Paska program tax amnesty berakhir pemerintah mulai menegakkan hukum. Targetnya wajib pajak yang tidak mengikuti tax amnesty, dan tak patuh terhadap peraturan pajak.
Direktur Jendral (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi, mengatakan telah memanggil para wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan. "Tapi kan enggak perlu diekspose. Sudah, setiap Kanwil (kantor wilayah) makanya saya keliling. Momen ini kami lanjutkan mulai dengan yang enggak patuh. Kami punya data ya kita panggil," kata Ken di Kantor Ditjen Pajak, Jumat (5/5).
Hal ini sesuai dengan Pasal 18 UU nomor 11 tahun 2016, tentang pengampunan pajak. Bahkan, dirinya mengatakan satu Kanwil pajak bisa memanggil hingga ratusan wajib pajak ´nakal´ pada bulan pertamanya paska tax amnesty.
"Saya belum terima laporannya. yang jelas banyak. Satu Kanwil bisa 500 dulu dalam sebulan pertama. Dipanggil, dimintai BAP, minta penjelasan, dengan data. Jadi periksanya tergantung data. Datanya seberapa besar, seberapa akurat. analisis dulu, enggak ujug-ujug langsung panggil," katanya.
Dengan pemeriksaan itu, Ken mengaku, belum bisa memperkirakan potensi pajak yang seharusnya masuk. Tergantung dari nilai pajak terutang setiap wajib pajak itu sendiri. (dtc/mfb)
Meskipun mengakui adanya pertemuan dengan Arif Budi, Rudi Prijambodo dan Handang Soekarno, namun Ken mengklaim jika pertemuan tersebut sama hanya membicarakan mengenai program pengampunan pajak (Tax Amnesty) yang sedang digalakkan pemerintah.
Nama Arif Budi Sulistyo, yang merupakan adik ipar dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), mendadak menjadi pembicaraan publik lantaran namanya disebut dalam surat dakwaan bos PT Eka Prima Ekspor Indonesia (EKP) Ramapanicker Rajamohanan Nair.
Tersangka kasus dugaan suap PT EK Prima Ekspor Indonesia terhadap oknum Dirjen Pajak mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut lebih dalam kasus tersebut.
Direktorat Jendral Pajak terus aktif memburu para pengemplang pajak. Salah satu strategi untuk menegakan hukum dibidang perpajakan Dirjen Pajak mengancam akan memblokir rekening para penunggak pajak.
Pemilihan tujuh calon Dirjen Pajak oleh Panitia Seleksi (Pansel) Dirjen Pajak dipersoalkan. Pasalnya dari tujuh nama calon itu, sebagian diragukan integritasnya, bahkan terindikasi terkait kasus korupsi.
Kementerian Keuangan didesak untuk melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam melakukan lelang jabatan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak.
.JPG)
