JAKARTA, GRESNEWS.COM - Komisi VII menyarankan PT Pertamina (Persero) tidak berhadapan langsung dengan Menteri Perhubungan. Namun Pertamina  meminta kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menangani perseteruan pembangunan pelabuhan Cilamaya dengan Kementerian Perhubungan. Sebab kasus pembangunan pelabuhan Cilamaya harus dibahas ditingkat menteri, antara Menteri Perhubungan dengan Menteri ESDM.

Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika mengaku kasihan dengan Pertamina yang harus berhadapan langsung dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan terkait masalah pembangunan pelabuhan Cilamaya. Karena keputusan jadi atau tidaknya pembangunan pelabuhan Cilamaya ada di tangan Ignasius Jonan.

Menurut Wardaya jika ingin membahas masalah pelabuhan Cilamaya, seharusnya jangan Pertamina yang maju berhadapan dengan Ignasius Jonan karena tidak setara secara kedudukan. Dia menambahkan, pihak yang harus berhadapan dengan Ignasius Jonan adalah Sudirman Said sebagai menteri yang melindungi sektornya.

"Jangan Pertamina yang maju membahas Cilamaya. Direksi Pertamina dipanggil mendadak sama menteri saja dengkulnya gemetaran," kata Kardaya, Jakarta, Jumat (13/3).

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menilai tak seharusnya Kementerian Perhubungan terlalu memaksa dan mengedepankan pengembangan transportasi dengan mengesampingkan sektor sumber daya alam di Indonesia.

Harusnya Kementerian Perhubungan memiliki kajian secara kompherensif dalam merencanakan transportasi dengan mendahulukan tata ruang yang sesuai dengan peraturan berlaku. Artinya jangan sampai Kementerian Perhubungan membangun lebih dulu, lalu baru dibentuk kajian tata ruang.

Selain itu, masalah pembangunan pelabuhan Cilamaya seharusnya tidak dibahas dalam tataran di tingkat menteri teknis tetapi dibahas antar Menteri Koordinator yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Dia menambahkan pentingnya pembahasan antar Menteri Koordinator agar pemerintah tidak menonjolkan gaya preman Ignasius Jonan dalam menangani perseteruan pembangunan pelabuhan Cilamaya.

"Supaya ada koordinasi penyelenggara negara dengan kajian kompherensif. Tidak hanya bicara kepentingan asing atau bicara aspek keuangan dan perdagangan," kata Marwan.

Sebagai informasi, Kementerian Perhubungan meyakini dengan adanya pembangunan pelabuhan Cilamaya biaya logistik diperkirakan akan lebih murah 5 persen sampai 10 persen. Sebagai contoh, jika biaya transportasi Cikarang ke Tanjung Priok sebesar Rp2 juta, sementara dari Cikarang ke Cilamaya hanya sebesar Rp1 juta sehingga terjadi penghematan 50 persen.

Kemudian untuk biaya gudang dan bongkar muat dinilai lebih murah karena upah minimum Karawang lebih rendah yaitu Rp2,4 juta, jika dibanding dengan upah minimum Jakarta sebesar Rp2,6 juta.

Namun dari sudut pandang Pertamina, jika pemerintah tetap membangun pelabuhan Cilamaya maka negara akan mengalami kerugian sebanyak Rp21 triliun per tahun. Sebab area pembangunan pelabuhan Cilamaya terdapat blok migas yang memproduksi minyak sebesar 40 ribu barel per hari dan gas 200 juta kaki kubik.

BACA JUGA:
Tags