UU ITE juga Ancam Kebebasan Pers?

Senin, 12 Desember 2016, 13:00:00 WIB - Politik

Terdakwa kasus dugaan penyadapan mesin ATM asal Bulgaria Yulee Stavanov Chekalarov mengikuti sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Kelas IA Mataram, Nusa Tenggara Barat, Senin (14/11). Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menjerat terdakwa dengan Pasal 31 Ayat (1) Juncto Pasal 47 UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo Pasal 64 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana paling lama sepuluh tahun penjara. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hasil revisi yang mengurangi masa pidana namun memperluas jangkauan penjeratan harus diwaspadai, utamanya oleh insan pers Indonesia. Bisa jadi penerapan UU ITE itu akan membawa masa suram pembelengguan kebebasan pers, sama seperti pada zaman ketika Departemen Penerangan masih berkuasa.

Penerapan UU ITE yang baru, sejatinya memang untuk menertibkan penggunaan internet agar tak lagi menyebar berita-berita hoax atau menjadikan media sosial sebagai sarana menebar kebencian dan perpecahan. Namun, penerapannya tetap saja harus dilakukan secara bijak, sebab jika tidak, rentan menimbulkan masalah dan pertentangan baru bagi masyarakat.

"Jangan sampai UU ITE menjadi alat membungkam kritik dan melegalkan kepentingan pribadi penguasa," kata Wakil Ketua MPR Mahyudin di Gedung DPR RI, Jakarta, pekan lalu.

Untuk itu, ia meminta kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk bersikap tegas menegakkan hukum secara profesional dan proporsional. Sebab, dilihat dari Pasal 27 UU ITE ini, ancaman hukuman pidana penjara memang dikurangi dari yang sebelumnya paling lama enam tahun menjadi paling lama empat tahun. Hukuman dendanya pun berkurang, dari yang semula paling banyak Rp1 miliar menjadi paling banyak Rp750 juta.

Namun, di balik berkurangnya masa hukuman pidana dan denda tersebut, sasaran pelaku pidana UU ITE dapat dikenakan kepada yang membuat, menampilkan atau mengunggah ke internet, termasuk yang mendistribusikan ulang. Sedangkan ancaman pidana bagi pengirim informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang sebelumnya diganjar pidana penjara paling lama 12 tahun menjadi paling lama empat tahun dan/atau denda dari paling banyak Rp2 miliar menjadi paling banyak Rp750 juta.

Untuk itu ia menyatakan agar masyarakat harus terlebih dulu mengecek kebenaran suatu berita apabila hendak menyebarluaskannya.

Perlu diketahui, perubahan UU ITE terdiri dari tujuh poin. Di dalam poin pertama Pasal 27 Ayat (3) ditambahkan sejumlah penjelasan untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik. Pada poin ke-2 dijelaskan adanya penurunan ancaman pidana pencemaran nama baik dari paling lama enam tahun penjara menjadi empat tahun penjara dan denda dari Rp1 miliar menjadi Rp750 juta. Selain itu, juga menurunkan ancaman pidana ancaman kekerasan pada Pasal 29 dari paling lama 12 tahun penjara menjadi empat tahun penjara dan denda dari Rp2 miliar menjadi Rp750 juta.

Pada poin ke-3 dijelaskan akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Pasal 31 Ayat (4) yang mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi ke dalam UU. Dan menambahkan penjelasan Pasal 5 terkait keberadaan informasi elektronik sebagai alat bukti hukum. Poin ke-4, sinkronisasi hukum acara penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan dengan hukum acara KUHAP. Kelima, memperkuat peran Penyidik PNS (PPNS) UU ITE untuk memutuskan akses terkait tindak pidana ITE.

Sedangkan dalam poin Ke 6, ada penambahan ketentuan right to be forgotten atau kewajiban menghapus konten yang tidak relevan bagi penyelenggara sistem elektronik. Pelaksanaan right to be forgotten dilakukan atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Dan poin terakhir ialah memperkuat peran pemerintah untuk mencegah penyebarluasan konten negatif di internet.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar