Jakarta - Koalisi Gerakan Nasional Anti Korupsi dan Kejahatan Korporasi menuntut gerakan reformasi di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut kasus-kasus dugaan korupsi yang jalan di tempat.

KPK diminta serius membongkar serta mengambil alih aksi-aksi korupsi yang dilakukan para pengemplang pajak maupun para pelaku kejahatan korporasi di Bursa Efek Jakarta (BEJ), antara lain dugaan manipulasi pajak yang dilakukan pengusaha Hary Tanoesoedibjo.

"Perlu kami jelaskan, sebelumnya empat anggota Koalisi Gerakan Nasional Anti Korupsi dan Kejahatan Korporasi, yakni Permak, MAKI, GPKK, dan SDR sudah melaporkan dugaan KKN dan Manipulasi Pajak yang dilakukan Pengusaha Besar Hary Tanoesoedibjo ke Kejaksaan Agung, Dirjen Pajak, dan Bapepam-LK," kata koordinator aksi, Suprapto, kepada wartawan, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (27/7).

Menurut Suprapto, laporan terhadap bos PT Media Nusantara Citra (MNC) ini disampaikan karena Koalisi menemukan indikasi yang sangat valid bahwa Hary Tanoe diduga telah melakukan KKN, pengelapan pajak, dan kejahatan di pasar modal.

"Kalau diakumulasikan jumlahnya mencapai ratusan miliar rupiah. Karena di sini ada unsur kerugian negara, maka perbuatan Harry Tanoe tersebut jelas-jelas korupsi. Itu sebabnya kami melaporkan dugaan ini ke Kejaksaan Agung," papar dia.

Dikatakan Suprapto, laporan ini adalah hasil investigasi berbasis audit forensik yang sangat akurat, dan dilandasi analisis yang cermat dari sisi hukum, yang dilakukan MAKI bersama-sama mitra kerjanya.

"Untuk itu, Kami dari Koalisi Gerakan Nasional Anti Korupsi dan Kejahatan Korporasi mendesak Ketua KPK untuk mengawasi dan melakukan supervisi terhadap laporan tersebut, agar para pelaku korupsi dan pelaku kejahatan korporasi bisa segera diadili," ungkap dia.

Koalisi menambahkan dugaan korupsi juga sudah masuk menggerogoti Lingkaran Satu partai penguasa, Partai Demokrat milik Presiden SBY. Hal ini ditandai dengan makin meluasnya Kasus Nasarudin yang nota bene adalah Bendahara Partai Demokrat.

"Tentunya, Koalisi Gerakan Nasional Anti Korupsi dan Kejahatan Korporasi juga mendesak KPK segera menangani dugaan korupsi yang melibatkan partai penguasa, Partai Demokrat, dengan cara menindaklanjuti pernyataan Nazaruddin, mantan Bendahara Partai Demokrat," ujar Suprapto.

Pada aksinya, sekitar ratusan massa juga membawa baleho besar bergambar Nazaruddin, Gayus, pengusaha Hary Tanoesoedibjo, dan para koruptor lainnya. Akibat dari aksi sendiri, pengguna jalan yang ingin melewati gedung KPK dari arah Menteng ke Kuningan terganggu. Satu ruas jalan untuk pengendara motor dipenuhi massa antikorupsi berkaus putih.

(new)

BACA JUGA:
Tags