Pernyataan Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang bersikukuh tak akan menghentikan aksi spionase di Indonesia akan kembali memperkeruh hubungan dengan Indonesia yang tengah dalam proses rekonsiliasi.

Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengancam akan menutup usaha operator  telekomunikasi  Indonesia,  jika terbukti melakukan kerjasama dengan intelijen Australia melakukan penyadapan terhadap para pejabat Indonesia.

Sikap resmi Pemerintah Indonesia itu disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam konperensi pers di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (20/11) siang, seusai melakukan rapat terbatas dengan Dubes RI untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema, yang dihadiri oleh Menlu Marty Natalegawa, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, dan Kepala BIN Letjen Marciano Norman.

Sikap naif dalam menanggapi isu ini menurut dia lahir dari jargon politik luar negeri SBY sendiri yang menekankan prinsip "thousand friends zero enemy". Prinsip itu dinilai Andreas terlalu utopis dan terlalu idealis. Padahal dalam setiap hubungan politik luar negeri, praktiknya akan beda sama sekali.

Presiden SBY juga mengecam tindakan penyadapan oleh pemerintah Australia. Lewat akun twitternya SBY akan meninjau ulang bentuk kerjasama antara Indonesia dengan Australia. "Saya juga menyayangkan pernyataan PM Australia yang menganggap remeh penyadapan terhadap Indonesia, tanpa rasa bersalah," kata Presiden dalam akunnya @SBYudhoyono, Senin (18/11) tengah malam.

Penyadapan yang dilakukan Australia terhadap sejumlah petinggi negara termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara.

Jawaban Abbot itu untuk menjawab pertanyaan anggota parlemen dari Melbourne Green Party, mengenai berita penyadapan intelijen Australia terhadap percakapan telepon Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2009 lalu, dan Ibu Negara Ani Yudhoyono dan sejumlah menteri senior Indonesia.

Ia mengatakan intelijen Indonesia harus bertemu mantan analis Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat, Edward Snowden yang sudah membocorkan fasilitas penyadapan, termasuk didalamnya Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta.

Di sisi lain pemerintah Indonesia juga akan menggalang kerjasama diplomasi dengan negara-negara yang merasa dirugikan akibat dari penyadapan.

Rizal menilai memang sudah ada deklarasi bagi perwira intelijen yang menggunakan paspor diplomatik, namun persoalan muncul adalah bagaimana pemerintah menembus instalasi diplomatik. Menurutnya jika pemerintah dapat menembus instalasi diplomatik maka pemerintah Indonesia bisa mempermasalahkan perwira intelijen hingga berujung meminta pulang perwira intelijen ke negara asal dengan alasan adanya penyalahgunaan wewenang.

TB Hasanuddin menambahkan sistem enskripsi yang dipunyai oleh Lemsaneg merupakan sistem pengamanan anti-sadap yang dipasang pada perangkat komunikasi. Ukuran alat tersebut, menurut mantan Jenderal bintang dua itu, tidaklah besar dan hanya seukuran jam tangan.

Menurutnya penyadapan intelejen adalah cara mencari informasi yang tidak biasa. Maka Amerika dan Australia harus segera melakukan langkah-langkah strategis untuk segera mengembalikan rasa kepercayaan yang diberikan oleh Indonesia. Oleh karenanya, Marty mengingatkan agar Indonesia lebih berhati-hati dalam melakukan proteksi terhadap segala macam informasi.

Menurut Hikmahanto hukum internasional dalam Konvensi Hubungan Diplomatik menyebutkan kedutaan dilarang melakukan kegiatan penyadapan di negara penempatannya. Penyadapan menurut Guru Besar Hukum Internasional lazimnya dilakukan karena motif kepentingan ekonomi dan politik.

Namun ia menjelaskan hasil dari penyadapan itu digunakan sebagai bahan analisis. Clapper menambahkan bahwa sekutu asing Amerika Serikat juga melakukan hal yang sama dengan memata-matai pejabat dan badan intelijen AS.

Terungkapnya peta itu menegaskan bahwa operasi intelijen sinyal AS dengan fasilitas koleksi khusus terletak di sebagian besar kota utama di setiap benua. Ada delapan fasilitas di Asia termasuk di kedutaan Amerika Serikat di New Delhi dan Islamabad . Sementara di Timur Tengah dan Afrika Utara ada setidaknya 24 fasilitas sedangkan sub-Sahara Afrika jumlahnya lebih sembilan fasilitas.