Walaupun begitu, langkah perlawanan nelayan Teluk Jakarta untuk menolak pembangunan tak pernah surut. 

Kiara menilai, proyek NCICD tak ubahnya akal-akalan investor seperti proyek reklamasi revitalisasi pantura yang dicekal oleh Kementerian LH tahun 2003.

Selain itu, proyek Giant Sea Wall ini potensial menggusur 16.855 nelayan Jakarta baik yang menetap maupun pendatang.

Di dalam proyek ini juga akan dibangun apartemen di pinggir laut yang menurutnya jelas sangat mengabaikan hak masyarakat nelayan secara turun temurun.

Lebih dari itu, proyek ini melanggar ketentuan perundang-undangan, karena tidak memiliki izin lingkungan serta tidak berbasis hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Jakarta, kata dia, tidak lagi memiliki pantai publik gratis, yang pada hakikatnya pantai adalah milik publik dan hanya menyisakan sedikit lahan konservasi hutan mangrove/bakau yang terletak di bagian barat pantai.

Keraguan Ahok, kata Halim, dapat dipahami setelah melihat langsung kegagalan proyek bendungan laut Semaguem di Korea Selatan.