JAKARTA, GRESNEWS.COM - Komite Daging Sapi Jakarta meminta pemerintah untuk menerapkan kebijakan buka tutup impor daging. Jika stok lokal tersedia maka impor ditutup. Namun, jika pasokan lokal kurang maka impor dibuka. Dengan demikian permintaan (demand) dan pasokan (supply) selalu terjaga.

Permintaan itu disampaikan Komite Daging Sapi Jakarta menyusul keputusan pemerintah yang menugaskan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk melakukan impor daging sapi, untuk menanggulangi melonjaknya harga daging sapi di pasaran, yang berujung terjadinya aksi mogok para pedagang daging.

Ketua Komite Daging Sapi Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan saat ini harga daging meroket karena demand dan supply tidak seimbang. Jakarta sebagai kota jasa dan tujuan pariwisata, membutuhkan daging sapi sekitar 60 ton per hari, baik untuk konsumsi masyarakat, maupun untuk dunia usaha seperti hotel, restoran, kafe, katering, warung makan dan UKM lainnya.

Dituturkannya, pada bulan puasa lalu, masyarakat sudah merasakan kenaikan harga daging sapi. Seharusnya 10 hari setelah lebaran harga daging sapi turun. Namun, kenyataannya, harga daging justru melambung melebihi saat puasa dan hari raya.

Sarman memprediksi kebutuhan daging diperkirakan mencapai 640 ribu ton pada 2015. Kebutuhan itu meningkat sekitar 8,5 persen dari tahun sebelumnya yang sebanyak 590 ribu ton. Kebutuhan itu dipenuhi dari sumber daging lokal dan impor. Khusus daging impor sebanyak 40 persen daging beku dan 60 persen sapi hidup.

Sarman menyebutkan penurunan penjualan daging sapi di kalangan pedagang mencapai 30 persen sampai 40 persen karena daya beli masyarakat yang juga rendah akibat pertumbuhan ekonomi yang melambat. Menurutnya, ketika daya beli masyarakat rendah dan harga daging sapi stabil tinggi maka omset pedagang pasar ikut anjlok.

"Khusus untuk kebutuhan daging di Jakarta sepenuhnya di-supply dari luar Jakarta bagi daging lokal maupun impor," kata Sarman kepada gresnews.com, Jakarta, Selasa (11/8).

Sarman mengungkapkan, pihaknya sudah menyampaikan kepada pemerintah agar menghitung sejauh mana daging lokal mampu memasok kebutuhan pasar dengan data yang akurat. Selain itu, secara fisik dipastikan sebagai stok yang siap memasok pasar. Dari data yang akurat itu, pemerintah dapat menghitung berapa yang mampu dipasok dari daging lokal dan berapa jumlah kebutuhan daging lokal.

Ia juga meminta pemerintah segera mengambil langkah-langkah taktis dan strategis untuk mengembalikan harga daging sapi di kisaran Rp90 ribu sampai Rp100 ribu. Dia menilai psikologi pasar akan terganggu jika melihat daging sapi tidak mampu disediakan oleh pasar.

Saat ini data stok sapi lokal ada di tangan pemerintah. Oleh karena itu semuanya dikembalikan pada kebijakan pemerintah, untuk mengambil langkah taktis dan strategis. Sebab, hal itu menyangkut kebutuhan orang banyak dan dunia usaha. Jika memang pada kenyataannya sapi lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar maka harus menambah daging impor.

Dia menilai lonjakan harga daging itu murni karena pasokan daging yang minim. Menurutnya, kecil kemungkinan ada yang mempermainkan harga sebab pedagang daging dirugikan dengan tingginya harga karena pasokan yang sangat minim.

"Kita melihat bahwa harga ini bukan hanya di Jakarta akan tetapi juga Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagai sentra produksi sapi. Artinya, bahwa pasar saat ini kekurangan pasokan daging," kata Sarman.

Pemerintah diminta segera mengambil solusi yang tepat, memastikan pasokan daging ke pasar-pasar berjalan lancar sehingga harga kembali stabil dan omset pedagang normal kembali. Jika pemerintah tidak merespons cepat, dikhawatirkan gejolak harga ini akan berkepanjangan dan harga daging semakin naik. Kondisi ini akan menimbulkan ketidakpastian bagi pedagang, masyarakat, dan dunia usaha.

PEMERINTAH TUDING MAFIA - Pandangan Sarman ini berbeda dengan pemerintah. Pemerintah sedari awal menduga melonjaknya harga daging itu karena ada permainan mafia di belakangnya. "Ada pihak yang sengaja menahan stok daging sehingga harganya melambung tinggi. Ini lagi kita telusuri," kata Presiden Jokowi seusai menghadiri pelantikan pengurus Partai Bulan Bintang (PBB), di Hotel Grand Sahid Jakarta, Senin (10/8) malam, seperti dikutip setkab.go.id.

