JAKARTA, GRESNEWS.COM - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meski belum mengumumkan calonnya pada pilkada Jawa Tengah, Partai Banteng tersebut memberikan sinyal akan kembali mengusung Gubernur incumbent Ganjar Pranowo sebagai calon Gubernur Jateng 2018.

"Ketika kami mengadakan FGD (Focus Group Discussion), survei, ternyata mereka mengapresiasi pemimpin yangen diusung oleh PDIP. Kami memiliki tradisi untuk memberikan kesempatan dua periode selalu," ujar Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di sela acara Rakornas 3 Pilar PDIP di ICE BSD City, Tangerang, Sabtu (16/12).

Hasto mecontohkan sejumlah  kepala daerah PDIP yang diberikan kesempatan memimpin ke periode kedua, diantara Djarot Saiful Hidayat sebagai Wali Kota Blitar, Joko Widodo sebagai Wali Kota Surakarta, Tri Rismaharini sebagai Wali Kota Surabaya, dan Budi Sulistyono sebagai Bupati Ngawi.

Terkait kepastiannya penunjukan cagub Jateng itu, Hasto menyatakan PDIP sudah meneken tanda setuju. Hanya saja pengumumannya belum dilakukan. Bukan hanya untuk Jawa Tengah, namun calon gubernur untuk Jawa Barat juga demikian.

"Tidak hanya mengerucut, tapi sudah menandatangani," tegas Hasto.

Menurut Hasto PDIP akan menentukan tema khusus untuk mengumumkan cagub Jateng dan Jabar. "Tinggal masalah momentum saja, permasalahan koalisi tidak ada. Green light (lampu hijau) sudah ada," ujar dia.

Sebelumnya Ganjar sendiri menyebut bahwa PDIP baru akan mengumumkan nama bakal Cagub Jateng pada 4 Januari 2018. Ia menyebut bahwa PDIP akan mengumumkan nama calon pemimpin daerah secara bertahap.

"Kita (PDIP pengumumannya) bertahap. Ada hari ini (pengumuman calon) di beberapa provinsi dan insya Allah tanggal 4 Januari akan diumumkan (Cagub Jateng)," ujar Ganjar Pranowo di sela acara Nitilaku di UGM, Sleman, Minggu (17/12).

Sementara itu dalam kasus e-KTP nama Ganjar sempat disebut-sebut dalam dakwaan kasus e-KTP sebagai pihak yang dirayu oleh Setya Novanto untuk memperlancar proses pembahasan anggaran di Komisi II DPR. Jaksa KPK melalui surat dakwaan untuk Setya Novanto menyatakan Ganjar menolak permintaan itu.

Menanggapi hal ini Hasto menyatakan akan menghormati proses hukum. "Yang jelas kami hormati proses hukum yang terjadi. Kami tidak pernah melakukan intervensi ke KPK, tapi kami mengharapkan KPK juga tidak dipengaruhi oleh kepentingan," tandasnya. (dtc/rm)

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bakal menggelar rapat koordinasi nasional (Rakornas) Tiga Pilar bertemakan ekonomi gotong royong. PDIP mengusung tema tersebut sebagai upaya menepis tudingan partai berlambang kepala banteng ini hanya memikirkan kekuasaan semata.

"Ini Rakornas sebenernya merupakan jawaban atas kritik dan otokritik pada partai. Selama ini partai dikatakan hanya memikirkan kekuasaan, politik, kepentingan-kepentingan sesaat. Kita harus berkata jujur," ucap Wasekjen DPP PDIP Eriko Sotarduga di kantor DPP PDI-P Jakarta Pusat, Kamis (14/12).

Eriko menyampaikan PDIP menaruh perhatian pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Rakornas yang diselenggarakan pada 16-17 Desember mendatang itu adalah upaya PDIP menjembatani pendanaan UMKM.

