JAKARTA, GRESNEWS.COM - Niat baik capres yang diusung PDIP Joko Widodo mendukung program pemerintah untuk menghentikan kebiasaan buruk merokok, ternyata tak selamanya disambut baik. Niat Jokowi mendukung Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tentang Kewajiban Pencantuman Gambar Peringatan Bahaya Merokok pada setiap kemasan rokok ditanggapi keras oleh Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI).

Menurut Ketua APTI Jawa Timur Iteng Ahmad Surowi, pernyataan Jokowi adalah kemenangan faksi anti rokok dan pro asing di tim Jokowi. Ia menghimbau agar Jokowi lebih berhati-hati memberikan pernyataan terkait regulasi rokok. Menurutnya, regulasi rokok ini berkaitan dengan sektor pertanian yang berhubungan dengan puluhan juta petani tembakau.

"Kami mendukung Jokowi karena kami percaya beliau bisa memperjuangkan nasib petani, termasuk petani tembakau. Bagi kami, Jokowi dan petani tembakau memiliki satu tujuan yang sama, yakni kedaulatan pertanian nasional," tegas Iteng dalam siaran pers yang diterima Gresnews.com, Senin, (30/6).

Iteng menambahkan, selama ini Jokowi dan petani tembakau didukung oleh elemen yang sama. "Faksi terbesar dan dukungan terhebat Jokowi justru dari faksi nasionalis dan kerakyatan, yang juga mendukung petani tembakau," katanya menambahkan.

Sementara itu, Ketua APTI Nusa Tenggara Barat Sahminudin juga mengingatkan Jokowi agar lebih berhati-hati. Selama ini, PDIP dan PKB adalah mitra politik petani tembakau. "Karenanya kami mendukung capres yang mereka usung. Saya berharap Pak Jokowi lebih hati-hati agar pernyataan pak Jokowi tidak menjadi boomerang," ujarnya.

APTI berharap agar Jokowi cepat menyadari hal tersebut, mumpung masih ada waktu sepuluh hari sebelum pemilu dilaksanakan. "Kami akan mempercayakan suara kami kepada capres yang mendukung petani tembakau, dan kami percaya pak Jokowi bisa memperjuangkan kami," tutup Iteng.
 
Selain APTI, Koordinator Koalisi Nasional Penyelamatan Kretek (KNPK) Zulvan Kurniawan juga meminta Jokowi menarik dukungannya terhadap PP No. 109 Tahun 2012 dan Permenkes Nomor 28 tentang kewajiban pencantuman gambar peringatan bahaya merokok pada setiap kemasan rokok.

Menurut Zulvan, penerapan PP 109/2012 ini akan berdampak pada pendapatan ratusan juta masyarakat Indonesia, seperti petani tembakau, petani cengkeh, buruh, pabrikan, pedagang, dan pengasong. Bagi Zulvan, dukungan Jokowi pada PP ini bisa menjadi ancaman bagi stakeholder yang selama ini mendukung Jokowi. "Kami kaget mendengar pernyataannya Jokowi, mengingat selama ini stakeholder petani tembakau, cengkeh dan buruh pabrikan punya aspirasi politik ke Jokowi," ucap Zulvan di Jakarta, Senin (30/06).

Pihaknya meminta Jokowi untuk merevisi dan lebih berhati-hati memberikan pendapat tentang tembakau. Karena persetujuan Jokowi pada gambar peringatan rokok bisa melemahkan berbagai sektor ekonomi masyarakat. "Jangan sampai doktrin kedaulatan ekonomi yang diperjuangkan pak Jokowi terciderai dengan pernyataanya sendiri, karenanya kami meminta sebaiknya Pak Jokowi merevisi ucapannya karena bisa menyakiti calon konstituen," tegas Zulvan.

Zulvan menambahkan, gambar peringatan rokok yang baru tidak sosiologis dan faktual, karena gambar-gambar tersebut bukan gambar ´korban´ konsumen rokok yang diproduksi dan tidak untuk diedarkan di Indonesia. Bagi Zulvan, gambar-gambar tersebut tidak mengedukasi dengan informasi yang benar.

Pihaknya menegaskan, gambar peringatan rokok adalah bagian skema asing untuk menjatuhkan kedaulatan ekonomi dan pertanian di Indonesia. "KNPK sangat berharap agar Jokowi tidak turut menyetujui regulasi yang membahayakan kedaulatan ekonomi Indonesia dan hanya hanya menguntungkan pihak asing," tukasnya.
 
Sementara itu anggota tim sukses pasangan Jokowi-JK Nusron Wahid membantah jika Jokowi-JK tak mendukung industri rokok. Dalam kesempatan deklarasi pemenangan Jokowi-JK di Kudus, Sabtu (28/6) kemarin, Nusron menegaskan Jokowi-JK akan mempertahankan industri rokok. "Mempertahankan industri hasil tembakau, terutama rokok kretek itu penting," ujarnya.

Nusrin berjanji Jokowi-JK akan mengusahakan peraturan terkait tembakau memiliki keadilan. Saat ini, kata dia, regulasi tembakau sangat merugikan industri tembakau dalam negeri terutama peraturan pemerintah terkait Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) atau konvensi pengendalian tembakau.

"Selaku tim sukses Jokowi-JK, tentunya akan memperjuangkan supaya peraturan yang menyangkut industri hasil tembakau memiliki keadilan dan tidak hanya berfikir pada dimensi kesehatan melainkan tenaga kerja, penerimaan negara dan pertanian," ujarnya.

BACA JUGA:
Tags