menyebut program kereta cepat Jakarta-Bandung yang didukung Rini Soemarno belum menjadi prioritas infrastruktur kebutuhan rakyat. Lebih baik, menurutnya, fokus peran Kementerian BUMN bisa dimaksimalkan.

Selain Menteri Rini, dia juga menyenggol kinerja menteri yang dikoordinasikan oleh Menko Polhukam Luhut Pandjaitan. Menurutnya, perlu juga dilakukan di bidang Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

Acuannya karena menyangkut beberapa kejadian bentrokan seperti di Tolikara, Papua, tambang pasir Lumajang sampai Singkil Aceh. "Ketidakhadiran negara di bidang Polhukam ini belum maksimal karena ada kejadian di Lumajang, Singkil Aceh, dan Tolikara. Itu menurut saya," tuturnya.

Terkait "sindiran" Masinton ini, Luhut menanggapi dengan dingin. "Nggak tahu saya, tanya aja ke PDIP. Tadi kan ada tuh PDIP coba tanya aja," kata Luhut, Jumat (16/10).

Luhut menuturkan sampai kini dirinya belum mendengar adanya rencana reshuffle kabinet jilid dua. Namun bagi Luhut dirinya adalah menteri yang hanya menurut kata Presiden. "Nggak tahu tergantung Presiden mau apa kita nurut aja," katanya.

BANTAH ISU RESHUFFLE - Terkait instruksi agar Fraksi PDIP tetap di Jakarta hingga 30 Oktober mendatang, PDIP sendiri membantah instruksi itu terkait reshuffle kabinet. "Mengenai surat edaran, kami sebagai partai pengusung pemerintah merasa perlu mengawal sejumlah poin yang bakal kami konsolidasikan di internal partai," kata Sekretaris F-PDIP Bambang Wuryanto, Senin (19/10).

Yang pertama adalah mengenai pembahasan APBN 2016. PDIP ingin memastikan alokasi yang ada di setiap pos bisa berjalan sesuai rencana. "Kedua, mengenai RUU Tax Amnesty. Jika RUU ini nantinya lolos, bakal ada arus pemasukan besar ke negara. Kami menaksir uangnya bisa mencapai ribuan triliun. Ini yang perlu kita cermati dan kawal kelanjutannya bakal seperti apa," ungkapnya.

Selain itu, F-PDIP juga ingin terus mengawal RUU KPK. Pemerintah dan DPR sebelumnya sudah sepakat untuk menunda pembahasan RUU tersebut. "Yang menjadi sorotan adalah soal RUU KPK. Sekarang statusnya sudah jelas, ditunda. Wacana ini sudah bergulir, dan kami semua PDIP harus siap memiliki sikap," ujar Bambang.

Bambang menyebut bisa saja ada usulan-usulan baru yang di luar prediksi dalam kurun waktu 19-30 Oktober. Itulah yang menjadi alasan F-PDIP berjaga-jaga.

"Terakhir dan tak kalah penting, selalu terjadi hal-hal di luar dugaan di akhir masa sidang. Usul-usul baru dari berbagai suara bisa muncul begitu saja tanpa kita prediksi. Tapi kami rasa itu wajar dan untuk itulah kami standby," jelasnya.

Sementara itu, Sekjen PDIP Bidang Pemerintahan Ahmad Basarah mengatakan, larangan meninggalkan Jakarta itu terkait mencermati perkembangan dinamika politik nasional menjelang peringatan setahun pemerintahan Jokowi-JK.

Ini, kata Basarah, perlu dilakukan karena PDIP merasa bertanggung jawab atas berbagai kemungkinan.
"Tentu PDIP bertanggung jawab atas berbagai kemungkinan situasi dan kondisi politik yang berkembang menjelang setahun pemerintahan Jokowi-JK," katanya.

Kedua, dalam pertemuan PDIP sampai 31 Oktober nanti, PDIP diminta fokus mencermati rapat pembahasan RAPBN. Setiap Kelompok Fraksi di DPR diminta terus rapat membahas postur RAPBN. "Agar benar-benar sesuai dan bermanfaat untuk penyelamatan ekonomi nasional yang sedang mengalami krisis akibat berbagai pengaruh ekonomi global saat ini," kata Basarah.

Ketiga, instruksi tersebut juga dimaksudkan untuk membina disiplin kader agar menyukseskan agenda strategis partai. Agenda yang dimaksud adalah menyukseskan Pemerintahan Jokowi-JK. "Terutama dalam hal turut menjaga dan menyukseskan janji-janji pemerintahan Jokowi-JK kepada rakyat pada saat Pilpres 2014 yang lalu," kata anggota Komisi III DPR ini.

Dia membantah instruksi ini terkait dengan isu reshuffle kabinet. "Nggak ada kaitan dengan reshuffle kabinet," tegas Basarah. (dtc)

BACA JUGA:
Tags