Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya menyetujui kenaikan dana bantuan partai politik yang sebelumnya diusulkan DPR. Bahkan kenaikan dana tersebut hingga mencapai 10 kali lipat atau menjadi Rp1.000 per suara sah, dari Rp108 sebelumnya.
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyebut pemerintah telah menyetujui menaikkan bantuan dana parpol menjadi dari Rp 108 menjadi Rp 1.000 per perolehan suara di pemilu. Namun ia mengatakan keputusan tersebut akan ditetapkan terlebih dahulu melalui Paripurna di sidang DPR.
"Itu kan Pak Mendagri, itu nanti ke Pak Mendagri. (Tapi) kemarin sudah diputuskan kenaikan yang diusulkan. Tapi nanti semua di paripurna semua, kan," kata Mardiasmo di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (18/7).
Mardiasmo memastikan keputusan tersebut tidak akan diubah-ubah lagi. Pemerintah sudah sepakat untuk menaikkan dana bagi parpol peserta pemilu.
"Nggak, nggak (diubah)," ujarnya.
Pemerintah melalui Kemendagri berencana menaikkan dana bantuan parpol. Saat ini total dana yang dikeluarkan pemerintah sebesar Rp13,5 miliar dalam setahun untuk partai-partai peserta Pemilu 2014.
Apabila kenaikan itu terealisasi, ada peningkatan sebesar Rp 111 miliar untuk dana bantuan parpol setiap tahunnya. Adanya rencana kenaikan dana parpol ini, pemerintah juga akan merevisi PP Nomor 5/2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol. (dtc/rm)
Setelah KPK mengalami serangan bertubi-tubi lewat berbagai kasus yang bisa melemahkannya, dana Rp1 triliun dinilai dapat menjadi bancakan bagi parpol karena lemahnya pengawasan dari KPK.
Angka Rp5000 per suara menurut Fadli sangat ideal untuk memberdayakan parpol. Apalagi selama ini parpol tak punya sumber pendanaan, kecuali iuran anggota dan sumbangan.
Wacana pengucuran dana kepada partai politik (parpol) senilai Rp 1 triliun perpartai menuai perdebatan. Sejumlah anggota DPR menilai pengucuran dana itu hanya bisa dilakukan ketika ada pengaturan transparansi penggunaan yang ketat.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak cukup hanya menerima laporan dana partai politik dan menunggu laporan Kantor Akuntan Publik (KAP). Lembaga ini juga harus mengawasi dan menelusuri sumber dana dan pengeluaran calon anggota legislatif (Caleg) dan Parpol.