Presiden menyatakan sebenarnya stok daging yang ada cukup untuk memenuhi kebutuhan. Namun, menurutnya, stok tersebut sengaja ditahan agar pemerintah tidak mengurangi volume impor yang selama ini telah dilakukan. Untuk itu Jokowi menyatakan akan menuntaskan permasalahan ini hingga ke akarnya.

Tudingan itu sepertinya dialamatkan kepada pihak feedloter (perusahaan penggemukan sapi). Menteri Perdagangan (Mendag) Rahmat Gobel menyebut kekosongan stok itu feedloter itu tidak mengeluarkan sapinya, sehingga terjadi kelangkaan pasokan yang berakibat pada melambungnya harga.

Pemerintah, menurut Mendag, akan memanggil para pemilik feedloter tersebut agar mereka jangan sampai mengganggu roda ekonomi nasional, apalagi dalam kondisi ekonomi lesu seperti sekarang ini.

"Dalam undang-undang yang diterapkan antara lain tidak boleh melakukan penimbunan apalagi di tengah situasi dan kondisi sekarang ini," jelas Mendag.

DPR TAK SETUJU IMPOR - Menanggapi hal itu, Ketua Komisi VI DPR Hafisz Tohir menyatakan tidak sepakat dengan rencana pemerintah melakukan impor untuk menekan kenaikan harga daging sapi. Dia menduga kenaikan harga daging sapi karena ulah permainan pedagang. Apalagi, pemerintah belum meminta izin kepada Komisi VI DPR RI untuk melakukan impor. Seharusnya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian meminta persetujuan kepada DPR.

Menurutnya, jika pemerintah mengimpor daging sapi maka pemerintah akan kehilangan devisa negara ratusan juta dollar AS. Seharusnya pemerintah menggalakkan rakyat makan ikan laut agar pemerintah dapat menghemat devisa negara.

"Kan katanya poros maritim? Mana konsep maritim kalau rakyat masih sulit makan ikan?" Kata Hafisz kepada gresnews.com.

Hafisz mengatakan pemerintah seharusnya tidak perlu melakukan impor karena saat lebaran sudah ada cadangan (buffer stock) daging. Jika pemerintah melakukan impor akan berakibat habisnya devisa negara, apalagi saat ini rupiah sudah menyentuh Rp13.600 tertinggi sejak 1998.

Dia justru menagih janji Jokowi pada saat kampanye pilpres yang akan menyetop impor daging dan segera melakukan swasembada daging. Jika Jokowi tidak dapat menyelesaikan impor dan mewujudkan swasembada daging maka Jokowi telah ingkar janji. Menurutnya, pejabat di negara negeri jika tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka pejabat tersebut mengundurkan diri. "Jadi tunaikan dulu janji tersebut," kata Hafisz.

BULOG KELUARKAN STOK - Sementara itu Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan perusahaan akan menggelar operasi pasar dengan stok daging sapi sekitar 465 ton untuk menurunkan harga daging sapi. Operasi pasar akan dilakukan di daerah yang mengalami kenaikan harga daging seperti Jawa Barat. Kendati demikian stok daging yang dimiliki Bulog tidak dapat memenuhi seluruh daerah yang mengalami kenaikan harga daging.

Dia menambahkan untuk menutupi kekurangan tersebut, pemerintah dapat melakukan impor 50 ribu ekor sapi agar stok daging sapi dapat terjamin. Maka dari itu perusahaan akan bekerjasama dengan penggemukan sapi untuk memproses agar harga daging sapi dalam posisi normal. Sesuai dengan keinginan pemerintah, harga daging sapi harus berada di bawah Rp100 ribu per kilogram.

Dia mengungkapkan stok 465 ton daging sapi terdiri atas persediaan di gudang sebanyak 90 ton. Kemudian untuk sapi hidup mencapai sekitar 100 ton sehingga jumlahnya 190 ton. Sementara itu untuk stok dalam kondisi beku mencapai sekitar 275 ton. "Kami tidak akan cari untung. Kami hanya ingin menstabilkan harga dan menyangga keberadaan barang," kata Djarot.

Menyusul gejolak harga daging dan aksi mogok pedagang, pemerintah mengambil sejumlah langkah. Selain melakukan operasi pasar untuk memenuhi kelangkaan pasokan. Pemerintah juga memberi penugasan khusus kepada Bulog untuk melakukan impor 50 ribu ekor sapi potong untuk persediaan daging. Sementara ini impor memang hanya dibuka untuk bulog. Belum ada pembicaraan kuota impor itu boleh dilakukan oleh pihak importir swasta.  

BACA JUGA:
Tags