Kasus korupsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ternyata tidak hanya berkaitan dengan para pejabat di lingkungan instansi tersebut dan para anggota dewan. Perkara ini juga menyentuh sejumlah petinggi dari partai politik penguasa pemerintah yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Sikap diam-diam dan tak terbuka Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menetapkan tersangka kasus korupsi sepertinya kembali terjadi. Kali ini dalam kasus suap terkait proyek pembangunan jalan di Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan, pihaknya masih terus melakukan pendalaman termasuk kemungkinan untuk menjerat Musa Zainuddin dalam perkara ini.
