JAKARTA, GRESNEWS.COM - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrowi menegaskan pihaknya masih melakukan kajian untuk meneruskan atau menghentikan proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga di Hambalang, Bogor. Sebelumnya proyek dengan anggaran senilai Rp2,5 triliun dihentikan menyusul kasus korupsi yang membelit pelaksanaan pembangunan tersebut.

Sedangkan terkait kelanjutan proyek Hambalang, Menpora menyatakan akan terus melakukan kajian yang lebih mendalam karena banyak aspek yang harus  diselesaikan. Namun, politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini enggan menjelaskan aspek mana saja yang masih menjadi masalah tersebut.

"Banyak hal, karenanya kami akan bentuk tim untuk mendalami itu semua dan berkonsultasi dengan banyak pihak tidak hanya dengan KPK, kemudian dengan BPK, BPKP, DPR, termasuk Kemenkumham dan lain sebagainya," ujarnya.

Dari hasil kajian tersebut, menurut Iman, baru diputuskan apakah proyek tersebut dilanjutkan, atau memang harus dihentikan. Begitupula mengenai lahan ataupun tempat dimana terselenggaranya proyek tersebut juga masih menunggu kajian dari pihak-pihak terkait.

Imam mengatakan pihaknya akan terus mengikuti prosedur yang berlaku dalam menentukan terselenggaranya proyek tersebut. Termasuk jika nanti pengadilan memutuskan untuk menyita lahan yang digunakan untuk pembangunan proyek. Karena itu merupakan keputusan hukum yang harus ditaati.

"Kita akan ikuti, makanya saya bilang tadi, terkait itu semua kita akan konsultasi dan bentuk tim khusus apakah layak dilanjutkan dari perspektif hukum, kontur tanah sendiri dan sebagainya," jelas  Imam yang hadir ke KPK untuk melengkapi berkas laporan kekayaannya.


Berikutnya, dia mengatakan, akan membentuk unit program Gratifikasi. Kita akan memaksimalkan peran-peran inspektorat di situ agar semua indikasi-indikasi itu bisa kita cegah sejak dini," kata Imam, Rabu (19/11).

Langkah lainnya kata Imam, memperluas kewajiban para pejabat di Kemenpora di seluruh tingkatan (eselon)  untuk melaporkan harta kekayaannya. Dan hal itu juga merupakan salah satu langkahnya untuk melakukan reformasi birokrasi di lingkungannya.

BACA JUGA:
Tags