Dalam menjalankan bisnisnya, Trisia mengklaim telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku baik undang-undang Kehutanan, ataupun peraturan daerah. RAPP, kata Trisia, juga mempunyai izin dalam menjalankan tata kelola hutan.

Sudah setahun lebih perkara kasus suap mantan Gubernur Riau Rusli Zainal berkekuatan hukum tetap. Namun, hingga saat ini korporasi yang pernah disebut dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menghirup udara bebas. Salah satunya kasus suap PT RAPP.

Pemberian suap dalam kasus korupsi kehutanan itu juga telah diakui oleh pihak RAPP melalui salah satu direkturnya di persidangan atas Rusli Zainal.

Melalui kerjasama ini, pihaknya dan beberapa kementerian terkait ingin memastikan bahwa persoalan agraria, lingkungan, kehutanan itu menjadi bagian penting.

Jumat (14/6/2013) di Jakarta, giliran Aliansi Kebun untuk Rakyat--terdiri dari LSM seperti ELSAM, ICW, Sawit Watch, SPKS, WALHI, PIL-Net, Tuk Indonesia--yang mengkritik revisi atas Peraturan Menteri Pertanian...