JAKARTA, GRESNEWS.COM - Rencana Walikota Bandung yang saat ini diusung Partai Golkar, Ridwan Kamil untuk bergabung dengan partai berlambang beringin itu, membuat PPP partai pendukung Emil--panggilan akrab Ridwan Kamil-- lainnya, panas dingin. Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan, Emil sebaiknya tetap berdiri di atas semua partai pendukungnya.
"Sebaiknya RK (Ridwan Kamil) tetap berdiri di atas semua partai pendukungnya dan menjaga jarak yang sama agar tiket Pilkada yang telah dia raih dalam konteks kecukupan jumlah kursi tidak menjadi hilang," kata Arsul Sani, Kamis (9/11).
Arsul menyarankan agar Ridwan Kamil memikirkan kembali wacana tersebut. Arsul berpandangan dalam konteks Pilkada keberpihakan terhadap satu partai dapat mempengaruhi dukungan partai-partai pendukung lainnya.
"Jadi dalam tataran umum, kita hormati. Tetapi dalam konteks politik Pilkada, saya kira RK harus banyak berpikir ulang karena ketika dia bergabung dengan satu parpol maka tidak tertutup kemungkinan 3 parpol yang lain akan mempertimbangkan kembali dukungannya sebagai Cagub di Pilkada Jabar," ujar Arsul.
Ia menilai jika Ridwan Kamil sampai bergabung di Golkar akan mempengaruhi jumlah kursinya pada Pilgub Jabar. "Kalau hal ini terjadi maka RK bisa kekurangan jumlah kursi minimal untuk pengusungan," tuturnya.
Sebelumnya Ridwan Kamil menyampaikan terima kasihnya setelah didukung menjadi cagub Jabar oleh Golkar. Ia juga menyiratkan akan bergabung dengan partai besutan Setya Novanto ini.
"Saya akan coba taaruf (berkenalan) dan memahami partai ini. Bukan tidak mungkin saya akan berlabuh di partai yang istimewa ini," ujar Ridwan Kamil di hadapan kader Golkar di Jl Anggrek Neli, Jakbar, Kamis (9/11).
Ridwan Kamil menyebut tidak menutup kemungkinan dirinya akan bergabung dengan partai Golkar setelah mendapat SK dukungan maju ke Pilgub Jawa Barat. Golkar pun menyambut baik wacana tersebut.
"Terkait wacana Pak Ridwan Kamil (RK) mau bergabung dengan Golkar tentu kami akan sambut dengan suka cita, karena Partai Golkar adalah partai yang terbuka dan juga visi Pak RK sama dengan Partai Golkar," kata Wasekjen DPP Golkar Maman Abdurrahman, (9/11).
Meski begitu, Maman menuturkan yang terpenting saat ini bukanlah soal menjadi kader. Saat ini yang terpenting adalah fokus untuk memenangkan Ridwan Kamil dan pasangan cawagubnya, Daniel Mutaqien di Pilgub Jabar 2018.
"Namun saya pikir ada hal yang jauh lebih penting yaitu bagaimana kita bisa fokus terlebih dahulu memenangkan RK dan Daniel terlebih dahulu dan fokus juga menawarkan program-program yang konkrit kepada masyarakat Jabar," ujar Maman. (dtc/mag)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Daniel Muttaqien, kader Golkar yang oleh pimpinan DPP Golkar ditunjuk untuk mendampingi Ridwan Kamil sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, buka-bukaan soal langkah mengejutkan Golkar yang mendadak mendukung Ridwan Kamil. Padahal sebelumnya, Golkar digadang-gadang akan mengusung Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang juga merupakan kader Golkar.
Daniel mengungkapkan Golkar memilih Emil, sapaan Ridwan Kamil melalui proses panjang. Hal itu dimulai dari pernyataan Emil saat berkunjung di wilayah Pantura (pantai utara) beberapa waktu lalu. Dalam sambutannya, Emil mengatakan dukungan masyarakat Pantura untuk maju di Pigub Jabar masih lemah.
Sehingga, ia perlu pendamping yang punya popularitas yang baik di wilayah tersebut. "Kebetulan nama saya disebut waktu itu (pidato Emil). Penyataan Emil lalu direspons oleh DPP Golkar untuk dipertimbangkan," kata Daniel di sela-sela pemaparan hasil survei Indo Barometer di Hotel Aston, Jalan Braga, Kota Bandung, Jumat (3/11).