"Saya sampaikan usaha kecil, menengah, mikro, inilah yang membuat Indonesia bertahan saat krisis sampai sekarang. Infonya dulu hanya 0,7 persen yang terlibat dalam UMKM, sekarang sudah 1,4 persen dari jumlah penduduk. Kalau negara ingin baik kondisi ekonominya minimal harus 2 persen yang terlibat dalam ini," ujarnya.

"Ini yang ingin kami tunjukkan, kerja nyata dari partai. Tidak hanya sekadar pameran, tapi juga ada kelas-kelas. Bahkan kami berikan link untuk pendanaannya. Biasanya hanya sekadar untuk dilatih dan ditampilkan, tapi nggak ditindaklanjuti," sambung Eriko.

Dalam Rakornas tersebut dikatakan akan hadir seluruh pimpinan kepala daerah, sekitar 10 ribu kader PDIP, dan diikuti oleh sekitar 1.400 peserta dari seluruh Indonesia. Selain itu akan ada 9 workshops yang bisa diikuti oleh seluruh peserta.

Ketua Panitia Rakornas, Mindo Sianipar menilai Rakornas ini nantinya akan menciptakan jaringan ekonomi yang luas. Ia menyatakan tidak ada jaringan ekonomi lain yang mampu menyaingi kekuatan jaringan PDIP.

"Jadi nanti tercipta jaringan. Adakah jaringan ekonomi yang mampu menjangkau desa-desa se-Indonesia lebih dari jaringan PDIP? No one, karena kehadiran warga kita ada di seluruh desa," tutur Mindo.

"Tinggal bagaimana kita menggerakkan yang tadinya hanya soal politik, tapi sekarang kita gerakkan ke ekonomi. Tentu nanti ada tesnya juga," imbuhnya. (dtc/mfb)

PDIP akhirnya resmi memberikan dukungan pada pasangan petahana Harnojoyo-Fitrianti Agustinda, untuk maju di Pilwalkot Palembang pada 2018. Dukungan itu diberikan melalui surat rekomendasi yang ditandatangani Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

"Informasinya seperti itu (PDIP dukung Harnojoyo-Fitri), saya masih di Lombok ada rapat kerja nasional Asosiasi DPRD se-Indonesia," kata Ketua DPD PDIP Sumsel Giri Ramandha Kiemas saat dimintai konfirmasi wartawan, Jumat (8/12).

Surat dukungan dikeluarkan pada Jumat (8/12) di Jakarta, setelah digelar rapat di DPP PDIP pada 30 November lalu dan memutuskan keduanya untuk kembali bertarung. Dalam rekomendasi tersebut, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Palembang diinstruksikan untuk mendaftarkan keduanya ke KPU.

"Alhamdulillah sore ini saya bersama Bu Fitri resmi mendapat dukungan dari DPP PDI Perjuangan untuk Pilkada Serentak 2018 mendatang. Tentu dukungan ini tidak terlepas dari Ibu Fitri sebagai kader PDI Perjuangan dan bakti beliau," terang Harnojoyo setelah menerima surat dukungan di Jakarta.

Atas dukungan yang diberikan ini, Harnojoyo menilai apa yang diterimanya hari ini tidak terlepas dari dukungan kader-kader di daerah. Termasuk dukungan untuk tetap melanjutkan pembangunan kota yang menjadi salah satu tuan rumah Asian Games 2018.

"Tentunya ini merupakan bentuk dukungan resmi kader PDI Perjuangan juga, terutama dalam memberikan amanah dan kepercayaan untuk melanjutkan pembangunan Kota Palembang. Saya tentu sangat berterima kasih kepada semua kader, terkhusus yang ada di Palembang," tutup Harnojoyo.

Sebelumnya, Demokrat melalui Sekjen telah menyampaikan dukungan saat berkunjung ke Palembang beberapa waktu lalu. Sedangkan PAN, PKB, dan PBB telah mengeluarkan rekomendasi resmi untuk mengusung pasangan Harnojoyo-Fitrianti Agustinda. (dtc/mfb)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - PDI Perjuangan akhirnya menetapkan pilihan untuk menjagokan I Wayan Koster dan Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Bali di Pilgub Bali 2018 mendatang.

Ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumumkan keputusannya itu, setelah menggelar Rakor penentuan  calon gubernur dan cagub Bali  hari ini di di kantor DPP PDIP, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Sabtu (11/11).

"Jadi orangnya kurus kecil, kalau orang Jawa bilang kayak nggak memper. Ya biar kalau dia yang saya suruh ya, saya jadikan dia. Tapi setelah lihat (dia) pintar juga, dia ini, doktor, insinyur, pakai (gelar) MM. Namanya I Wayan Koster," tegas Megawati.

Megawati memutuskan memasangkan I Wayan Koster dengan Tjokorda Oka atau Cok Ace, karena pihaknya memiliki alasan tersendri. Pemilihan Cok Ace menurut Mega sudah dipertimbangkan setelah menyeleksi bakal calon lainnya.

"Ini pasangan berdua saya minta masyarakat terutama Bali mohon doa restu tolong bantu saya supaya dua orang ini jadi. Saya merem saja deh masa orang Bali nggak sayang sama saya," kata Mega.

Mega mengatakan pemilihan cagub-cawagub ini dilakukan dengan melihat kapabilitas termasuk track record. Menurut Mega calon kepala daerah yang dipilih harus berpengalaman di legislatif.

"Saya ditanya ibu kalau milih pemimpin antara lain dasarnya apa? Kalau seorang masuk politik mau jadi eksekutif kalau menurut saya yang malang-melintang paling tidak minimum dia jadi anggota DPR. Apa DPRD II, DPRD I apa pusat. Karena mitranya pasti pemerintah-pemerintah daerah juga tingkat kabupaten/kota," tutur Mega.

Lewat pengalaman di legislatif, calo kepala daerah menurut Mega mengerti aturan perundangan termasuk jalannya roda pemerintahan. (dtc/rm)

JAKARTA, GRESMNEWS.COM - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengingatkan para kadernya agar tidak mudah mempercayai survey menjelang pilkada serentak 2018. Dari pada berpedang pada hasil survey, Megawati meminta,  kadernya berpegang pada kesolidan partai, sebagai kunci utama pemenangan pilkada.

"Jangan percayai survei. Survei itu banyak yang abal-abal. Saya contohkan Jawa Tengah, dulu survey-nya berapa. Tapi ketika saya instruksikan solid. Maka jadi," tutur Megawati saat peresmian Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, di Kepanjen, Jawa Timur, Minggu (10/9).

Ia meminta kepada daerah dari PDI P untuk mencamkan nasehatnya. Ia juga dengan tegas mengingatkan kadernya untuk menjadi bunglon di PDIP. "Lebih baik keluar, daripada merusak partai. Jangan oportunis, keluar saja," ujarnya.

Selain menyinggung soal bunglon, ada kesempatan ini pimpinan partai Berlambang Banteng ini juga menyinggung soal dirinya yang tak menggunakan telepin genggam. Alasannya karena dirinya merasa perkataannya diperhatikan banyak orang.

"Saya tidak punya telepon, nggak ada yang percaya. Saya orang termasuk disadap seantero jagad, ketemu Kapolri, KPK, ataupun BIN, saya mesti tanya apakah masih disadap. Karena ucapan saya diperhatikan banyak orang, saya sendiri untuk Pancasila bicara saja, saya ingin Indonesia berpancasila," katanya.

Kegiatan Megawati di Malang ini dalam rangka konsolidasi partai dan meresmikan Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang. Sejumlah kepala daerah di Jawa Timur hadir dalam peresmian itu seperti Bupati Tulungagung, Blitar, Wakil Bupati Jember, Sumenep, Pasuruan, Tulungagung, Ngawi, Banyuwangi, Wakil Wali Kota Surabaya, Magetan, dan Wakil Wali Kota Batu, Mojokerto, dan Probolinggo. Seluruh kepala derah itu akan menghadiri rapat konsolidasi partai yang digelar pada sore harinya. Dimana rapat tersebut akan membahas soal pemenangan pilkada dan pilgub. (dtc/rm)

JAKARTA, GRESNEWS. COM - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyebut pihak-pihak yang mengaitkan PDIP dengan Partai Komunis Indonesia adalah pihak yang iri dengan capaian PDIP. Ia menegaskan, bahwa partainya adalah partai yang legal dan konstitusional.

"Kita adalah partai yang legal, diakui konstitusi. Kok dikaitkan dengan PKI yang sudah dibubarkan dan tidak ada," tegas Megawati saat berpidato dalam peresmian Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang,  Jawa Timur, Minggu (10/9).

Megawati mengatakan, pihak yang mengaitkan partainya dengan PKI karena iri dengan capaian partai berlambang banteng tersebut. "Karena mereka iri dengan PDIP partai dengan perolehan suara yang besar," katanya.

Tudingan yang mengaitkan PDIP dengan PKI menjadi perhatian kalangan PDIP. Bahkan beberapa waktu lalu secara kelembagaan partai bentukan Megawati ini melaporkan sejumlah pihak yang menuduh PDIP terkait PKI.

Salah satu pihak yang dilaporkan PDIP ke Polisi adalah Ustaz Alfian Tanjung. Alfian Alfian Tanjung dalam  cuitan sempat menyebut ´PDIP 85% isinya kader PKI. Karena laporan tersebut Alfian yang sempatr dibebaskan dalam perkara ujaran kebencian dalam ceramahnya yang disiarkan melalui situs Youtube.com kembali ditahan Polda Metri Jaya.

Selain Alfian, PDIP juga sempat mempersoalkan pernyataan  politisi Gerindra Arief Puyuono. Atas pernyataannya yang menyebut ´wajar PDIP disamakan dengan PKI´. Pernyataan tersebut sempat memicu kecaman dari kader PDIP. Tak hanya itu gara-gara pernyataan itu juga mendapat teguran keras dari Partai Gerindra partai tembatnya bernaung. (dtc/rm)

Honing Sanny anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) melakukan perlawanan atas proses Pergantian Antar Waktu (PAW) dirinya oleh Partai.

Pemberitaan Media Massa kembali menjadi objek pelaporan ke Badan Reserse Kriminal Polri. Bakal calon Wali Kota Bandar Lampung, Maruly Hendra Utama mendadak melaporkan redaksi Majalah Tempo atas pemberitaan yang dimuat pada edisi 13-19 Juli 2015.

Dalam kuliah umumnya, putri dari proklamator RI Soekarno itu menegaskan, Lemhanas bukan lembaga stempel sertifikasi kepemimpinan. 

Hasto menambahkan ada tiga bidang besar yang menjadi fokus dalam AD/ART PDIP. Ketiga bidang itu adalah bidang internal partai, bidang pemerintahan dan bidang kerakyatan.

Sesuai perintah Megawati, PDIP harus jadi yang terdepan dalam perang melawan korupsi.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memastikan akan memberhentikan Adriansyah dari DPR RI. Sebab yang bersangkutan tertangkap tangan dan ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus suap izin tambang di Kalimantan ‎Selatan.

Sejumlah anggota Komisi III DPR menilai alasan pertemuan Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto dengan istri dan ibunda Ketua KPK Abraham Samad di kontrakan Abraham di Pulo Mas, Jakarta Timur sangat ganjil.

Supriansyah mengaku hadir dalam pertemuan tersebut. Ia juga sempat menjemput Hasto dan Tjahjo beserta David ketika bertemu Abraham di tempatnya yang berlangsung sekitar 45 menit.

Kedatangan politisi PDIP Aria Bima ke istana mengundang sejumlah spekulasi. Berhembus kabar ia mendatangi istana selaku juru lobi untuk menjembatani hubungan PDIP dengan istana yang diisukan merenggang.