JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya angkat bicara menyusul terjadinya polemik penanganan kasus antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. Senin malam (8/10), Presiden menggelar konferensi pers untuk menyampaikan solusi terbaik yang dipandang perlu untuk dilakukan dalam menyelesaikan polemik tersebut.

Melalui siaran pers yang diterima Gresnews.com, Senin malam (8/10), dari pihak Istana Kepresidenan, terdapat lima kesimpulan utama yang merupakan solusi dan langkah yang dipandang perlu, yakni:

1. Penanganan hukum dugaan korupsi pengadaan simulator SIM yang melibatkan Irjen Polisi Djoko Susilo agar ditangani KPK (tidak dipecah), sementara Polri menangani kasus-kasus lain yang tidak terkait langsung.

2. Keinginan Polri untuk melakukan proses hukum terhadap Kompol Novel Baswedan dipandang tidak tepat, baik dari segi waktu maupun cara.

3. Perselisihan yang menyangkut waktu penugasan para Penyidik Polri yang bertugas di KPK perlu diatur kembali, dan akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah. Presiden berharap, nantinya teknis pelaksanaannya akan diatur dalam MoU antara KPK dan Polri.

4. Pemikiran dan rencana revisi UU KPK sepanjang untuk memperkuat dan tidak untuk memperlemah KPK sebenarnya dimungkinkan, tetapi Presiden memandang kurang tepat untuk dilakukan saat ini. Hal yang lebih penting menurut Presiden adalah meningkatkan sinergi dan intensitas semua upaya pemberantasan korupsi.

5. Presiden berharap, KPK dan Polri dapat memperbaharui MoU sebelumnya dan kemudian dipatuhi dan dijalankan. Kedua lembaga juga diharapkan terus meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam pemberantasan korupsi, sehingga peristiwa seperti hari ini tidak terus berulang di masa depan.

Presiden mencatat, di waktu lalu banyak kerjasama yang baik telah dilakukan antara Polri dan KPK, contohnya saat mencari dan menemukan tersangka yang kabur ke luar negeri.

Di sisi lain, Polri mencatatkan prestasi dalam banyak bidang, misalnya dalam hal pemberantasan terorisme, kejahatan narkotika, dan kejahatan jalanan. Juga prestasi dalam pengamanan dan pengaturan kegiatan nasional mudik lebaran dan peringatan hari besar lainnya.

Presiden yakin, semangat dan energi kinerja yang demikian dapat dijadikan modal Polri untuk bersinergi dengan KPK dalam pemberantasan korupsi.

BACA JUGA: