JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kedatangan politisi PDIP Aria Bima ke istana mengundang sejumlah spekulasi. Berhembus kabar ia mendatangi istana selaku juru lobi untuk menjembatani hubungan PDIP dengan istana yang diisukan merenggang. Namun Arya yang dikonfirmasi Gresnews.com membantah spekulasi tersebut. Menurutnya, soal penunjukkannya itu tidak benar dan berlebihan.

Ia mengaku kedatangannya ke istana sama sekali tidak ada hubungannya dengan politik, tapi ada urusan soal pekerjaan. Arya menegaskan kunjungan ke istana negara hanya urusan pribadi khususnya soal kepariwisataan Kota Solo. Sebab presiden telah mengamanatkannya sebelum menjadi presiden karena tahu tidak akan memiliki waktu untuk mengurusi hal tersebut.

"Sama-sama orang Solo. Sebelum pelantikan presiden, saya dikasih keraton mangkunegaran dan sriwedari. Saya disuruh membereskan itu. Laporan saja sudah ada progres untuk mangkunegaran kita biayai desainnya," ujar Aria saat ditemui Gresnews.com di Fraksi PDIP DPR, Jakarta, Kamis (12/2).

Sementara itu, politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno saat dikonfirmasi soal pertemuan antara Jokowi dengan Aria Bima hanya tertawa sejenak dan meminta agar mengkonfirmasi langsung ke Aria. Ia malah menjelaskan Aria dan Jokowi sudah bersahabat sejak lama. Ia menilai Aria merupakan orang yang paling dekat dengan Jokowi dan memiliki hubungan yang baik tanpa sekat-sekat.

"Ya seperti konco, sedulur atau keluarga," ujar Hendrawan saat dihubungi Gresnews.com, Kamis (12/2).

Hendrawan tidak menceritakan lebih jauh soal isi pertemuan antara Jokowi dengan Aria. Terkait dengan adanya isu kerenggangan antara istana dan PDIP yang dilontarkan politisi PDIP  Effendi Simbolon.
Ia menilai pandangan politisi PDIP lebih bersifat pribadi. Sehingga ia tidak mempermasalahkannya.

Effendi dan Masinton belakangan memang kerap menuding ada ´brutus´ di istana diantaranya menteri BUMN Rini Soemarno, Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto, dan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan. Para brutus ini dituding menjauhkan Jokowi dari PDIP dan mendistorsi aspirasi PDIP yang merupakan aspirasi dari masyarakat. Masinton pun menyarankan pada Jokowi untuk mereshuffle para brutus ini.

Soal wacana reshuffle yang digencarkan Effendi dan Masinton, Hendrawan menilai sebaliknya. Menurutnya, belum perlu ada pergantian menteri lantaran pemerintahan Jokowi baru berjalan selama 3 bulan. Meski begitu, ia memang mengakui fraksi PDIP telah membuat tim untuk menilai kinerja pemerintahan Jokowi. Tim yang terdiri dari anggota lintas komisi di DPR pun memberi nilai 6,5 atau C pada kinerja pemerintahan saat ini.

Hendrawan menambahkan penyebab nilai C tersebut karena saat ini Jokowi masih menggunakan APBN dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sehingga program yang dijalankan Jokowi masih melanjutkan program SBY. Dengan adanya APBN-Perubahan ia optimis pemerintahan Jokowi bisa mencapai nilai 8.

BACA JUGA:
Tags