Lima tuntutan mahasiswa dalam demo 12 Juni itu tepat sasaran: hentikan pemborosan APBN, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, stop MBG dan koperasi merah putih, stop militerisasi di ranah sipil, serta desakan agar pemerintah mengakui kesalahan dan berhenti mengelak.
Pesan utamanya nyampe: lawan pemerintahan otoriter yang memboroskan uang negara!
Pesan mahasiswa itu punya dasar historis. Mereka "mentransmisikan" pandangan begawan ekonomi Indonesia, Prof. Sumitro Djojohadikusumo, tentang sosok putranya sendiri yang kini menjabat Presiden.
"Bahwa Bowo itu arogan, iya. Kesannya memang begitu. Bahwa dia temperamental, iya. Tentang penculikan, dia memang menculik sembilan orang itu. Tapi perintah penculikan itu kan dia dapat dari atasannya," kata Prof. Sumitro dalam wawancara dengan Tempo pada 5 April 1999 berjudul Saya Bukan Godfather.
Arogansi dan pemborosan uang negara adalah perkawinan maut yang terbukti dalam sejarah bangsa-bangsa dunia sebagai penyebab pokok kejatuhan. Mulai dari Romawi hingga era Louis XVI (Prancis); dari Tsar Nicholas II (Rusia) sampai Dinasti Qing (Tiongkok). Dalam sejarah Israel kuno, tak boleh dilupakan pula Rehabeam — putra Raja Salomo — yang dengan sombongnya pernah berkata: "Kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku."
Soal penyebab penyakit kronis Indonesia, saya mengagumi ungkapan Prof. Sumitro dalam Indonesian Political Thinking 1945-1965: "...Indonesia menderita penyakit yang disebabkan oleh rezim bejat yang tidak kompeten."
Bejat artinya rusak sama sekali — terutama yang berkaitan dengan moral penguasa. Tidak kompeten artinya tidak cakap, tidak mampu memutuskan sesuatu dengan benar.
Kita bisa memiliki definisi kebejatan moral masing-masing, tapi salah satu yang sering dijadikan rujukan dalam sejarah agama adalah kisah Lot, keponakan Abraham yang tinggal di Sodom — kota yang dianggap penuh kebejatan moral hingga melampaui batas dan dihancurkan Tuhan (Kejadian 18–19).
Jika disandingkan dengan pandangan Prof. Sumitro, tuntutan mahasiswa itu tidak semata menyentuh aspek ekonomi, tapi menyinggung dimensi moral: bahwa kekuasaan harus dijalankan secara patut, tidak arogan, dan menjauhi pemborosan.
Tapi moral kekuasaan seperti itu agaknya tidak sampai di kepala Wakil Ketua DPR yang baru-baru ini mengimbau masyarakat menjual dolar karena rupiah minggu depan akan menguat, katanya.
Tidak ada sejarahnya imbauan menjual dolar berhasil memperkuat rupiah dalam jangka panjang — apalagi jika pemerintahan masih diliputi korupsi, ketidakpastian hukum, dan politisasi kebijakan publik. Investor besar tidak sebodoh itu untuk mempercayai begitu saja ocehan kosong politisi tanpa melihat sinyal pasar global dan fundamental ekonomi suatu negara. Pasar jauh lebih yakin pada negara yang pemerintahnya kompeten dan moralnya tidak bejat — negara yang benar-benar layak untuk berinvestasi.
Salam,
AEK