Putra dari MS Irianto (Yance) mantan Bupati Indramayu ini, memang cukup dikenal oleh masyarakat Pantura. Sehingga, sambung dia, Golkar mempertimbangkan namanya sebagai pendamping Emil.
Menurutnya keputusan partai berlambang pohon beringin itu juga berdasarkan hasil survei. Ridwan Kamil masih mendominasi dibandingkan Dedi Mulyadi yang merupakan kader internal. "Survei juga jadi tolak ukur partai menentukan calon. Jadi ini melalui proses panjang tidak secara tiba-tiba," ungkap dia.
Dia mengatakan dinamika yang terjadi saat ini dengan keputusan Golkar mengusung Emil akan segera terselesaikan. Apalagi dalam waktu dekat surat keputusan (SK) akan diterbitkan. "Golkar partai yang dewasa, sudah puluhan tahun di Indonesia. Jadi ketika Golkar mengambil keputusan, maka semua kader akan fatsun (patuh)," kata Anggota DPR tersebut.
Emil sendiri, hari ini, Sabtu (4/11) direncanakan akan bertemu dengan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham. Rencana pertemuan itu akan membahas soal teknis penyerahan Surat Keputusan (SK) dukungan.
Dengan masuknya Golkar, orang nomor satu di Kota Bandung ini telah mendapat dukungan dari empat partai. Tiga partai yang lebih dulu menyatakan dukungan kepada Emil adalah NasDem, PKB dan PPP.
"SK Belum. Besok (hari ini-red) Pak Pak Sekjen Golkar mau ke Bandung. (Tapi yang jelas) obrolannya sudah pasti ke saya cuma mereka ingin bikin seremoni penyerahan SK seperti PKB di restoran, PPP di kantornya di Tebet. Golkar masih mau diobrolin," kata Emil di kawasan Jalan Ibrahim Adjie, Kota Bandung, Jumat (3/11). (dtc/mag)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Setelah mengalami pasang surut hubungan, PDIP dan Golkar akhirnya bersepakat juga untuk membentuk koalisi dalam menghadapi Pilgub serta Pilkada serentak untuk 16 kabupaten dan kota di Jabar pada 2018 mendatang. Kedua partai besar ini membentuk nama ´Koalisi Pancasila´.
Terbangunnya ´Koalisi Pancasila´ ini diyakini menjadi kekuatan besar di ajang demokrasi lima tahunan tersebut. Apalagi PDIP dan Golkar bakal mendapat tambahan dukungan dari Hanura. "Kita sepakat berkoalisi baik di kabupaten dan kota dan juga di Pilgub Jabar. Kita namakan koalisi ini ´Koalisi Pancasila´," kata Ketua DPD PDIP Jabar Tubagus Hasanuddin, Jumat (13/10).
Ia menyatakan akan segera melaporkan hasil kesepakatan yang telah dibangun bersama Golkar kepada pengurus pusat PDIP. "Kami akan lapor ke DPP, Golkar juga akan lapor ke DPP terkait kesepakatan di tingkat Jabar ini. Kita serahkan ke DPP dan biar DPP yang bicara lebih lanjut," ucap Tubagus.
Ketua DPD Partai Golkar Jabar Dedi Mulyadi menegaskan ´Koalisi Pancasila´ ini bukan semata-mata soal urusan politik belaka. Tapi, sambung dia, cakupannya menyangkut hal paling mendasar soal konteks pembangunan Jabar yang lebih baik.
"Kita tidak ingin sebuah koalisi ini hanya sekadar simbol. Tapi harus lebih substansi dami kesejahteraan masyarakat Jabar. Makanya kita beri nama ´Koalisi Pancasila´," ujar Dedi.
Pada kesempatan terpisah, pengamat politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Firman Manan menilai figur calon akan menentukan kemenangan di Piilgub Jabar 2018. Sebab elektabilitas partai dan besaran koalisi tidak menjamin kemenangan.
"Kalau kita lihat sebetulnya (Pilgub Jabar) lebih orientasinya figur ya. Jadi kalaupun dari partai, tapi tetap figur yang ada di partai itu," kata Firman, Jumat (13/10).
Ia mengatakan berdasarkan dua periode Pilgub Jabar menunjukan figur menjadi penentu kemenangan. Dua periode terakhir, Ahmad Heryawan bisa unggul dengan menggandeng wakil yang cukup dikenal masyarakat luas.
