Jakarta - Pejabat Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengecam sikap militernya sendiri yang tidak melakukan koordinasi dengan pemerintah Indonesia saat menempatkan pasukan militernya di Darwin, Australia beberapa waktu.

Demikian diungkapkan anggota delegasi Kaukus RI-AS, Akbar Faisal, saat melakukan pertemuan dengan anggota legislator AS di Washington, AS, Kamis (26/4).

"Pada hari pertama bertemu Kurt Campbel, pejabat penting Kemlu AS, yang dengan terbuka menyebut kebijakan penempatan tentara AS di Darwin sebagai sesuatu yang agak ´sembrono´. Sebab, tidak mengajak Indonesia berbicara terlebih dahulu," ungkap politisi Partai Hanura itu dalam pesan Blackberry.

Sebelumnya, pengamat politik UI Agus Adidharma Brotosusilo yang juga staf ahli Kementerian Pertahanan RI, mencurigai bahwa penempatan 2.500 pasukan marinir AS di Darwin, Australia bukanlah untuk mengamankan wilayah Asia Pasifik, melainkan untuk memata-matai wilayah Indonesia terkait sumber daya alam Indonesia yang dikuasai perusaahan negara adidaya itu. Apalagi, tambah Agus, tentara AS itu juga mempelajari bahasa Jawa.

"Keberadaan pangkalan AS di Australia adalah bentuk mata-mata terhadap negara kita. Mereka juga mempelajari bahasa Jawa dan itu ada ahlinya, serta mereka juga mempelajari hukum kita," ujar Agus.
 
Karena itu, lanjut Agus, keberadaan pangkalan militer AS di Darwin harus dan layak diwaspadai oleh pemerintah RI, lantaran Indonesia memiliki cadangan minyak bumi yang sangat besar. "Dan itu yang harus diperhatikan oleh Indonesia dalam keberadaan pangkalan militer AS di Australia," pungkas Agus.

BACA JUGA:
Tags