Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyesalkan langkah  Mahkamah Kontitusi (MK) yang mengambil keputusan tentang pengajuan uji materi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) tentang wajib belajar (wajar) 12 tahun tanpa mendengarkan keterangan ahli dan pihak terkait.

Menurutnya, pendidikan kesehatan reproduksi harus diajarkan dari sejak sekolah dasar. Metode pengajarannya menyesuaikan dengan kondisi peserta didik.

Rachmawati melanjutkan, materi dan pengetahuan soal kesehatan reproduksi sangat diperlukan dalam usia tumbuh kembang anak.

Ainun menjelaskan dalam keadaan yang berbeda, perlakuan berbeda bukan suatu bentuk diskriminasi.

Terkait biaya program pendidikan gratis 12 tahun, Abdul yakin, pemerintah mampu membiayainya. Sebab RAPBN 2015 untuk pendidikan mencapai Rp400 triliun.

"Ketentuan tersebut memiliki kesamaan dengan tujuan Sisdiknas tentang BHP (Bantuan Hukum Pendidikan), sehingga diyakini sebagai pintu masuk untuk meliberalisasi pendidikan di Indonesia," ujar Jimmy.