JAKARTA, GRESNEWS.COM - Badan Eksekutif Mahasiswa se-Nusantara (BEM Nus) melaporkan para peserta lelang jabatan untuk posisi Direktur Jenderal Pajak ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab para peserta tersebut disinyalir mempunyai rekening tidak wajar. Hal itu dikatakan Koordinator BEM Nus Andra Bani Sagalane saat ditemui wartawan di Kantor KPK.

"Orang yang mendaftar dalam hal ini juga orang-orang bermasalah. Yang kami anggap orang-orang yang punya rekening gendut. Kami ajukan daftar nama ini ke KPK," kata Andra, Rabu (19/11).

Dalam laporannya, Andra juga melampirkan daftar nama-nama calon yang berjumlah dua belas orang tersebut. Mayoritas dari mereka adalah kalangan internal dari Direktorat Jenderal Pajak itu sendiri. Seperti Dadang Suwarna yang menjabat Direktur Pemeriksaan, dan Iwan Djuniardi selaku Direktur Teknologi dan Informasi Pajak.

Andra mengatakan, laporan ini diterima oleh divisi Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK yaitu Imam Wahyu. Dan KPK sendiri katanya, akan menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat termasuk mengenai nama-nama calon ini.

Selain ke KPK, mereka juga akan melaporkan hal ini ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tujuannya pun sama, menelusuri darimana rekening mencurigakan para peserta calon lelang Dirjen Pajak.

Pria yang juga menjadi Koordinator Magister Hukum Tata Negara ini juga mengendus adanya kejanggalan mengenai lelang tersebut. Karena, persyaratan lelang dianggap hanya persepsi semata dan tidak lagi sebagai sesuatu yang berdasarkan kapabilitas dan akuntabilitas seseorang.

"Sebetulnya aneh dan lucu karena Dirjen pajak inikan sebetulnya hal yang sangat krusial, tapi kok dilelang, sementara lelang inikan justru membuat Dirjen pajak sudah menjadi subjektif dan tidak lagi objektif," tandasnya.

Salah satu indikasinya, lanjut Andra yaitu para peserta harus mempunyai batas minimal empat tahun menjabat di divisi tertentu. Hal itu menurut Andra tidak berlasan, karena seseorang yang telah lama menjabat belum tentu bisa dijamin kredibilitasnya. "Kalau mereka cuma 1 tahun menjabat tapi kompatible gimana? kan aneh," cetusnya.

Untuk itu, pihaknya juga sudah melayangkan surat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN) karena dia menilai Wakil Menteri Keuangan telah melakukan kesalahan dalam menentukan kriteria dalam lelang tersebut. "Kita juga sudah melayangkan surat ke PTUN, mengapa karena Wamenkeu melakukan kesalahan," tutupnya.

Berikut ini daftar 12 orang peserta lelang jabatan Dirjen Pajak yang diduga bermasalah :

1. Dasto Ledyanto (Direktur PKP). Indikasinya belum pernah mempunyai kinerja yang baik ketika menjabat Kepala KPP. Dan juga pernah menjadi narasumber di Koalisi Merah Putih (KMP) ketika Pilpres.

2. Estu Budiarto (Direktur KITSDA). Indikasinya pernah ada kasus hukum menyangkut dana WP di Jawa Barat.

3. Dadang Suwarna (Direktur Pemeriksaan). Indikasinya integritasnya dilakukan karena pernah menjadi tim sukses KMP.

4. Yuli Kristiyono (Direktur Intelejen dan Peyidikan). Dia dinilai sangat minim pengalaman.

5.  Iwan Djuniardi (Direktur Teknologi dan Informasi Pajak). Integritasnya diragukan karena belum pernah menjadi Kepala KPP atau Kepala Kanwil Pajak.

6. Wahyu Tumakaka (Direktur TPB). Pernah diindikasikan mempunyai kasus yang ditelusuri PPATK

7. Robert Pakpahan (Dirjen Pengelolaan Utang Kemenkeu). Etnis centris World Bank.

8. Mekar Satria Utama (Kakanwil Kalsel). Masih kerabat Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, dan pernah diindikasikan dekat dengan pengusaha Batubata di Kalsel.

9. Arfan (Kakanwil Sulsel). Pemahaman teknis perpajakan kurang, dan pernah ada bukti dari Wajib Pajak (WP) dana tidak disetor.

10. Dadang Kurnia, berada di BPKP dan masuk ke DJP. Integritasnya kurang baik karena disinyalir tersangkut kasus besar. (Dadang menyampaikan klarifikasinya dalam surat pembaca)

11. M. Hanif (Kakanwil Banten). Terindikasi punya rekening gendut.

12. Haryo Damar (Kakanwil Jakarta Timur). Mantan tim sukses KMP, dan juga dianggap kurang berprestasi karena penerimaan Kanwil Jaktim di urutan 28.

BACA JUGA:
Tags