JAKARTA, GRESNEWS.COM - ASEAN-India diyakini akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Samudra Hindia, hal itu akan mendukung terciptanya kemakmuran dan stabilitas di kawasan lingkar Indo-Pasifik. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi)  dalam Sidang Pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan ASEAN-India yang digelar Kamis (25/1), di Hotel Taj Diplomatic Enclave, New Delhi, India.


Indikasi tersebut disampaikan  Presiden demi melihat potensi yang dimiliki ASEAN dan India. Salah satunya adanya jumlah penduduk yang mencapai hampir dua miliar jiwa.

"Dari angka tersebut, penduduk usia produktif mencapai hampir 1,5 miliar," ujar Presiden, seperti dikutip setkab.go.id.

Disamping itu optimisme pertumbuhan ekonomi dunia juga dinilai memiliki peran cukup penting,   diperkirakan pertumbuhan dunia akan naik menjadi 3,7 persen di tahun 2018 dari 3,6 persen pada tahun 2017.

Presiden Jokowi menyatakan mengapresiasi kerja sama ASEAN-India yang berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi masing-masing negara. Bahkan ekonomi ASEAN diprediksi tumbuh 5 persen sedangkan ekonomi India diperkirakan tumbuh 7 persen pada tahun 2018.

"Berkat kerja kita bersama, ekonomi tumbuh positif di atas pertumbuhan ekonomi global," tandas Presiden Jokowi.

Namun presiden menggaris bawahi, diluar pertumbuhan itu, masih ada sejumlah kondisi global yang belum stabil yang dihadapi ASEAN dan India. Mulai dari pesimisme pelemahan ekonomi global pada jangka panjang hingga meningkatnya kecenderungan proteksionisme di berbagai negara.

Untuk itu Presiden mengajak ASEAN dan India untuk melanjutkan perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang akan mewakili hampir setengah populasi dunia, 31,6% dari GDP global, dan 28,5% perdagangan dunia.

Dalam hal ini Kepala Negara juga menyatakan kesiapan Indonesia dan ASEAN untuk bekerja sama dengan India dalam rangka menemukan landing zones yang pragmatik agar upaya perluasan dan pendalaman supply chain di kawasan RCEP dapat terwujud.

"Indonesia menyerukan perlunya mengintensifkan upaya menyelesaikan perundingan RCEP pada tahun 2018," tegas Presiden Jokowi. (rm)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Indonesia menargetkan 10 besar dalam perolehan medali dalam perhelatan Asian Games 2018 mendatang. Diharapkan perolehan medali lebih baik daripada saat Asian Games Incheon. Target itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani saat menyampaikan laporan kepada Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas terkait persiapan Asian Games ke-18 tahun 2018 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (21/11).

Puan juga melaporkan,  bahwa persiapan perhelatan Asian Games 2018, menurutnya telah berjalan sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah. Mulai dari tempat penyelenggaraan, sarana dan prasarana, hingga kesiapan para atlet.

"Semua hal yang harus dilakukan berkaitan dengan sukses prestasi, sukses penyelenggara, dan sukses sarana-prasarana berkaitan asian games 2018 insyaallah sudah on the track," jelas Puan kepada wartawan.

Dalam rapat itu juga dibahas sejumlah acara pendukung Asian Games 2018. Salah satunya terkait upacara pembukaan dan penutupan yang juga dinilai paling menarik perhatian masyarakat dalam setiap perhelatan Asian Games.

"Tapi, opening-closing itu juga akan jadi satu hal yang ditunggu-tunggu dalam penyelenggaraan Asian Games 2018," ujar Puan, seperti dikutip kominfo.go.id .

Puan menambahkan, yang tak kalah penting adalah persiapan para atlet untuk menghadapi pertandingan dalam Asian Games. Apalagi pemerintah telah menetapkan target 10 besar dalam perolehan medali.

Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah akan melakukan uji coba kepada para atlet yang berpotensi meraih medali emas pada Asian Games 2018 mendatang.

"Memang kita memerlukan juga high performance training. Try out di luar negeri, tidak hanya di Indonesia sehingga bisa berkompetisi melawan atlet lain dari 45 negara," ungkap Puan. (rm)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi Negara ASEAN dengan Uni Eropa (KTT ASEAN-Uni Eropa) dimanfaatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyampaikan hambatan perdagangan sawit ASEAN ke Uni Eropa. Dalam pertemuan itu presiden mendesak agar Uni Eropa mengakhiri segala diskriminasi terhadap kelapa sawit. Termasuk sikap dan kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan ekonomi dan merusak citra negara produsen sawit juga  untuk dihilangkan.

"Isu kelapa sawit sangat dekat dengan upaya pengentasan kemiskinan, mempersempit gap pembangunan, serta pembangunan ekonomi yang inklusif," tegas Presiden Jokowi saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Uni Eropa (UE) di Philippines International Convention Center (PICC), Manila, Filipina, Selasa (14/11).

Menurut Jokowi, saat ini terdapat 17 juta orang Indonesia yang hidupnya, baik langsung maupun tidak langsung, terkait dengan kelapa sawit, di mana 42 persen lahan perkebunan kelapa sawit dimiliki oleh petani kecil.

Resolusi Parlemen Uni Eropa dan sejumlah negara Eropa mengenai kelapa sawit dan deforestasi serta berbagai kampanye hitam, menurut Presiden, tidak saja merugikan kepentingan ekonomi, namun juga merusak citra negara produsen sawit.

Presiden menyampaikan bahwa Indonesia paham pentingnya isu sustainability. Ia juga mengatakan bahwa berbagai kebijakan terkait sustainability telah diambil, termasuk pemberlakuan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dan Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Kanada yang digelar seusai KTT ASEAN-Uni Eropa, Presiden Jokowi juga  menyampaikan dukungan penuh Indonesia terhadap upaya pembentukan perdagangan bebas ASEAN-Kanada.

Presiden Jokowi juga menyampaikan Kekhawatiran  akan berkembangnya gejala proteksionisme melalui penerapan hambatan tarif dan non tarif yang justru banyak datang dari negara maju. Presiden Jokowi menekankan negara ASEAN dan Kanada harus mengirimkan pesan kepada dunia bahwa keterbukaan ekonomi yang inklusif akan membawa manfaat bagi rakyat.

Dalam pertemuan ASEAN dengan Kanada,  Presiden Jokowi menyatakan pentingnya kemitraan ASEAN-Kanada untuk mengembangkan ekonomi terbuka yang inklusif dan saling menguntungkan keduanya.

"Kita gunakan perayaan 40 tahun ini untuk mempertebal komitmen bahwa kerja sama ASEAN-Kanada harus ditingkatkan dan menguntungkan kedua pihak,” ujar Presiden Jokowi, seepreti dikutip setkab.go.id. (rm)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo akan menghadiri rangkaian KTT ke-31 ASEAN, di Manila, Filipina. Penyelenggaraan KTT ke-31 ASEAN ini masih dalam rangkaian peringatan 50 tahun berdirinya ASEAN, pada Minggu (12/11).

Salah satu agenda yang akan dilakukan pada acara tersebut, Presiden RI dan para pemimpin ASEAN lainnya dijadwalkan akan menandatangani ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers.

Dokumen Konsensus ASEAN ini merupakan bentuk nyata perlindungan bagi para pekerja migran sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Dokumen Konsensus ASEAN ini akan diikuti dengan suatu Rencana Aksi dimana Indonesia memiliki peran aktif dalam penyusunannya.

"Rangkaian KTT ke-31 ASEAN juga akan menjadi forum penyampaian kepentingan dan perhatian Indonesia di kawasan, termasuk peningkatan daya tanggap ASEAN terhadap situasi di kawasan yang menjadi kepedulian bersama," tulis website resmi Kementerian Luar Negeri RI.                    

Selain itu, Presiden RI bersama pemimpin ASEAN lain akan melakukan pertemuan dengan ASEAN Business Advisory Council dan East Asia Business Council untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah dengan dunia usaha di ASEAN dan Asia Timur.

Pertemuan ini digadang akan menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk para pemimpin ASEAN di bidang ekonomi, mengidentifikasi sektor-sektor prioritas untuk dipertimbangkan para pemimpin ASEAN dan menyediakan umpan balik dan panduan bagi ASEAN menuju integrasi ekonomi yang semakin kuat.

Para Pemimpin ASEAN juga dijadwalkan melakukan pertemuan tingkat tinggi plus one dengan PBB, Uni Eropa, Kanada, India, Jepang, RRT, dan Korea Selatan, serta KTT ASEAN+3, dan KTT Asia Timur. (rm)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, persoalan perbatasan dengan Malaysia, harus dituntaskan segera. Hal itu merupakan amanat yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat Retno melaporkan hasil pertemuan Joint Commission on Bilateral Coperation (JCBC) yang dilakukan pada tingkat Menlu ASEAN.

Presiden Jokowi, menurut Retno, juga memberikan arahan pokok bahwa semua yang sudah disepakati dalam pertemuan JCBC harus segera diimplementasikan. Dari beberapa isu yang dibahas, menurut Retno, masalah perbatasan menjadi yang paling krusial. Retno menambahkan, menambahkan batas darat yang paling panjang dimiliki adalah dengan Malaysia, batas laut juga begitu.

"Oleh karena itu, Presiden menyampaikan agar dilakukan intensifikasi negosiasi sehingga masalahnya bisa selesai. Karena kalau masalah batas ini tidak selesai kemungkinan dapat memicu munculnya insiden. Ini sudah kita lakukan," tutur Retno, usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Malaysia di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/8), seperti dikutip setkab.go.id.

Untuk batas laut, tambah Menlu, dari 2015 sampai 2017, kedua negara sudah melakukan pertemuan 9 kali untuk batas laut, baik pada tingkat utusan khusus maupun pada tingkat teknis. Ia menambahkan bahwa hal ini akan diintensifikasi lagi, tim teknis untuk batas maritim akan bertemu lagi pada bulan November.

Lebih lanjut, Retno menjelaskan, Presiden Jokowi menerima undangan dari PM Najib, untuk melakukan pertemuan pada tingkat leaders. Ia menambahkan secara periodik kedua negara melakukan pertemuan dan yang akan datang rencananya dilakukan di Kuching, di Sarawak, pada bulan November.

"Untuk darat ada 9 outstanding boundary problems (OBP) di Kalimantan. Jadi di sepanjang punggung Kalimantan itu kita semuanya berbatasan dengan Malaysia baik di Kaltara, Kalbar, dan Kaltim," ujar Retno.

Ia menambahkan bahwa di sepanjang itu kedua negara masih memiliki 9 titik yang harus diselesaikan dan saat bicara mengenai masalah penyelesaian batas, satu titik, satu centi itu tidak mudah untuk diselesaikan. Demikian juga dengan batas yang ada di laut.

"Kita sedang mengintensifikasikan negosiasi yang ada di laut Sulawesi. Kita sampai menunjuk special envoy. Yang tadi saya sampaikan, 9 kali kita melakukan pertemuan, 6 pada tingkat special envoy, 3 pada tingkat teknis," tegas Retno yang saat November akan bertemu kembali di tingkat teknis.

Meski memang kondisi di lapangan tidak mudah untuk diselesaikan, Menlu sampaikan bahwa tadi Menlu Malaysia sudah mendengar sendiri apa yang diinginkan oleh Presiden Indonesia agar cepat dicapai kemajuan.

"Ini berlaku untuk semua perundingan perbatasan, bukan hanya di Indonesia. Semua perundingan perbatasan yang dilakukan oleh semua negara selalu memakan waktu. Selama administrasi (pemerintahan Jokowi-JK) ini paling tidak kita sudah bisa menyelesaikan batas ZEE kita dengan Singapura dan juga dengan Filipina," tegas Menlu. (mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, kaum perempuan adalah kekuatan besar dibalik kesuksesan ASEAN sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. "Tetapi perempuan juga menghadapi banyak tantangan untuk terus memajukan kawasan," demikian disampaikan Retno Marsudi pada pertemuan ASEAN Women in Business Breakfast Meeting, di sela-sela pertemuan AMM Manila, Minggu (6/8), seperti dikutip kemlu.go.id.

ASEAN Women in Business Breafast Meeting adalah pertemuan informal yang diselenggarakan di sela-sela kegiatan ASEAN Ministeral Meeting di Manila dengan tuan rumah Menlu Australia, Julie Bishop dan Menlu Filipina, Alan Peter Cayetano. Dalam kesempatan itu, Retno Marsudi yang hadir bersama Menlu Myanmar dan Vietnam serta beberapa pelaku bisnis wanita paling berpengaruh di Asia Tenggara menyampaikan paparan yang khusus menyoroti peran dan tantangan yang dihadapi perempuan di ASEAN selaku kontributor singifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan.

"Populasi perempuan di kawasan ASEAN mencapai lebih dari separuh dari sekitar 600 juta penduduk ASEAN, selain itu perempuan juga menjadi pemilik dan pengelola sekitar 33% dari 66% SMEs di empat negara-negara ASEAN," ujar Retno.

Retno menjelaskan besarnya peran perempuan dalam menjalankan roda perekonomian khususnya untuk usaha kecil-menengah yang menjadi salah satu nadi perekonomian ASEAN.

ASEAN adalah kekuatan ekonomi ke-6 terbesar di dunia dan ke-3 terbesar di Asia. ASEAN juga mencatat nilai combined GDP yang mencapai US$2,55 trillion dan pada 2015 dengan kerja sama ekonomi antar negara ASEAN berada pada posisi paling stabil yaitu 24% dari total total trade in goods.

Berbagai keberhasilan tersebut, menurut Menlu Retno dapat dicapai bukan tanpa tantangan. Masih banyak permasalah yang dihadapi perempuan-perempuan di ASEAN. "Kesenjangan pendapatan, banyaknya perempuan yang bekerja di sektor informal yang rentan eksploitasi, kesulitan mendapat akses modal dan informasi pasar bagi pelaku bisnis perempuan adalah sebagian dari tantangan yang dihadapi. Berbagai tantangan ini memerlukan kerja sama negara-negara ASEAN untuk mencari jalan keluar terbaik," tegas Retno.

Pada sesi diskusi informal, Retno menawarkan berbagai pendekatan yang dapat bermanfaat bagi ASEAN dan Mitra Wicaranya untuk mengatasi tantangan tersebut. Retno menyampaikan, ASEAN perlu mendorong peningkatan berbagai pelatihan dan akses finansial bagi pelaku bisnis perempuan, mendorong perempuan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, kerja sama yang baik dengan berbagai perusahaan swasta agar mampu menciptakan lingkungan dan aturan kerja yang baik bagi perempuan dan para ibu, serta meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran.

"Di Indonesia, Pemri mengimplementasikan beberapa program nasional dalam bentuk advokasi dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas ​perempuan di pedesaan, mendorong perempuan untuk lebih banyak lagi mengambil peran dalam usaha kecil-menegah di daerahnya serta memberikan akses finansial bagi pelaku bisnis perempuan," ujar Retno. (mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Menteri Luar Negeri RI Retno Lestari Priansari Marsudi mengingatkan agar kawasan ASEAN tidak menjadi proksi bagi negara-negara besar. Untuk itu ia menyerukan negara-negara Asia Tenggara agar jangan mau menjadi antek negara lain yang punya kepentingan sendiri.

"Kita harus terus menjaga dan memperkuat kesatuan dan sentralitas ASEAN, dan jangan sampai kawasan ASEAN menjadi proksi bagi negara-negara besar," ujar Retno saat berbicara diforum pleno ASEAN Foreign Ministers yang digelar di Manila, Filipina, Sabtu (5/8).

Selain menolak menjadi antek negara-negara besar, menurutnya, ASEAN juga harus mampu menjaga diri dari terorisme, kejahatan transnasional, dan ancaman geopolitik. Utama menghadapi segala tantangan itu menurut Retno modal utamanya adalah soliditas regional.

Menurut Menlu salah satu tantangan terbaru yang dihadapi Asean adalah persoalan rivalitas geopolitik, seperti di Laut China Selatan. Untuk itu Retno tekankan, ASEAN harus mampu mengelola situasi dengan menghormati prinsip-prinsip dasar dan hukum internasional serta menjaga hubungan yang baik dengan semua pihak.

Retno menyebut sejauh ini, ASEAN dinilainya berhasil menjaga perdamaian. Menurut Menlu,  di tengah keraguan terhadap multilateralisme dan regionalisme, ASEAN telah membuktikan diri sebagai motor perdamaian dan stabilitas kawasan.

Menurutnya keberhasilan ASEAN itu terjadi karena beberapa kekuatan ASEAN seperti dapat membangun institusi yang menekankan pada perdamaian dan stabilitas.
 
Negara-negara ASEAN telah berhasil mengindari cara gaduh dalam berinteraksi, yakni megaphone diplomacy, dan mengutamakan diplomasi dialog.

"ASEAN telah menjadi aktor kawasan dan global yang dihormati melalui ASEAN-led mechanism untuk membangun dialog dengan negara di kawasan dan di luar kawasan," tutur dia.

Tantangan ke depan menurut Retno, masyarakat ASEAN  harus bisa dikondisikan agar lepas dari kesenjangan ekonomi. Pembangunan perlu diarahkan kepada keterbukaan, memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), mempercepat perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), dan memberikan perlindungan bagi pekerja migran.

Kunci keberhasilan ASEAN ke depan menurutnya, akan ditentukan dari kemampuannya memastikan rakyat ASEAN merasakan hasil dari pembangunan yang dicapai. (dtc/rm)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan, bagi Indonesia, aksesi Protokol Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ) oleh negara-negara pemilik senjata nuklir adalah suatu keharusan. Pernyataan itu disampaikan Retno dalam dalam pertemuan Komisi SEANWFZ di Manila, 3 Agustus 2017 lalu.

Indonesia menegaskan bahwa setelah 22 tahun sejak Traktat SEANWFZ ditandatangani oleh 10 Negara anggota ASEAN untuk menjadikan kawasan ASEAN bebas senjata nuklir, belum ada negara pemilik senjata nuklir yang melakukan aksesi kepada Protokol Perjanjian tersebut.

"Aksesi Negara Negara pemilik senjata nuklir terhadap Protokol Traktat SEANWFZ sangat penting untuk memastikan efektivitas Traktat tersebut dan sekaligus memastikan 600 juta penduduk ASEAN terbebas dari ancaman senjata nuklir," sebut Menlu Retno, seperti dikutip kemlu.go.id, Sabtu (5/8).

Dalam kaitan ini, Indonesia mendorong agar ASEAN meningkatkan engagement dengan kepada negara-negara pemilik senjata nuklir guna mengatasi hambatan untuk aksesi kepada protocol SEANWFZ oleh pemilik senjata nuklir. Indonesia menyampaikan bahwa ASEAN telah memiliki matriks yang memuat berbagai posisi ASEAN dan kesulitan negara pemilik senjata nuklir untuk lakukan aksesi.

"Saya mengusulkan agar ASEAN dapat kembali tingkatkan intensitas komunikasi dengan Negara-negara pemiliki senjata nuklir untuk bahas langkah maju," papar Retno.

Pertemuan Komisi SEANWFZ, yang mengawali rangakain pertemuan Menlu ASEAN ke-50, merupakan mekanisme tingkat Menlu untuk mengawasi implementasi Southeast Asian Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ) Treaty. Pertemuan menyepakati untuk memperpanjang Rencana Aksi SEANWFZ guna memperkuat implementasi Perjanjian tersebut yang berakhir tahun ini untuk periode lima tahun ke depan. (mag)

Kesepakatan antar negara ASEAN untuk membuka konektivitas antar wilayah negara bertetangga ini telah dimulai sejak tahun 2015.

Laut Indonesia sendiri sedikitnya berbatasan dengan 10 negara, dan baru 5 diantaranya yang sudah ada kesepakatan batas kontinen dengan negara-negara tetangga yang diselesaikan secara tegas. Salah satu yang tengah dikebut penyelesaiannya adalah pembahasan masalah batas maritim antara Indonesia dan Vietnam.

Secara umum dalam aspek ekonomi, Ludiro menilai, Indonesia belum siap menghadapi MEA. Posisi Indonesia juga diprediksi minim dalam kaitan penyerapan pasar domestik terhadap produk negara-negara ASEAN.

Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri pun telah menyiapkan serangkaian misi penting dan strategis yang akan ditawarkan dalam forum tersebut.

Beberapa hari lalu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan akan berjuang menargetkan kenaikan upah buruh pada 2016 sebesar 30 persen secara nasional. Tuntutan ini adalah upaya mengejar ketertinggalan dari negara tetangga yang upahnya sudah mencapai angka Rp3,5 jutaan.

Sayangnya, lanjut dia, pasar bebas Asean bagi Indonesia, diibaratkan singa, macan, ular yang dilepas di area peternakan ayam, tanpa diikat dan tanpa diberi makan.

Karena itu Komisi V DPR mendesak pemerintah agar berupaya kembali menguasai FIR di wilayah Indonesia, sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Penerbangan.