JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membantah penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium,  agar pemerintah bisa lepas tangan dengan menyerahkan harga kepada pasar. Pemerintah mengklaim masih ikut menetukan harga BBM Premium.

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan penilaian bahwa penghapusan subsidi agar pemerintah bisa lepas tangan kurang tepat . Sebab setelah kebijakan penghapusan subsidi BBM jenis premium, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden untuk menentukan harga.

Sudirman menjelaskan penentuan harga awalnya dilakukan sebulan sekali. Namun karena melihat harga minyak dunia mengalami fluktuatif maka penentuan harga dilakukan dalam waktu dua minggu. Menurutnya dalam penentuan harga tersebut  ada pola dan aturan yang menajadi acuan.

"Jadi Menteri ESDM yang menyampaikan keputusan harga kepada Presiden karena bukan lagi berasal dari subsidi," kata Sudirman dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (26/1).

Sudirman mengatakan dalam Perpres maupun Kepres tersebut juga memberi perlindungan terhadap  Pertamina dari pengusaha maupun pebisnis asing dan swasta, jika mereka melakukan penurunan harga lebih dari Pertamina. Langkah tersebut dilakukan agar tidak mematikan bisnis Pertamina.

"Jadi dalam penentuan harga sudah ada pola dan aturan yang diterapkan. Jadi kalau (disebut) harga dilepas ke market rasanya kurang tepat," kata Sudirman.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian mengatakan seharusnya Menteri ESDM saat itu memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo mengenai kenaikan harga Premium sebesar Rp8500 ditengah harga minyak dunia mengalami penurunan.

Menurutnya Sudirman sudah bisa mengetahui gejala minyak akan terus mengalami penurunan. Sehingga bisa mencegah keputusan menaikan harga BBM. Sebab ketika harga BBM sudah naik, harga-harga barang dan jasa juga mengalami kenaikan dan rakyat pun menderita.

Sementara ketika harga BBM diturunkan oleh pemerintah hingga sebesar Rp6600, disisi lain harga barang dan jasa tidak mengalami penurunan. Dia mencontohkan seperti harga telur dan cabe juga tidak mengalami penurunan yang signifikan.

"Harusnya tim ekonomi pemerintahan Jokowi juga membuat harga barang dan jasa agar turun," kata Ramson.

BACA JUGA:
Tags