JAKARTA, GRESNEWS.COM -  Rencana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) bakal molor. Penyebabnya selain rencana revisi UU MD3 tersebut harus masuk ke Program Legislasi Nasional (prolegnas), jadwal pembahasan juga tersendat kisruh internal Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar. Dikhawatirkan, revisi ini semakin berlarut-larut hingga setelah masa reses anggota dewan pada 5 Desember 2014.

"Bisa saja revisi tersendat lantaran Munas Golkar ricuh," kata Arif Wibowo anggota DPR Fraksi PDIP di Gedung Parlemen, Senayan, Jumat (28/11).

Hingga kini partai Golkar merupakan salah satu fraksi yang belum menyetujui rencana merevisi UU MD3 pada Rabu (26/11). Sehingga pembahasan beleid itu ditunda untuk masuk ke dalam Prolegnas 2014. Pada saat rapat Badan Legislasi (Baleg), Golkar juga menjadi satu-satunya fraksi yang tidak menyampaikan pandangannya.

Arif menceritakan saat rapat Badan Musyawarah (Bamus) dilakukan, Golkar sempat mengusulkan revisi UU MD3 tidak buru-buru dilakukan karena mereka akan menggelar Munas. Lantaran penyelenggaraaan Munas maka mayoritas anggota dewan dari Fraksi Golkar akan absen dalam pembahasan revisi UU MD3. "Fraksi-fraksi lain termasuk PDIP sudah menoleransi dengan mengatur ulang jadwal," katanya.

Terkait waktu pembahasan tingkat 1, Golkar mengusulkan ditunda mengingat Golkar akan menghadapi hajatan munas. "Saya beri dukungan agar Golkar selesaikan munas, dan pembicaraan tingkat 1 dilakukan ke tanggal 3 Desember dan selesai tanggal 5 Desember," kata Arif.

Revisi UU MD3 yang merupakan deal kesepakatan damai antara Koalisi Merah  Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dalam pembahasannya memang terjadi tarik menarik. Pihak KIH terus mendesak agar revisi ini bisa selesai sebelum 5 Desember 2014 mendatang.

Sebab, jika keadaan terus menerus seperti ini, maka konflik berkepanjangan di DPR tidak bisa dihindari. Dampaknya, tidak saja mengganggu DPR secara konstitusi tapi pengaruh ke hubungan dengan pemerintah. "Otomatis pemerintah akan terganggu kerjanya," katanya.

Pengamat politik, Emrus Sihombing melihat tarik menarik ini berkaitan dengan kekuatan KMP. Jika Aburizal Bakrie (Ical) memenangkan Munas Golkar, otomatis pembahasan MD3 akan tetap menguntungkan kepentingan KMP. "Pembahasan UU MD3 amat bergantung pada kekuatan Golkar," katanya kepada Gresnews.com, Jumat (28/11).

Emrus memprediksi, ketegangan Golkar mungkin tidak akan berakhir damai sebelum tanggal 5 Desember, sehingga tidak ada jaminan sebelum reses akan berakhir. Jalan keluarnya, aktor-aktor politik di tiap-tiap partai harus segera berkumpul untuk membahas penyelesaian UU MD3 agar tidak bergantung pada Golkar. "Sebab DPR kita lebih setia kepada partai daripada subtansi undang-undang untuk kepentingan rakyat," ujarnya.

BACA JUGA:
Tags