Dia menjelaskan pada pemilihan legislatif (pileg) 2004 partai Golkar dominan, namun pada Pilgub Jabar 2008 justru Ahmad Heryawan yang notabene berasal dari PKS menang. Begitu juga pada Pileg 2009 dikuasai oleh Demokrat, tetapi Dede Yusuf juga kalah.
"Besaran koalisi enggak menentukan, pada Pilgub 2008 koalisi besar mengusung pada Dani kalah. Sementara koalisi besar Pilgub 2013 mengusung Dede Yusuf juga kalah," ungkap dia.
"Sederhananya identifikasi partai rendah, tapi lebih kepada figur. Kalau keberadaan figur itu diidentifikasi bagian dari partai," menambahkan
Menurutnya selain figur calon, keberadaan kepala daerah di beberapa wilayah di Jabar juga bisa mendongkrak perolehan suara. Namun, tetap saja figur kepala daerah tersebut yang menentukan bukan merepresentasikan mesin partai.
"Bahwa dia (kepala daerah) bisa menjadi variable (kemenangan) iya. Apalagi kepada figur misalnya Indramayu selalu dikuasai Golkar memperlihatkan pengaruh ada Yance. Betul kemudian itu bisa berpengaruh tapi bukan mesin partai tapi figur bagian dari elit partai," kata Firman. (dtc/mag)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romi mengklaim partai besutannya sudah menjalin kontrak politik dengan satu satu bakal calon gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Romi mengaku PPP sudah sudah sangat intensif berkomunikasi dengan Emil, sapaan Ridwan, terkait Pilgub Jabar 2018.
Romi mengungkapkan komunikasi dengan walikota Bandung itu bukan sebatas melalui telepon, tetapi bertemu dan mengobrol langsung. "Dibanding calon lainnya, kita paling intens berkomunikasi bersama pak Emil. Bahkan sudah detail membahas kontrak - kontrak politik yang kita mintakan," ujar Romi, di Karawang, Jawa Barat, Sabtu (7/10).
Romi bercerita ada tiga hal yang diminta PPP kepada Emil jika ingin didukung menjadi gubernur. Pertama ialah soal pengentasan kemiskinan. Romi dengan tegas meminta Emil untuk berkomitmen meningkatkan anggaran program pengentasan kemiskinan.
"Kami minta anggaran untuk pengentasan kemiskinan ditambah. Kami menghormati soal pembangunan infrastruktur, tapi di Jawa Barat, tingkat ekonomi masyarakat sangat timpang, angka kemiskinan masih tinggi," tutur Romi.
Selain itu, Romi meminta Emil untuk lebih berpihak kepada pendidikan agama dan keagamaan. Menurut Romi, jika dibanding pendidikan umum, pendidikan agama masih menjadi anak tiri dan terkesan kurang diperhatikan. "Terutama madrasah dan lembaga keagamaan. Karena sejauh ini dukungan pemda kepada madrasah masih minim. Kami minta hal ini jadi perhatian pak Emil," kata Romi.
Hal lain yang diminta Romi dari Emil ialah untuk bersama-sama mendukung Jokowi di Pilpres 2019. "Karena secara politik PPP mendukung Jokowi, tentu kami minta pak Emil juga mendukung pak Jokowi nanti," ujarnya.
Hingga kini, dukungan PPP kepada Emil belum resmi. Romi bercerita jika ada sosok lain yang berkomunikasi dengan dia terkait Pilgub Jabar. "Kita juga menjalin komunikasi dengan pak Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi. Tapi tidak seintens seperti pak Emil," katanya.
PPP belum menyatakan dukungan resmi kepada siapapun. Romi paham jika publik penasaran dan menanti keputusan tersebut. Ia mengatakan akan segera menentukan pilihan dalam waktu dekat. "Kami akan usahakan, keputusan keluar di bulan Oktober ini," ucap Romi. (dtc/mag)
Bursa calon gubernur dan wakil gubernur di perhelatan Pemilihan Gubernur Jawa Barat kembali dinamis. Poros-poros yang tadinya sudah terbentuk kembali menjadi cair setelah ada manuver dari Partai Demokrat dan belakangan Partai Golkar.
