Banyak orang yang masih bingung ketika berhadapan dengan perkara tanah. Terutama tentang aturan hukum peralihan hak atas tanah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam beberapa kasus, ada saja pihak-pihak yang justru terperosok perkara yang lebih dalam lagi. Agar semuanya terang, penting disimak penjelasan dalam video ini.
Sengketa Informasi Publik? Mungkin istilah itu asing di telinga Anda. Tapi tahukah Anda bahwa informasi publik adalah hal yang sangat penting. Bagaimana seluk beluknya? Apa yang harus dilakukan jika Anda menghadapinya?
Anda mengalami sengketa dan ingin menyelesaikan melalui jalur arbitrase? Banyak hal yang perlu Anda ketahui sebelum menempuh jalur itu. Video ini menjelaskannya secara singkat namun utuh supaya Anda tidak salah jalan ketika menempuh arbitrase.
Sengketa pertanahan adalah hal yang kerap terjadi di masyarakat dan menimbulkan kebingungan tersendiri bagi yang mengalaminya. Bagaimana hukum di Indonesia mengatur hal tersebut?
Simak selengkapnya dalam video berikut ini. Semoga bermanfaat.
Warga Telukjambe, Karawang Jawa Barat bisa tersenyum lega. Setelah berhari-hari berjemur di terik matahari, bahkan sampai harus mengubur diri dalam bongkahan tanah di depan istana negara, jerih payah itu terbayar sudah.
Persoalannya adalah kasus sengketa pilkada yang seperti tak pernah usai di Muna. Perkembangan terakhir, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muna secara resmi melaporkan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tiga Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kabupaten Muna kepada Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahkamah Konstitusi memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah TPS (Tempat Pemungutan Suara) di tiga kabupaten yang terbukti bermasalah saat menggelar Pilkada Serentak 9 Desember lalu.
Pasangan calon Willy-Wahyudi pernah melaporkan dugaan praktek politik uang yang dilakukan oleh tim sukses pasangan Sugiyarto-Habib ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi Kalteng.
Sidang gugatan perkara hasil pemilihan Kepala daerah (PHP Kada) di Mahkamah Konstitusi mengungkap adanya modus pengerahan massa atau mobilisasi pemilih antar pulau dalam Pilkada di Kabupaten Muna, Sulawesi Selatan.
Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 09 K/TUN/PILKADA/2016 yang menolak Kasasi KPU Kabupaten Simalungun terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan pekan lalu berujung kontroversi.
Putusan MK terhadap 40 daerah yang telah gugur dalam perkara sengketa PHP Kada ini akan menjadi acuan hukum bagi KPU di daerah-daerah dalam mengeluarkan Surat Keputusan (SK) KPU tentang penetapan pemenang hasil Pilkada 2015 silam.
Sebanyak 35 permohonan perselisihan hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah (PHP Kada) dinyatakan gugur lantaran dianggap melewati batas waktu yang ditetapkan untuk pengajuan sengketa pilkada ke Mahkamah Konstitusi.Padahal perkara tersebut,
Pasangan calon incumbent Pilkada Kabupaten Malang Rendra Kresna dan Sanusi dituding melakukan politik anggaran untuk memenangkan perolehan suara dalam Pilkada Serentak 9 Desember lalu.
Sejumlah organisasi pemerhati lingkungan menyayangkan langkah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menempuh banding atas putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) terkait permintaan informasi data perencanaan kehutanan oleh Forest Watch Indonesia (FWI). Langkah tersebut seolah membuktikan KLHK sebagai lembaga pemerintah yang mendukung keterbukaan publik.
Penembakan dan kekerasan terkait kasus sengketa tanah yang masih terus terjadi, seperti dialami warga di Sulawesi Tenggara pekan lalu. Hal ini menjadi cermin menguapnya janji Jokowi untuk menyelesaian ribuan kasus konflik tanah. Fakta di lapangan, ruang aman dan keadilan agraria bagi rakyat hanya tinggal janji dalam teks Nawacita.
