Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan  Bupati atau walikota tidak memiliki kewenangan  menetapkan keadaan darurat dan melakukan langkah pengurangan hak HAM di wilayahnya.

Menurut Mensos, karena baru akan dibahas setelah selesainya reses anggota dewan, dirinya tidak yakin pembahasan RUU tersebut akan cepat kelar. Apalagi akhir tahun 2011 sudah dekat.

Selain itu, RUU ini cenderung menunjukkan bahwa ada kesan pemerintah untuk lepas dari tanggungjawab dan juga mengandung bias ´sekuritisasi´ karena dengan mudahnya Pemda dapat melibatkan TNI dalam penanganan konflik sosial.