Karena itu, terkait hutan adat yang selama ini dikelola masyarakat adat Malalo Tigo, Mora berharap ada peran aktif pemerintah daerah Sumatera Barat agar kawasan hutan adat masyarakat Malalo Tigo pun mendapatkan pengkuan.

Ia menegaskan, kalau peta masyarakat sudah jelas, maka 37,2 juta hektare yang akan dikelola peruntukkan semakin jelas. Sebab putusan MK 35 jelas mempertegas bukan semua hutan milik negara.

Bentrokan terjadi diduga lantaran masyarakat melakukan perlawanan saat dituduh melakukan kegiatan illegal loging di lahan konsesi PT Kodeko.

Dia menuntut Jokowi melaksanakan janji-janjinya memberdayakan ekonomi rakyat itu. Dia mengutip ucapan Jokowi supaya JK mengingatkan janjinya tersebut.

Ekonomi kerakyatan akan lahir, jika penetapan wilayah adat yang didalamnya terdapat hutan adat dilaksanakan.

Dengan menjalankan sinergi tersebut, menurut dia, Putusan MK 35 tahun 2012 memiliki makna berarti di lapangan dan tidak hanya sebatas norma teks yang tertulis.

Menyusul putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 tahun 2012 yang tegas menyatakan hutan adat bukan hutan negara. Perkumopulan HuMa mendorong terbentuknya mandat konstitusi untuk merealisasikan putusan MK tersebut.

Ironisnya sejak uji materi UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) yang dimohonkan oleh AMAN pada 16 Mei 2013, hingga saat ini Kementerian Kehutanan justru mengeluarkan berbagai kebijakan yang bertentangan dengan Putusan MK35.