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Jika di Pilgub Jabar Partai Golkar belum tegas menentukan siapa yang bakal diusung, di level Pemilihan Walikota Bandung 2018, partai pimpinan Setya Novanto ini sudah menetapkan calon yang bakal diusung. Partai Golkar secara resmi sudah menetapkan akan mengusung Nurul Arifin.
Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menyebut telah menerbitkan surat keputusan (SK) kepada Nurul Arifin untuk maju ke Pilwalkot Bandung 2018. SK tersebut menjadi kepastian bagi Nurul untuk bertarung pemilihan Wali Kota Bandung. "Nurul Arifin kita sudah keluarkan SK," kata Idrus, Sabtu (16/9).
Ia mengatakan Golkar akan berkoalisi dengan Partai Hanura dan NasDem di Pilwalkot Bandung nanti. Sedangkan partai lainnya belum diketahui apakah akan ikut mendukung. "Jadi informasi yang ada dari Hanura, NasDem, saya nggak tahu yang lain, tetapi hampir pasti," kata Idrus.
Saat ini belum diketahui siapa yang akan diusung menjadi bakal wakil wali kota yang disandingkan dengan Nurul. Sebab, saat ini Nurul masih menjaring nama-nama yang ada di dalam survei.
"Kita belum nentuin, tapi kita serahkan pada Teh Nurul. Siapa-siapa di antara beberapa orang yang sudah diinventarisasi dan sudah melakukan komunikasi politik, ya kita tunggu," ujar Idrus.
Sebelumnya, Ketum Golkar Setya Novanto sempat menyinggung niat Nurul Arifin maju ke Pilwalkot Bandung. Novanto menyebut bisa saja Golkar tak mengusung Nurul Arifin.
"Acara terselenggara karena dipercayakan ke Bu Nurul selaku ketua panitia. Ibu Nurul saya lihat baru kali ini menjadi ketua panitia. Biasanya kalau sudah jadi ketua, Bu, pasti akan jadi ketua-ketua yang lebih baik di masa depan Partai Golkar," kata Novanto di Hotel Sultan, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (25/8).
"Nanti kalau bukan jadi wali kota, bisa juga yang ketua yang lain. Biasanya kalau doa dari KPPG bisa juga jadi ketua yang lain," tambahnya. (dtc/mag)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Golkar memberikan sinyal dukungan kepada Ridwan Kamil di ajang Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018. Sinyal dukungan itu tampak dari pernyataan Sekjen Golkar Idrus Marham yang menyanjung Emil--panggilan akrab Ridwan Kamil--masih merajai survei calon gubernur Jabar.
Hal itu, kata Idrus, menjadi salah satu pertimbangannya bagi Golkar untuk mengusung Emil. "Kita melihat pada hasil survei terakhir ini kelihatannya siapa itu, RK, kelihatannya surveinya masih tetap (tinggi), tapi lihat nanti," ujar Idrus setelah menjenguk Ketum Golkar Setya Novanto di RS Siloam, Semanggi, Jakarta Selatan, Sabtu (16/9).
Ia mengatakan saat ini Golkar masih mencarikan siapa calon wakil gubernur. Idrus menginginkan wakilnya berasal dari Golkar. "Kita akan mensimulasikan dulu wakilnya seperti apa. Kita ingin dari Golkar misalkan atau ada hasil survei baru misalkan itu nanti," ucapnya.
Idrus mengaku, Golkar telah membangun komunikasi dengan NasDem dan PKB. Bahkan komunikasi dengan NasDem sangat intens. "Ya sudah, kalau NasDem, kita dengan Pak Surya Paloh hampir setiap saat kita komunikasi dengan beliau dan dengan sangat intens. Hampir semua, Sulawesi Selatan dukung, Sumatera Utara dukung Tengku Eri kita sama NasDem. Kemudian Jawa Timur dengan NasDem," ujarnya.
Sebelumnya, Korbid Pemenangan Pemilu Partai Golkar Indonesia I (Jawa-Sumatera) Nusron Wahid menyatakan, Partai Golkar membuka pintu untuk mencalonkan Ridwan Kamil (RK) dalam Pilgub Jawa Barat. Golkar siap menyandingkan RK bersama Dedi Mulyadi dengan melihat situasi politik yang ada.
"Pintu bagi Ridwan Kamil untuk diusung dari Partai Golkar belum tertutup. Memang kita sudah memutuskan untuk mencalonkan Dedi Mulyadi untuk dicalonkan jadi Gubernur atau Wakil Gubernur Jawa Barat. Namun situasi dan perkembangan politik masih sangat cair dan bisa berubah," ujar Nusron dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/8).
