JAKARTA,GRESNEWS.COM - Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim Reformasi Tata Kelola Migas (TRTKM) salah satunya menghentikan impor Ron88 atau jenis bahan bakar minyak (BBM) subsidi Premium. Rekomendasi tersebut dinilai akan menghancurkan bisnis PT Pertamina(Persero).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) Faisal Yusra menilai jika penghapusan Ron88 dilakukan tanpa bertahap berpotensi "menghancurkan" bisnis BBM Pertamina. Bahkan pemerintah malah memberikan peluang bisnis ke pada pihak asing.

Dia mengatakan pemerintah seharusnya sudah mengetahui bahwa saat ini kilang minyak Pertamina merupakan kilang tua yang hanya mampu menghasikan produksi Ron92 sampai Ron96 sebesar 200.000 barel per bulan.

"Karena itu rekomendasi (TRTKM) harus dikaji lebih dalam dan secara bijak oleh pemerintah," kata Faisal kepada Gresnews.com, Jakarta, Senin (22/12).

Disamping Ron92, Faisal menjelaskan kilang Pertamina juga masih menghasilkan Naptha dengan Ron75 sejumlah 3,5 juta barel per bulan. Dia menjelaskan Naptha merupakan material pokok yang akan diblending dengan Ron92 sehingga menjadi Premium ROn88. Hal itu dikarenakan Ron92 yang dihasilkan Pertamina terbatas, maka perlu melakukan impor Ron92 dan malah menaikan cost produksi BBM Pertamina.

Dia mengungkapkan jika Ron88 dihilangkan, maka product valuable kilang Pertamina akan hancur sehingga akibatnya para pesaing malah merajalela. Apalagi para pesaing Pertamina hanya memilih atau menjual BBM hanya di kota besar sehingga baik asing maupun swasta nasional lebih memikirkan untung dan tidak mengutamakan kepentingan nasional.

"Kami tidak anti asing, tetapi mengingat bahwa BBM adalah produk yang terkait langsung dengan hajat hidup rakyat. Maka pemerintah harus menjauhkan kesan bahwa Pemerintah akan beri kesempatan bagi asing merajalela menguasai bisnis migas di negeri ini," kata Faisal.

Dia mengatakan jika pemerintah ingin menghilangkan Ron88, maka pemerintah harus mendorong Pertamina untuk membangun kilang baru dengan complexity tinggi dan kapasitas kumulatif 1,6 juta barel untuk memenuhi kebutuhan dengan ekonomius. Menurutnya setelah kilang baru dibangun dan distribusi BBM sudah terealisasi secara merata se Indonesia, maka pemerintah dipersilahkan untuk memberikan keputusan terkait penghapusan Ron88.

Menurutnya jika nantinya Premium menjadi Ron92 ditetapkan sebagi BBM bersubsidi, maka dapat dipastikan masyarakat ekonomi keatas akan menggunakan Premium Ron92. Begitu juga dengan sepeda motor yang selama ini banyak menggunakan Pertamax biasa Ron92 non subsidi, maka akan beralih ke Premium Ron92 subsidi. Dampaknya BBM Ron92 bersubsidi akan membebani pemerintah.

"Dengan BBM Ron92 bersubsidi pasti pemerintah akan kembali pusing karena akhirnya kembali BBM bersubsidi tidak tepat sasaran," kata Faisal.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan hasil rekomendasi dari TRTKM merupakan sejalan dengan pembentukan tim, tujuannya untuk mengurangi ruang spekulasi bagi berbagai pihak terhadap bisnis migas. Menurutnya pandangan dari TRTKM dengan mengalihkan Ron88 menjadi Ron92 akan mengurangi praktek bisnis kartel.

Sudirman mengapresiasi temuan TRKTM terkait rekomendasi tersebut. Kendati demikian, Sudirman mengaku akan berbicara kepada Pertamina terkait tindak lanjut dari rekomendasi dari tim tersebut karena Pertamina yang memiliki kilang minyak.

"Implementasinya, saya akan bicara dengan Pertamina untuk menetapkan langkah-langkah ke depan," kata Sudirman.

Berikut isi rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim Reformasi Tata Kelola Migas :

1. Menghentikan impor Ron 88 dan Gasoil 0,35% sulfur dan menggantikannya masing-masing dengan impor Mogas 92 dan Gasoil 0,25% sulfur.

2. Produksi minyak solar oleh kilang di dalam negeri ditingkatkan kualitasnya sehingga setara dengan Gasoil 0,25% sulfur.

3. Mengalihkan produksi kilang domestik dari bensin Ron 88 menjadi bensin Ron 92.

4. Besaran subsidi bensin (Ron92) bersifat tetap, misalnya Rp. 500,- per liter.

5. Memperhatikan kebutuhan minyak solar untuk transportasi publik dan angkutan barang untuk kepentingan umum, kebijakan subsidi untuk minyak solar dapat menggunakan pola penetapan harga yang berlaku sekarang.

6. Pilihan kebijakan terkait dengan pengalihan produksi kilang domestik sehingga seluruhnya dapat memproduksi bensin Ron 92, maka harus dilakukan:

- Dilakukan pembaruan kilang domestik sehingga produksi Bensin Ron 88 dapat digantikan dengan Bensin Ron 92, dengan masa transisi selama waktu tertentu

- Pengelolaan fasilitas kilang TPPI diserahkan sepenuhnya kepada Pertamina untuk memungkinkan peningkatan produksi bensin Ron 92 dapat dilakukan maksimal.

- Selama masa transisi, produk Ron 88 yang diproduksi dipasarkan di wilayah sekitar lokasi kilang atau diserahkan kepada kebijakan Pertamina

- Besaran subsidi per liter untuk Ron 88 lebih kecil dari subsidi untuk Mogas 92;

- Fasilitasi pemerintah untuk mempercepat pembaruan dan perluasan fasilitas kilang

- Harga patokan Bensin Ron 88 yang digunakan menggunakan HIP dengan formula perhitungan yang berlaku saat ini.

BACA JUGA: