JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kejahatan dunia maya (cyber crime) terus mengancam keamanan pengguna internet di Indonesia. Pemerintah didorong untuk mengembangkan sistem keamanan informasi buatan dalam negeri dibanding produk asing.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, Bareskrim Maber Polri mengungkap pembobolan dana nasabah bank via virus Melicius Ware (Malware). Akibatnya, kerugian nasabah mencapai Rp130 miliar.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Viktor Simanjuntak mengatakan, virus Malware disebarkan melalui layar komputer nasabah terutama pengguna internet banking. Virus tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi untuk melakukan transaksi internet banking.

Saat bertransaksi nasabah tidak menyadari transaksinya dibelokkan oleh pengendali yang ada di Ukraina. Karena aplikasi yang digunakan nasabah hampir mirip dengan tampilan milik bank. Ketika virus tersebut menyebar di komputer nasabah, secara otamatis setiap transaksi dengan bank akan dikendalikan oleh pelaku.

"Tinggal menunggu ketika nasabah transaksi. Karena di komputer ada malware maka transfer masuk ke rekening pelaku," ujar Viktor, di Bareskrim Polri beberapa waktu lalu.

Menanggapi kejahatan dunia maya ini, Ketua lembaga riset keamanan cyber CISSReC (Communication and Information System Security Research Center) Pratama Persadha menyampaikan, pemerintah selayaknnya fokus dan serius menghadapi tantangan keamanan cyber yang semakin nyata ini. Bahkan pemerintah perlu mengambil sikap ekstrim dalam mewujudkan kedaulatan informasi di dunia cyber.

"Kedaulatan informasi di Indonesia bisa diwujudkan dengan industri IT lokal yang kompetitif. Selanjutnya pembangunan infrastruktur sistem informasi dan komunikasi menggunakan buatan lokal, serta memakai tenaga dalam negeri," jelas Pratama kepada Gresnews.com, Sabtu (25/4).

Indonesia sendiri mempunyai pemakai internet lebih dari 80 juta orang. Namun aktifnya pemakai internet Indonesia belum bisa diimbangi oleh keamanan yang memadai. Prasarana yang ada belum fokus pada keamanan para pemakai.

Karenanya Pratama mendorong penggunaan produk keamanan yang dibuat d dalam negeri dibanding produk asing. Menurutnya pemerintah harus memberi ruang dan mendorong industri IT lokal berkembang.

"Jangan sampai gegap gempita dunia cyber Indonesia malah dinikmati asing karena semua layanan dan infrastruktur mereka yang kuasai," terang mantan Ketua Tim Pengamanan IT KPU ini.

Keberadaan Badan Cyber Nasional (BCN) juga dipandang penting dalam mewujudkan kedaulatan informasi. Salah satu tugas BCN yang cukup penting menurut Pratama adalah menghasilkan teknologi algoritma enkripsi yang kuat dan aman.

"Bila BCN bisa menghasilkan enkripsi yang bagus, itu bisa digunakan untuk berbagai hal. Seperti pengamanan ujian nasional berbasis komputer maupun online. BCN juga bisa membantu pemberantasan narkoba di Indonesia, agar komunikasi aparat tidak mudah disadap oleh para bandar," ungkapnya.

BACA JUGA: