Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Pusat bertekad untuk membendung agar kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi DKI Jakarta tidak naik secara signifikan.

Pemerintah diminta mencari solusi atas ancaman pengusaha yang berniat mem-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) buruhnya terkait tuntutan kenaikan UMP (Upah Minimum Provinsi) sebesar 30 persen.

Sementara itu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja (KSPI) Said Iqbal mengatakan pada saat May Day nanti isu yang serius diperjuangkan oleh kaum buruh salah satu diantaranya adalah kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di tahun 2015 sebesar 30% dan item Komponen Hidup Layak (KHL) sebanyak 84 Item. Hal ini perlu dilakukan lantaran pada tahun 2015 mulai diberlakukannya pasar tunggal ASEAN (AFTA).

Dampak norma itu menurut Alim, setiap tahun upah naik terus karena didemo. "Upah yang terus naik dan demo yang sering terjadi telah memperberat para pengusaha," kata Alim yang juga bos Grup Maspion ini dalam sidang perdana dengan agenda pemeriksaan pendahuluan (I) di gedung MK Jakarta, Kamis (27/2).

Ia menjelaskan salah satu alasan pembedaan besarnya upah buruh karena adanya perbedaan produktivitas antara satu kawasan dengan kawasan lain. Jika produktivitas yang dijadikan dasar pembedaan upah minimum, maka faktor yang paling relevan adalah kebijakan pengupahan berdasarkan sektor dan skala usaha.