JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintah berencana menerapkan distribusi tertutup elpiji ukuran 3 kilogram (Kg). Langkah itu dilakukan menyusul tidak efisiennya distribusi gas disubsidi APBN itu, karena banyaknya penyelewengan di tingkat distribusi. Namun penerapan distribusi tertutup ini diperkirakan tak akan mudah.  Infrastruktur tabung gas dan kartu pembayaran harus disiapkan dengan transparan.  

Direktur Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) IGN Wiratmaja Puja mengakui tantangan penerapan distribusi tertutup elpiji 3 kg terletak pada penyediaan infrastruktur tabung gas dan sistem pembayarannya.

"Jadi nantinya yang bisa membeli elpiji 3 kg hanya 15,5 juta rumah tangga, yang sudah kami bagi paket perdana," katanya di Kantornya, Jumat (30/10).

Selain itu, juga terdapat 2,29 juta usaha mikro yang juga berhak mengkonsumsi elpiji tabung melon tersebut. Sementara sebanyak 54 juta rumah tangga lainnya diharapkan membeli tabung ukuran 5,5 kg yang sudah tersebar dimana-mana

Menurutnya distribusi tertutup elpiji 3 kg itu nantinya diterapkan di semua wilayah Indonesia. Untuk membangun dan mengoperasikan sistem pembayaran non tunai dan distribusi tertutup ini, pemerintah saat ini telah menggandeng salah satu bank milik BUMN.

Sebelumnya juga diungkapkan Wiratmaja bahwa langkah mengubah subsidi elpiji dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya pengoplosan elpiji subsidi dan penyalahgunaan subsidi elpiji oleh industri menengah ke atas atau oleh perhotelan.

Rencananya pelaksanaan akan dimulai pada tahun 2020, saat ini pihak ESDM tengah melakukan sejumlah uji coba di beberapa daerah diantaranya di Tarakan Kalimantan Utara, Belitung dan sejumlah tempat di Jawa.

Kementerian ESDM mengungkapkan, konsumsi Elpiji 3 kg dari tahun ke tahun terus meningkat. Sejak tahun 2007 hingga 2015 tercatat tercatat mencapai 21,1 juta metrik ton. Pada tahun anggaran Perubahan (APBN-P) pemerintah kembali menaikkan asumsi volume Elpiji 3 kg menjadi 6,60 juta metrik ton.  Perubahan mekanisme distribusi tertutup ini diperkirakan bisa menekan kebocoran Elpiji hingga  10 hingga 15 persen.


Menanggapi rencana ini anggota Komisi VII DPR RI dari fraksi Hanura Inaz Nasrullah menyatakan, mendorong langkah pemerintah mengubah subsidi LPG dilakukan secara tertutup agar tepat sasaran.

"Subsidi 3 kg ini rawan dioplos menjadi 12 kg, oleh karena itu perlu perubahan tabung misalnya saja menjadi 11 kg mencontoh tabung 5,5 kg," kata Inaz kepada gresnews.com, Minggu (30/10).

Namun ia mengingat agar penerima subsidi elpiji 3 Kg  dan pemegang Kartu Indonesia Sehat tetap dapat dengan mudah mendapatkan pasokan gas elpiji.

HILANGKAN DISVARIETAS HARGA - Namun Direktur Eksekutif CERI (Center of Energy and Resources Indonesia) Yusri Usman menilai program distribusi tertutup elpiji 3 Kg subsidi juga berpeluang dan rawan terjadi penyimpangan.

Menurut Yusri, setiap barang subsidi berpeluang memunculkan pemburu rente. Ia mengatakan faktanya terjadi banyak pengoplosan elpiji 3 Kg ke elpiji 12 Kg dan elpiji 50 Kg.

"Seketat apapun pengawasannya juga berpotensi terjadi penyimpangan," kata Yusri kepada gresnews.com, Minggu (30/10).

Dia justru menyarankan sebaiknya tidak ada disvarietas harga. Subsidi sebaiknya diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) ke rakyat yang tak mampu. Selanjutnya  pembangunan jaringan gas kota harus diintensifkan agar mengurangi pemakaian gas elpiji.

"Jadi harus beralih ke gas alam dan diminimalkan mata rantainya dari hulu ke hilir dan proses bisnisnya harus transparan dan adil," tegasnya

BACA JUGA:
Tags