Nusron mengungkapkan saat ini Partai Golkar tengah bekerja untuk menyandingkan RK dengan Dedi Mulyadi. Namun pihaknya masih terkendala hambatan teknis dan psikologis di antara keduanya. "Namun masih ada beberapa hambatan teknis dan psikologis di antara keduanya," kata Nusron. (dtc/mag)
Namun belakangan, kabar hadirnya poros baru ini menjadi simpang siur lantaran masih banyaknya klaim dari partai lain bahwa anggota poros baru itu masih belum solid.
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pilgub Jabar 2018 mendatang berjumlah 32.809.057 orang. Jumlah DPT ini berkurang sekitar satu juta orang dari DPT pada Pilgub Jabar 2013. Penetapan jumlah DPT itu dilakukan dalam rapat pleno KPU Jabar pada Minggu, (10/9).
Ada tiga hal yang ditetapkan dalam rapat pleno tersebut. Pertama adalah penetapan hari pemungutan suara yang jatuh pada Rabu 27 Juni 2018.
"Kedua soal penetapan rekapitulasi DPT pemilu terakhir sebagai calon perseorangan. Dan ketiga adalah penetapan minimal dukungan untuk calon yang diusung oleh partai. Jumlah DPT berkurang dari Pilgub Jabar sekitar satu juta pemilih, itu karena pemutakhiran data e-KTP, " ucap Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat usai memimpin rapat pleno.
Dari hasil rapat disepakati, seseorang bisa mencalonkan dari jalur perseorangan setelah mendapat dukungan 6,5 persen dari jumlah DPT 32.809.057 yakni 2.132.589 orang. Dukungan tersebut minimal tersebar di 14 kabupaten dan kota se-Jabar.
Untuk pasangan yang diusung dari partai politik harus mendapat 20 persen kursi di DPRD Jabar. "Sekarang ada 100 kursi berarti minimal 20 kursi. Tapi kalau berdasarkan jumlah suara sah perolehan parpol di DPRD adalah 25 persen dari 20.305.874 suara sah atau 5.076.469 suara," kata Yayat.
Setelah ditetapkan angka tersebut maka kini KPU Jabar akan mulai melakukan sosialisasi kepada partai politik termasuk membuka informasi pada siapa saja calon yang akan maju dari jalur perseorangan atau independen. (dtc/mag)
PKB Jawa Timur berkomitmen mengusung, mendukung dan memenangkan Saifullah Yusuf, di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2018. Deklarasi pemenangan pun dilakukan DPW hingga DPC untuk mendukung Saifullah yang kerap dipanggil Gus Ipul.
"Kita mendeklarasikan dan penyampaian roadmap pemenangan. Seluruh DPC sudah siap dan menyatakan akan memenangkan Gus Ipul di pilgub mendatang," kata Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar usai deklarasi pemenangan Gus Ipul di The Ballroom ICBC Center Surabaya, Minggu (10/9).
Untuk mendukung Gus Ipul, PKB menggelar rapat koordinasi wilayah (rakorwil) dengan seluruh DPC PKB kabupaten dan kota se Jawa Timur. Dalam acara tersebut, seluruh pengurus PKB membacakan naskah komitmen dukungan kepada Gus Ipul sebagai calon gubernur Jatim di Pilgub Jatim 2018 mendatang.
Pembacaan naskah pemenangan Saifullah Yusuf di Pilgub Jatim 2018 dipimpin KH Muhsin Gozali, Ketua Dewan Syuro DPW PKB Jatim. Pembacaan komitmen tersebut juga dihadiri Gus Ipul yang saat ini masih menjabat sebagai Wagub Jatim.
Halim yang juga Ketua DPRD Jatim menerangkan, PKB sudah menyiapkan roadmap untuk pemenangan pilgub. Dalam roadmap tersebut, isinya adalah kesiapan PKB hingga di tingkat desa atau RT dan RW, untuk memenangkan Gus Ipul sebagai Gubernur Jatim 2018 mendatang.
"Kita tunjukkan ke Gus Ipul bahwa kita siap menang, meski Pilgub Jatim masih jauh dan sekian bulan yang akan datang," ujarnya.
Roadmap tersebut kata Halim, juga tujuannya untuk mendeteksi dinamika apapun yang terjadi di daerah dengan mudah dilihat, dipetakan dan ditangani.
"Jika roadmap di semua kabupaten dan kota terpenuhi dengan baik, insyaallah Gus Ipul akan memenangkan di 38 kabupaten dan kota," jelasnya.
Gus Ipul yang hadir di deklarasi pemenangannya, mengucapkan syukur dan terima kasih kepada PKB yang menunjukkan komitmen dukungannya di Pilgub Jatim.
"Komitmen tidak hanya ditunjukkan pada saat pembacaan ikrar. Tapi juga dibuktikan dengan berbagai kegiatan road show di daerah untuk menemui tokoh-tokoh, ulama, LSM. Alhamdulillah PKB sangat serius. Terima kasih Pak Halim," tutur Gus Ipul.
Ia mengatakan, sejak PKB menyatakan dukunganya di Pilgub Jatim. Banyak dukungan dari berbagai elemen masyarakat, komunitas, ormas dan partai politik lainnya. "Saya berbesar hati, karena dukungan terus mengalir dari berbagai kalangan," ujarnya.
Gus Ipul menambahkan, dirinya bersama PKB terus melakukan komunikasi dengan partai politik lainnya. "Selanjutnya Pak Halim yang akan mematangkan koalisi. Diantaranya melakukan komunikasi intensif dengan PDIP, juga partai-partai lainnya," jelasnya. (dtc/mfb)
Poros baru di ajang Pemilihan Gubernur Jawa Barat akhirnya terbentuk. Demokrat bersama PAN dan PPP sepakat membentuk poros koalisi baru di Pilgub Jabar. Ketiga parpol itu juga berencana berkoalisi di pilkada 16 kabupaten dan kota di Jabar.
Pasalnya, rencana koalisi lima partai yang terdiri dari PKB, Nasdem, PAN, Partai Demokrat, PPP terancam batal gara-gara manuver Demokrat. Nasib Emil pun menjadi diujung tanduk alias terancam tak mendapat tiket untuk maju menjadi cagub.
Sebanyak 31 bakal calon bupati dan wakil bupati maupun wali kota dan wakil wali kota di Jatim menjalani fit and proper test di kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Timur.
"Tes ini adalah gelombang kedua," kata Sekretaris DPD PDIP Jatim Sri Untari, Sabtu (2/9).
Ia menerangkan, pada pemilihan kepala daerah serentak di 18 kabupaten dan kota di Jawa Timur pada 2018, DPD PDIP Jatim melakukan fit and proper test bagi bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Pada gelombang I, sebanyak 50 orang bakal calon bupati-wakil bupati dan bakal calon wali kota-wakil wali kota di 10 daerah menjalani fit and proper test, di kantor DPD PDIP Jatim pada, Sabtu (19/8/2017).
Kemudian hari ini, jelas dia, tes dilanjutkan kembali bagi bakal calon kepala daerah-wakil kepala daerah di 8 daerah. Seperti, pilkada Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kota Mojokerto, Kabupaten Bangkalan, Kota Malang.
"Sebenarnya tes bagi calon bupati-wakil bupati, calon wali kota-wakil wali kota akan kita lakukan selama dua hari. Karena berbagai alasan, ada yang bisa dan ada yang tidak, akhirnya gelombang kedua kita gelar hari ini," tuturnya.
Selama tes, bakal calon akan ditanya vis misinya, latar belakangnya, siapa saja yang sudah diajak komunikasi di pencalonannya, berapa partai yang mendukung. Juga ditanya tentang komitmen kerakyatan dan komitmen kepartaian ke depan, metode kampanye hingga kemampuan biayanya dalam menghadapi pilkada.
"Setelah tahapan ini, bakal calon akan di survei. Sambil menunggu survei, bakal calon juga akan dipanggil ke DPP untuk menjalani psikotes," jelasnya.
Saat psikotes di DPP PDIP, kata Untari, seluruh bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di 18 kabupaten dan kota dipanggil ke Jakarta. "Itu (psikotes) kan dari DPP. Kemungkinan pekan depan diundang ke DPP," tandasnya. (dtc/mfb)
Pasalnya, beberapa partai tengah saat ini tengah menjajaki kemungkinan berkoalisi dan salah satu dari partai itu, yaitu Partai Amanat Nasional, sudah memberi sinyal mendukung pria yang akrab disapa Emil itu.
