JAKARTA, GRESNEWS.COM - Ekonom Senior Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Fadhil Hasan mengatakan pemerintah Jokowi-JK harus segera mengembalikan peran dan fungsi Bulog (Badan Usaha Logisitik). Fadhil menilai, kelemahan pemerintah dalam menjaga eksistensi Bulog telah menyebabkan tingginya harga-harga kebutuhan pokok di masyarakat.

"Stabilitas harga kebutuhan pokok itu merupakan penyebab dari inflasi logistik dan ketidakmampuan pemerintah dalam menjaga stok pasar domestik," kata Fadhil kepada Gresnews.com usai diskusi bertajuk 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK di Menteng, Sabtu (31/1).

Menurut Fadhil, peran Bulog berkurang ketika ada intervensi Dana Moneter Internasional (IMF) sebagai bagian dari persyaratan pengucuran utang untuk mengatasi krisis keuangan moneter pada tahun 1998 lalu. Terkait kondisi saat itu, IMF meminta pemerintah Indonesia memangkas peran Bulog dan mendesak agar sejumlah jenis pangan dilepas sesuai mekanisme pasar.

Fadhil mengatakan, itu merupakan konsekuensi buruk dari IMF dalam konteks meminta agar pemerintah tidak mengintervensi mekanisme harga pangan dalam negeri. Dengan demikian, pada masa kepemimpinan Jokowi saat ini, Fadhil menilai ada itikad baik pemerintah dalam mengembalikan legitimasi Bulog dibawah kontrol pemerintah.

"Bulog harus berfungsi meningkatkan stock management yang baik sehingga supply kepada masyarakat dapat berjalan optimal," ucap Fadhil.

Secara terpisah, Guru Besar Ekonomi IPB Didin S. Damanhuri mengatakan pemerintah harus berani merevitalisasi peran Bulog yang saat ini terbatas sebagai katalisator harga pangan dan kebijakan ekspor-impor. "Lemahnya fungsi Bulog telah memberikan dampak buruk bagi masyarakat dan juga pemerintah dalam mewujudkan industrialisasi di sektor pertanian," kata Didin.

Guru Besar IPB itu menilai, Indonesia adalah negara agraris dimana ketergantungan sebagian besar masyarakat terletak pada sektor pangan. Oleh karena itu, menurut Didin, tidak ada cara lain yang dilakukan pemerintah selain mengembalikan fungsi dan peran Bulog.

"Selain itu, koordinasi dan peran antara lembaga pemerintah harus solid agar upaya kontrol penuh terhadap Bulog bisa dipastikan tercapai," ujarnya.

BACA JUGA:
Tags