Hery menambahkan, kebijakan pemerintah untuk mencegah dan melindungi anak dari rokok merupakan pemenuhan hak konstitusional anak untuk dapat tumbuh secara maksimal.

Pasalnya, dalam RUU ini produk tembakau khususnya rokok jelas dinilai sebagai produk yang legal dan tidak membahayakan kesehatan manusia.

Menurut Ketua APTI Jawa Timur Iteng Ahmad Surowi, pernyataan Jokowi adalah kemenangan faksi anti rokok dan pro asing di tim Jokowi.

Namun faktanya, sambung Zamhuri, sampai sekarang Kemenkes belum membuat kajian ilmiah, khususnya terkait dampak kretek nasional bagi kesehatan.

Hasil sidak tersebut memperkuat hasil survei dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang menyatakan 42% pelanggar KDM merupakan PNS.