JAKARTA, GRESNEWS.COM - Perum Bulog menuding keterlambatan distribusi bantuan beras miskin (raskin) untuk masyarakat diakibatkan oleh lemahnya suplai oleh pemerintah. Sehingga distribusi raskin ke masyarakat menjadi terlambat.

Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog Lely Pritasari mengungkapkan, langkah Bulog yang terlalu awal melakukan distribusi raskin di bulan Februari dan Maret tahun 2014 menyebabkan kelangkaan stok di akhir tahun.

"Pada akhir bulan November dan Desember 2014, raskin sempat mengalami kelangkaan karena sudah terlanjur didistribusi lebih awal di bulan Februari dan Maret," kata Lely disela acara diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (28/2).

Lely mengatakan, Bulog setiap bulan menggelontorkan raskin sebesar 232 ribu ton. Namun, karena harus menutup kekosongan stok raskin dibulan lalu akibatnya pemerintah harus bekerja ekstra keras guna menggenjot suplai dua kali lipat yaitu sebesar 462 ribu ton.

"Kami telah gelontorkan ke pedagang besar bulan Desember dan Januari tahun 2014 sebesar 71 ribu ton. Namun secara matematis, tentunya 71 ribu ton tersebut tidak bisa menyangga kekurangan stok raskin yakni sebesar 462 ribu ton," ujar Lely.

Lely juga menuturkan, pemicu keterlambatan bantuan raskin disebabkan oleh lamanya proses instruksi pemerintah yang menunggu putusan hingga tanggal 28 Januari tahun 2015. Selain itu, Lely mengaku Bulog juga baru saja diberikan mandat untuk lakukan operasi pasar pada bulan Februari tahun ini. Namun Lely menggarisbawahi, keterlambatan raskin bukan hanya sekedar tanggung jawab Bulog tetapi juga lintas kementerian terkait.

"Kami sudah melakukan tugas dan kewenangan sesuai aturan yang ditetapkan. Bulog adalah operator sehingga harus mengikuti instruksi pemerintah," ujar Lely.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rouf mengatakan kenaikan harga beras yang sedang terjadi disebabkan adanya gangguan pada suplai pemerintah. Atas dasar itu, Syarkawi menilai kenaikan harga beras tidak memiliki korelasi langsung terhadap mafia beras.

"KPPU belum melihat adanya bukti permainan mafia dibalik tingginya harga beras," kata Syarkawi dalam acara di Warung Daun, Jakarta, Sabtu, 28 Februari 2015.

Sehingga Syarkawi menantang Menteri Perdagangan Rahmat Gobel yang menilai melonjaknya harga beras karena adanya permainan mafia beras untuk membuktikannya.

Menurut Syarkawi,  kondisi kenaikan harga beras semakin kritis menyusul tidak digelontorkannya raskin oleh pemerintah selama September - Oktober tahun 2014 lalu. Akibatnya, lanjut Syarkawi, masyarakat menengah ke bawah ikut merasakan dampak distorsi harga beras di pasar.

BACA JUGA: