-
Din Syamsuddin Dukung Deddy Mizwar di Pilgub Jabar
Minggu, 20/08/2017 10:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Langkah Deddy Mizwar untuk merebut kur Jawa Barat 1 mulai menuai dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin. Din menilai Deddy sosok yang pas memimpin Jabar.
Seperti diketahui, Deddy diusung oleh Gerindra dan PKS maju ke Pilgub Jabar 2018. Ia berpasangan dengan Wakil Bupati Bekasi sekaligus Ketua DPW PKS Jabar, Ahmad Syaikhu.
"Walaupun saya bukan warga Jawa Barat sehingga enggak punya hak pilih pada Pilgub, tapi mengikuti perkembangan dan kebetulan sahabat baik saya, bapak Deddy Mizwar dicalonkan saya pribadi sangat setuju," ucap Din usai memberikan tausiyah di Masjid Al-Irfani Komplek Muhammadiyah, Jalan Kadipaten, Kota Bandung, Jabar, Sabtu (19/8).
Din menilai Deddy merupakan figur yang pas untuk memimpin Jabar lima tahun ke depan. Sikap Deddy yang istiqamah, menurutnya menjadi indikator calon pemimpin yang pas.
"Saya tahu beliau sejak dulu punya sikap batin yang bahasa agamanya beristiqamah, konsisten konsekuen dengan ketentuan dan bisa menampilkan sebuah kepemimpinan yang strategis," kata Din."Dua atau tiga kriterianya, visioner dia punya visi membangun masyarakat, dia punya integritas dan punya keberanian. Saya kira ada pada pa Deddy Mizwar ini," ujar Din menambahkan.
Din berkeyakinan, bukan hanya dirinya saja yang mendukung Deddy sebagai Gubernur Jabar. Menurutnya, seluruh warga Muhammadiyah khususnya yang ada di Jabar juga akan mendukung Deddy. "Pikiran saya sebagai mantan Ketua Umum Muhammadiyah, saya berkeyakinan warga Muhammadiyah bersetuju dengan pendapat saya," tuturnya.
Sementara itu Deddy yang turut hadir dalam acara tausiyah kemerdekaan itu bersyukur telah mendapatkan dukungan dari Din dan warga Muhammadiyah. Dukungan ini menambah motivasinya untuk melangkah di Pilgub Jabar.
"Alhamdulilah, ini baru awal, makanya kerja-kerja lagi, tentunya proses masih lama dan panjang," kata pria yang saat ini masih menjabat sebagai Wagub Jabar ini. (dtc/mag)
Nama Risma Kembali Masuk Radar PDIP
Minggu, 20/08/2017 08:34 WIBPDIP menatap gelaran Pilgub Jawa Timur 2018, PDIP kembali mempertimbangkan nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk diusung.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut partainya menerima sejumlah usulan untuk memajukan Risma di Pilgub Jatim karena dianggap mumpuni. Tolak ukur tersebut mengacu dari suksesnya Surabaya di bawah kepemimpinan Risma.
"Ada masukan, ada usulan melihat keberhasilan Bu Risma. Jadi DPP kan di dalam melakukan pemetaan politik mencermati masukan-masukan dari masyarakat. Melihat keberhasilan Ibu Risma, memang ada yang mengusulkan baik untuk dalam kapasitas sebagai cagub maupun cawagub," ujar Hasto, Sabtu (19/8) malam.
Meski demikian, Hasto mengatakan partainya akan bicara dengan Risma terlebih dahulu mengenai usulan ini. Dia menambahkan, komunikasi ke seluruh elemen partai juga akan dilakukan sebelum apakah PDIP jadi mengusung Risma atau tidak.
"Karena untuk menjadi kepala daerah mau tak mau harus disertai adanya semangat juang dari seluruh jajaran partai dan pasangan calon itu sendiri. Dengan demikian, komunikasi politik dilakukan," kata Hasto.
Hasto mengatakan semua pertimbangan itu pada akhirnya akan diputuskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sejauh ini, soal munculnya kembali nama Risma di gelanggang Pilgub Jatim, kata Hasto, belum dibicarakan dengan Mega.
"Ya, masukan-masukan kami belum melaporkan ke Bu Megawati. Tapi, DPP menerima masukan-masukan dari kelompok masyarakat baik secara langsung maupun tertulis," ucapnya.
Sebelumnya, nama Risma memang sempat muncul di pusaran Pilgub Jawa Timur, namun yang bersangkutan menyatakan menolak untuk maju. Risma bahkan mengatakan telah bicara soal keengganannya bertarung di Pilgub Jatim 2018 kepada Megawati.
"Ibu (Mega) maunya saya (maju Pilgub Jatim), tapi saya nggak mau. Aku dipanggil sama Ibu, sudah lama sekali," kata Risma, Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Senin (17/7). (dtc/mfb)
Pilgub Jabar Rasa Jakarta
Jum'at, 18/08/2017 14:00 WIBSepertinya, koalisi PKS-Gerindra akan kembali berhadapan dengan koalisi antara PDIP-Golkar. Pertarungan ini dinilai akan membuat suasana Pilgub Jabar 2018 akan teras panas seperti Pilgub DKI Jakarta.
Golkar Gandeng PDIP di Pilkada Jabar
Selasa, 15/08/2017 21:15 WIBKetua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan partainya akan berkoalisi dengan PDIP di semua pilkada serentak Jabar 2018. Termasuk di Pilgub Jabar di mana Dedi disebut-sebut akan maju menjadi cagubnya.
"Jabar sudah jelas, ada keputusan DPD Golkar Jabar, rapim, tim inti sudah juga pleno dan menetapkan," ujar Dedi, Selasa (15/8/2017).
Dedi mengaku, DPP sudah memutuskan pencalonan dirinya sebagai cagub pada 1 Agustus lalu. Keputusan itu dilakukan dalam rapat di DPP Golkar yang dipimpin oleh Ketua Harian Partai Nurdin Halid.
Mengenai kabar Golkar akan merapat ke Ridwan Kamil, Bupati Purwakarta ini tak mau banyak komentar. Dedi tetap berpatokan pada rapat yang menyatakan pencalonannya.
"Hasil rapat belum dicabut. Kita provinsi sudah koalisi dengan PDIP. Sudah jadi kesepakatan dengan partai. Golkar dan PDIP, pemilihan di 16 Kab/kota di Jawa Barat bersama-sama," terang dia.
Sebelumnya Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengatakan DPD Golkar Jabar dan DPD PDIP Jabar telah melakukan pertemuan. Pertemuan itu pun menghasilkan beberapa kesepakatan.
Idrus mengatakan komunikasi soal Pilgub Jabar dengan PDIP masih di tingkat pembicaraan. Mereka masih meramu formula untuk memenangkan kontestasi Pilgub Jabar setelah menyatakan tak akan mengusung Ridwan Kamil. (dtc/mfb)NasDem Umumkan Hasil Penjaringan Pilwalkot Bandung
Minggu, 13/08/2017 01:04 WIBPartai NasDem memperkenalkan enam orang bakal calon yang lolos seleksi pendaftaran penjaringan Pilwalkot Bandung 2018. Namun hanya tiga nama yang dikirimkan ke DPP NasDem untuk proses seleksi.
Pengumuman enam orang bakal calon ini berlangsung di Padepokan Mayang Sunda, Jalan Peta, Kota Bandung, Sabtu (12/8). Salah satu bakal calon, Arfi Rafnialdi absen lantaran menunaikan ibadah Haji.
Bakal calon yang hadir dalam kegiatan itu yakni Yossi Irianto, Rizky Mediantoro, Priatna Wirasaputra, Fiki Satari dan Ricky Subagja. Wakil Wali Kota Bandung Oded M Danial turut hadir sebagai tamu undangan.
"Hari ini kami mengumumkan enam nama yang lolos pendaftaran penjaringan di NasDem. Salah satu bakal calon tidak hadir karena sedang ibadah Haji," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD NasDem Kota Bandung Uung Tanu Wijaya usai kegiatan.
Ia menuturkan dalam waktu dekat para bakal calon wali kota Bandung ini akan mengikuti proses survei internal NasDem. Hasil survei itu nantinya menjadi penentuan tiga nama yang akan dikirim ke pengurus pusat.
"Nanti kami akan tunjuk lembaga survei untuk mengetahui sejauh mana popularitas dan elektabilitas para bakal calon yang ada saat ini," kata Uung.
Dia menyebut pada 12 Desember 2017 mendatang diperkirakan nama yang akan menjadi cawalkot Bandung diumumkan DPP NasDem.
"Pertengahan Desember kemungkinan besar nama yang jadi cawalkot Bandung akan diumumkan oleh DPP," ujar Uung. (dtc/mfb)Tak Diusung PDIP-Golkar, Ridwan Kamil Tetap Tenang
Selasa, 08/08/2017 10:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Walikota Bandung Ridwan Kamil mengaku tetap tenang meski sudah ada pernyataan resmi bahwa PDIP dan Golkar sepakat untuk tidak mendukung dirinya di Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018. Emil--panggilan akrab Ridwan Kamil-- mengatakan, saat ini dia tetap berupaya untuk mendapatkan tiket menuju Jabar satu.
"Pada dasarnya politik itu dinamis. Ketika ada peristiwa atau momentum politik, tafsirnya juga bisa beragam," ujarnya, Senin (7/8).
Pria yang hobi bersepeda ini tetap enjoy jika PDIP dan Golkar tidak mendukungnya. Saat ini yang terpenting baginya adalah terus bekerja dan menunjukan prestasi dengan karya-karyanya.
"Untuk saat ini, semisal membangun koalisi dengan PDIP dan Gokar, atau partai lainnya tidak memungkinkan, menurut saya bukan masalah. Pada prinsipnya bisa maju Alhamdulillah, tidak pun alhamdulillah, yang penting ikhtiar jalan terus," ungkapnya.
Bagi arsitek dan dosen yang baru terjun ke dunia politik sejak mencalonkan diri menjadi Wali Kota Bandung 2013 lalu itu, dirinya sudah berpengalaman soal tidak mendapat dukungan dari partai-partai.
"Saya sudah, sedang dan terus melakukan ikhtiar komunikasi dengan partai-partai. Cocok atau tidaknya adalah persoalan lain dan tidak perlu dipaksakan. Tahun 2013 saya punya pengalaman ditolak semua partai kecuali oleh Gerindra dan PKS," ujar Emil.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memastikan PDIP tak akan mendukung Wali Kota Bandung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jawa Barat. Sebab, Ridwan Kamil sudah memutuskan dan mendeklarasikan sebagai cagub Jabar lebih dulu.
"Pak Ridwan Kamil kami sudah bangun dialog dengan beliau tapi Pak Ridwan Kamil sudah memutuskan sendiri sebagai Cagub," ujar Hasto di Kediaman Idrus Marham, Jalan Kavling DPRD, Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (6/8).
Alasan tak mendukung Ridwan, menurut Hasto PDIP membuat keputusan bersama untuk mengusung pasangan calon kepala daerah. Namun ia menghormati keputusan Ridwan dalam mencalonkan sebagai Cagub Jabar.
"Padahal partai berdiri di atas kolektivitas dalam sebuah ideologis partai. Ketika inisiatif individual beliau mencalonkan diri sebagai gubernur tentu saja kita hormati pilihan beliau untuk jadi cagub," tegas Hasto.
Meski begitu, menurut dia, PDIP sudah tak akan memerlukan dialog dengan Ridwan untuk Pilgub Jabar. Hasto mengatakan bahwa Ridwan sudah memutuskan untuk maju sebagai cagub Jabar. "Karena yang bersangkutan sudah mencalonkan diri sebagai Gubernur secara partai berdiri kolektivitas tentu saja dialog buat kami tidak diperlukan lagi," kata Hasto.
Sementara itu, Sekjen Golkar Idrus Marham mengaku sudah berkomunikasi dengan Ridwan Kamil, namun tak menemukan kesepakatan. Sehingga Golkar memutuskan untuk mengusung Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi sebagai cagub Jabar.
"Jadi memang selama ini kita melakukan komunikasi dari komunikasi yang kita lakukan belum mencapai titik kesepakatan. Dan apabila sebuah komunikasi kita lakukan dan belum mencapai titik kesepakatan maka tentu kita harus memikirkan opsi lain," ujar Idrus. (dtc/mag)
PAN Cari Kawan di Pilkada Jabar
Minggu, 06/08/2017 08:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Partai Amanat Nasional (PAN) masih terus mencari kawan untuk berkoalisi dalam menghadapi pemilihan kepala daerah Jawa Barat 2018. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan partainya mencari partner yang bisa berkompromi untuk berkoalisi.
"Politik itu take and give. Politik saling memberi dan saling menerima. Kita lihat kompromi, yang cocok yang mana," ucap Zulkifli usai menghadiri seminar nasional bertajuk ´Mosi Integral Moch Natsir´ di Gedung Merdeka Jalan Asia Afrika Kota Bandung, Sabtu (5/8).
Zulkifli mengatakan hingga saat ini PAN di Jabar belum menentukan koalisi dengan partai mana. Bahkan menurutnya, koalisi di Jabar belum tentu sama dengan koalisi partai di pusat atau di daerah lainnya.
"Di DKI beda di Jabar beda, di daerah lain juga beda. Bisa saja PAN di Jabar dengan Gerindra atau Hanura bisa saja. Jadi Pilkada itu beda-beda," kata dia.
Selain menimbang-nimbang partai koalisi, PAN saat ini tengah disibukkan mempersiapkan bakal calon yang akan maju di Pilgub Jabar mendatang. Sejauh ini, PAN sudah mempersiapkan calon dari internal partai dan melirik calon dari eksternal partai.
"Dari internal kami sudah ada Dessy Ratnasari dan Bima Arya. Dari luar ada Pak Demiz (Deddy Mizwar), Ridwan Kamil, Dedi Mulyadi, dan Aa Gym," katanya.
Untuk menentukan sikap PAN di Pilgub Jabar, PAN sendiri akan menggelar rakernas di Jabar yang rencananya diselenggarakan pada 21, 22, dan 23 Agustus 2017.
Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memilih untuk menyiapkan kader partai asli putra daerah untuk ikut bertarung dalam Pilgub Jabar 2018. Ketua Umum Partai PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, kader PKB itu akan menempati posisi Calon Wakil Gubernur.
"Kami sudah mengintensifkan pembicaraan ke beberapa pihak (cagub)," kata Cak Imin kepada wartawan, di Kampung Sutam, Desa Sumbersari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (5/8).
Saat disinggung, siapa nama cawagub yang akan diusung PKB di Pilgub Jabar nanti, Cak Imin berujar, tentunya kader Partai PKB yang akan diusungnya, salahsatunya Anggota Komisi IV DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal. "Bisa Cucun, yang penting Wakil gubernurnya harus dari PKB," ujarnya.
PKB telah melakukan komunikasi dengan Walikota Bandung Ridwan Kamil, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, Wakil Gubernur Jabar Dedy Mizwar dan Gunernur Jabar incumbent Ahmad Heryawan. "Sedang kami intensifkan, semoga akhir Agustus ini sudah ada hasilnya," ujarnya.
Mendapati izin dari Ketua Umum untuk ikut bertarung di Pilgub Jabar, Cucun menanggapi baik usulan tersebut. Cuncun menjelaskan, PKB memiliki kader-kader yang hebat yang bisa bertarung di Pilgub Jabar nanti. "Kalau PKB jelas, modalnya sudah punya tujuh kursi di DPRD, masa yang lain berani maju, kita yang sudah bermodal pasti berani. PKB siap bertarung," ucapnya. (dtc/mag)
Koalisi Golkar-PDIP di Jabar Masih Mungkin
Sabtu, 05/08/2017 09:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Koalisi antara Partai Golkar dan PDIP di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat 2018 masih mungkin terjadi meski saat ini, Golkar telah resmi mengusung Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi sebagai Cagub Jabar 2018. Sekretaris PDI Perjuangan Jabar Abdy Yuhana mengatakan, soal koalisi dengan Golkar hal itu masih mungkin terjadi.
Terlebih komunikasi antar partai kini masih sangat cair dan terbuka. "Ya itu masih membuka kemungkinan. Sekarang kan masih cair politiknya, masih terbuka (koalisi dengan Golkar)," kata Abdy usai menghadiri acara internal PDI Perjuangan di Hotel Apita, Kabupaten Cirebon, Jumat (4/8) malam.
Abdy mengatakan, sepanjang koalisi itu bisa memenangkan calon dan itu sudah menjadi keputusan dari pusat maka di tingkat daerah akan mengikutinya. "Kalau itu keputusan DPP kita harus ikut," katanya.
Di tempat yang sama Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar TB Hasanudin mengungkapkan, soal koalisi daerah tidak harus mengikuti koalisi nasional. Sehingga sejak jauh hari pihaknya sudah melakukan pemetaan dengan menggelar sejumlah agenda di tingkat provinsi hingga daerah.
Menurutnya tahun depan akan menjadi tahun yang berat. Pasalnya ada 16 Pilkada kota dan kabupaten di Jabar ditambah Pilgub Jabar yang harus dimenangkan. Tidak hanya itu persiapan untuk Pileg dan Pilpres 2019 juga sudah mulai dipetakan. "Dapat dibayangkan nanti Pilpres kita misal koalisi dengan partai X, sementara di bawah akan koalisi dengan partai kompetitor. Itu akan repot," ucapnya.
Meski demikian TB tidak bisa memastikan jika nantinya koalisi nasional yang telah terbangun antara PDI Perjuangan dan Golkar untuk mengusung Joko Widodo sebagai presiden pertahana akan menular ke koalisi provinsi dan daerah. "Bisa saja berbeda koalisi dengan siapa. Pilgub dengan partai lain. Mungkin bisa berbeda," tutup pria yang kini menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR RI itu.
Soal siapa calon yang bakal diusung PDIP, sempat beredar nama mantan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mochamad Iriawan. Nama Iriawan masuk dalam bursa bakal calon yang digelar Indo Riset Konsultan berkaitan pesta demokrasi lima tahunan di Jabar.
Abdy Yuhana sendiri sempat menyambut baik masuknya nama Iriawan. "Kita menyambut dan mengapreasi siapapun tokoh Jabar yang mempunyai niat mengabdi untuk Jabar. Ini baik bagi dinamika politik demokrasi di Jabar," kata Abdy.
Menurut Abdy sosok Iriawan tak asing bagi masyarakat Jabar. Iriawan pernah menjabat Kapolda Jabar. "Beliau pasti memahami wilayah Jabar. Sebab salah satu keharusan bagi calon pimpinan Jabar itu ya harus tahu dan mengenal Jabar. Beliau juga punya jaringan. Ya jadi wajar kalau beliau siap mencalonkan," tutur Abdy.
PDIP, sambung dia, membuka pintu bagi jenderal bintang dua tersebut mengikuti mekanisme penjaringan internal partai. Namun, menurut Abdy, cara tersebut dapat dilakoni Iriawan di DPP PDIP.
Mengingat saat ini, sambung Abdy, proses pendaftaran dan penjaringan bakal calon di DPD PDIP Jabar sudah ditutup pada Juli lalu. "Di DPP PDIP masih terbuka untuk pendaftaran. Kalau kemudian DPP menjaring Pa Iriawan, ya sah-sah saja. DPP punya hak menjaring," ujar Abdy. (dtc/mag)
Vonis Pengguna Hak Suara Orang Lain di Pilgub DKI Dua Tahun Penjara
Jum'at, 04/08/2017 06:00 WIBKetua majelis hakim I Wayan Dirjana menjatuhkan vonis 24 bulan penjara dan denda Rp 24 juta subsider satu bulan penjara kepada terdakwa Suparman. Hukuman itu diberikan sebagai pembelajaran agar tak main-main dalam pesta demokrasi pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta lalu 2017.
Peristiwa ini terjadi pada Pilgub DKI Jakarta putaran kedua, yang digelar pada Rabu (19/4). Suparman, yang merupakan warga Lampung, memilih di TPS 54 RW 07 Tugu Selatan, Koja, Jakut. Dia menggunakan C6-KWK II milik Hasan Basri.
Suparman mengaku disuruh oleh Muni, rekan kerjanya, agar memilih di TPS 54. Kasus ini ditemukan oleh Pengawas Pemilihan Lapangan Kelurahan Tugu Selatan. Lalu, diproses sebagai temuan No. 15/TM/Panwaskota.JU/IV/2017 dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan.
Komisioner Divisi Hukum Panitia Pengawas Kota Jakut Benny Sabdo menganggap putusan majelis hakim masih dianggap minimal dengan mengambil hukuman paling singkat, yakni 24 bulan. Selain itu, menurutnya, vonis tersebut dinilai dapat memberi pembelajaran demokrasi.
"Vonis kasus tindak pidana pemilihan tersebut dapat memberikan pembelajaran bagi demokrasi yang jujur dan adil sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan demokrasi dalam hajatan pilkada," kata Benny lewat keterangan tertulis, Kamis (3/8).
Vonis hakim diputuskan pada hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada, Jakpus. Sebelumnya, jaksa penuntut umum Fedrik Adhar menuntut terdakwa Suparman pidana penjara 2 tahun 6 bulan.
Suparman dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 178A UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Sebagaimana diketahui, Pasal 178A UU No 10/2016 tentang UU Pilkada berbunyi: "Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 24.000.000 dan paling banyak Rp 72.000.000". (dtc/mfb)PKB Berencana Dukung Ridwan Kamil di Pilgub Jabar
Minggu, 23/07/2017 12:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berencana mengusung nama Walikota Bandung Ridwan Kamil dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah jawa Barat tahun 2018. "Ada kemungkinan kita kesana (mengusung Ridwan Kamil)," kata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar seusai Harlah ke 19 PKB di Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Sabtu (22/7).
Muhaimin menyebut PKB tengah menjalin komunikasi yang intensif dengan Ridwan Kamil. Namun dia menegaskan kepastian tersebut belum final. "Tapi belum final ya," tambah Muhaimin.
Hal itu berbeda untuk pilkada di dua daerah yang lain yakni Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di dua daerah tersebut PKB telah memastikan calon yang diusung dalam mengarungi Pilkada 2018. "Jatim kita dengan Saefullah Yusuf, Jabar kita sedang komunikasikan," ucapnya.
Sebelumnya, PKB terus melakukan komunikasi politik untuk berkoalisi pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 mendatang. Sosok yang diusung tetap mantan Menteri Desa, Marwan Jafar, dengan tagline ´Jateng Guyub´.
Sebelumnya, lembaga survei Media Survei Nasional (Median) merilis hasil survei terkini elektabilitas bakal cagub di Pilgub Jabar 2018. Wali kota Bandung Ridwan Kamil alias Kang Emil tetap aman di posisi pertama dan nama Agus Yudhoyono mencuat dalam bursa cagub Jabar kali ini.
Survei digelar pada tanggal 15-18 Juli 2017 dengan populasi seluruh warga Jabar yang memiliki hak pilih. Sampel diambil sebanyak 600 responden dengan margin of error -/+ 4 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden dipilih secara acak atau random.
Hasilnya, berdasarkan elektabilitas Ridwan Kamil masih unggul dengan perolehan suara 23,7 persen dan ditempel ketat wagub Jabar Deddy Mizwar di angka 15,3 persen. Sedangkan, Agus yang baru muncul dalam bursa, menyeruduk di posisi 5 dengan perolehan suara 6,3 persen.
"Data sementara ini menunjukkan bahwa sementara Ridwan Kamil unggul, meskipun angka elektabilitasnya relatif stagnan, serta ditempel ketat oleh Deddy Mizwar," ujar direktur eksekutif Median Rico Marbun dalam keterangannya, Sabtu (22/7).
Sedangkan berdasarkan popularitas bakal cagub Jabar, Deddy Mizwar ditempel ketat ulama Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) dengan perolehan suara berturut-turut 92,8 persen dan 91,4 persen. Sementara, Agus di posisi 6 dengan perolehan suara 70,3 persen. Hasil ini dibandingkan dengan survei Median bulan April lalu.
Berikut 10 besar elektablitas bakal cagub Jabar berdasarkan hasil survei Median:
1. Ridwan Kamil 23,7 persen
2. Deddy Mizwar 15,3 persen
3. Dedi Mulyadi 7,8 persen
4. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) 7,7 persen
5. Agus Yudhoyono 6,3 persen
6. Dede Yusuf 6,2 persen
7. Rieke Diah Pitaloka 3,5 persen
8. Uu Ruzhanul Ulum 2,8 persen
9. Haris Yuliana 1,2 persen
10. Puti Guntur 0,8 persen. (dtc/mag)Gerindra tak Bakal Membabi Buta Dukung Anies-Sandi
Senin, 10/07/2017 09:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan, Partai Gerindra tak akan mendukung pasangan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Gerindra, kata Taufik, akan tetap mengkritik Anies-Sandi jika menyimpang.
"Kami tidak akan dukung Anies Sandi secara membabi buta. Kalau Anies-Sandi menjalankan amanat rakyat, kami akan dukung sepenuhnya. Tetapi kami akan menjadi yang terdepan (mengkritisi), bila pak Wagub (Sandiaga Uno) menyimpang dari amanat rakyat," ujar Taufik, dalam sambutan pelantikan DPC Partai Gerindra Jakarta Pusat, Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat, Minggu (9/7)
Taufik mengatakan itu di depan Sandiaga Uno yang juga pengurus DPP Partai Gerindra. Sandiaga mengatakan dirinya siap dan takut jika keanggotaan dari Gerindra dicabut karena tidak menjalankan amanah rakyat. "Saya juga takut ini, soalnya Pak Taufik ini bisa mencabut kartu anggota saya," canda Sandiaga.
Menurut Taufik hal ini juga dilakukan saat pemerintahan sebelumnya. Saat itu, Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menang pilgub DKI Jakarta 2013.
"Kemarin kan mendukung, masih lurus kita dukung. Begotu belok, kita terdepan. Untuk supaya diluruskan. Itu juga dilakukan kepada kepemimpinan yang akan datang," ucap Taufik.
Sementara itu, terkait pemerintahan DKI ke depan, Taufik mengatakan, perlu adanya evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mendukung pemerintahan Anies-Sandi. Menurutnya, evaluasi itu bukan sesuatu yang aneh.
"Kalau ada evaluasi itu bukan hal yang menakutkan itu hal yang biasa. Dari periode ke periode itu kan pasti ada. Apalagi nanti kita akan punya gubernur baru. Pasti kan ada penyesuaian dengan visi dan misi. Jadi harus disejalankan," ujar Taufik.
Taufik belum memastikan apakah perlu ada pencopotan pejabat SKPD dan BUMD atau tidak. Hal tersebut sesuai dengan evaluasi yang akan dilakukan. "Nanti akan dievaluasi. Filosofi kan beda dengan yang sekarang (Djarot Saiful Hidayat). Anies-Sandi kan gerakan melibatkan publik sebanyak-banyaknya. Ini kan beda. Maka perangkat di bawahnya harus ikuti," ujar Taufik.
Taufik menjamin tidak akan ada titip-menitip jabatan dalam evaluasi tersebut. "Kita terbuka evaluasinya, enggak adalah titip-titipan," kata Taufik.
Hal terpenting dalam evaluasi SKPD kata Taufik adalah bagaimana pejabat daerah bisa memahami visi dan misi Anies-Sandi. Hal itu menjadi kunci apakah ada perubahan atau tidak. "Paling penting, yang di bawah Pak Anies-Sandi ini harus memahami visi dan misi. Karena pengendara kan Anies-Sandi," ujar Taufik.
Meski Taufik menilai penting ada evaluasi SKPD, Namun Sandi mengatakan belum melakukan pembahasan tersebut. Begitu pula pembahasan di Tim Sinkronisasi.
"Tidak ada pembicaraan sedari awal berkaitan pergantian personel di SKPD maupun BUMD. Itu bisa dikonfirmasi ulang ke Pak Sudirman. Tim sinkronisasi kita tidak ada pembicaraan itu," kata Sandiaga di Universitas Indonesia, Depok, Jumat (7/7). (dtc/mag)
DPP Golkar Beri Jalan Dedi Mulyadi Cagub Jabar
Sabtu, 01/07/2017 20:03 WIBDPP Partai Golkar meminta ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk memanfaatkan waktu melakukan lobi politik menjelang Pilgub Jabar 2018. Apabila serius maju menjadi calon Gubernur Jabar, Dedi diminta melakukan komunikasi politik dengan partai lain.
"Komunikasi dengan rakyat dan konsolidasi dengan partai-partai lain perlu dilakukan," kata Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham saat ditemui di kawasan Stasiun Bandung, Kota Bandung, Jabar, Sabtu (1/7).
Komunikasi dengan partai lain perlu dilakukan Golkar. Bukan hanya karena kursi DPD Golkar yang belum mencukupi, sambung Idrus, namun Partai Golkar memiliki pandangan politik tidak bisa memimpin suatu provinsi seorang diri lantaran masyarakat Jawa Barat majemuk.
Golkar juga membuka pintu bagi partai manapun untuk menjalin koalisi. Bahkan, tidak menutup kemungkinan adanya koalisi dengan Ridwan Kamil yang sudah jelas maju diusung Partai NasDem. "Kita terbuka. Kalau memperhatikan nanti pasangan-pasangan bergeser begitu saja," ucapnya. (dtc/mfb)KY Diminta Memantau Sidang Buni Yani
Senin, 05/06/2017 17:35 WIBKuasa hukum Buni Yani, Aldwin Rahadian yang datang bersama sembilan orang lainnya meminta Komisi Yudisial (KY) memantau jalannya sidang kliennya. Terlebih perkara ini telah menyita perhatian masyarakat lantaran terkait Pilkada DKI Jakarta 2017. Buni Yani didakwa menyebarkan ujaran berbau SARA.
"Maksud dan tujuan kami ke sini, ingin menyampaikan permohonan selaku kuasa hukum Buni Yani. Sebelumnya kami sampaikan, bahwa prinsipal Pak Buni Yani sendiri sedianya ingin datang langsung bersama kami, tapi beliau memang kondisinya sedang sakit," ujar Aldwin dalam pertemuan yang dihadiri Ketua KY, Aidul Fitriciada Azhari di ruang pers Gedung KY, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin (5/6).
"Makanya kami memohon kepada Ketua KY juga dan KY secara kelembagaan untuk bisa memantau dan mengawasi proses persidangan Buni Yani agar persidangan ini terjamin persidangan yang profesional, transparan, dan imparsial," bebernya.
Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari memastikan telah menurunkan tim yang memantau langsung ke lokasi sidang. Pemantauan dilakukan sebagaimana standar operasional dari KY yakni pengawasan terbuka maupun tertutup.
"Saya kira dalam kasus Pak Buni Yani ini kami akan melakukan pemantauan, dengan mengirim tim ke PN Bandung dan kami akan melakukan pemantauan secara terbuka, artinya diketahui oleh majelis hakim, pengacara dan JPU," ujar Aidul.
Sidang perdana Buni Yani diketahui akan digelar pada 13 Juni 2017 di Pengadilan Negeri Bandung. Buni didakwa melanggar UU ITE karena memposting status ke media sosial tentang Basuki Tjahja Purnama. (dtc/mfb)Tiga Syarat NasDem buat Kang Emil
Minggu, 21/05/2017 19:32 WIBKPU DKI Tetapkan Anies-Sandi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih
Jum'at, 05/05/2017 17:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno resmi dinyatakan sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. Penetapan dilakukan setelah keduanya ditetapkan sebagai pemenang Pilgub DKI 2017.
Penetapan dibacakan dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Terpilih yang berlangsung di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Jumat (5/5/2017). Anies dan Sandiaga hadir di rapat pleno sementara pesaingnya di Pilgub DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat absen. Kehadiran Pemprov DKI diwakili oleh Sekda DKI, Saefullah.
Ketua KPU DKI Sumarno membacakan hasil rekapitulasi suara di Pilgub DKI. Komisioner KPU DKI Betty Epsilon Idroos kemudian membacakan surat keputusan KPU soal penetapan ini. "Pasangan gubernur dan wakil gubernur Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno ditetapkan sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih," kata Sumarno sambil mengetuk palu.
Setelah penetapan pasangan calon terpilih, KPU DKI Jakarta akan memberikan salinan surat keputusan (SK) kepada DPRD DKI Jakarta. Pemberian salinan SK untuk menindaklanjuti proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih. "Setelah penetapan pasangan calon terpilih ini, kami akan mengirimkan salinan SK secara resmi ke DPRD DKI Jakarta," ujar Sumarno.
Nantinya DPRD DKI Jakarta akan meneruskan salinan SK kepada Kementerian Dalam Negeri dan ke Istana Kepresidenan. Gubernur dan wakil gubernur terpilih akan dilantik Presiden Joko Widodo pada Oktober 2017. "Nanti dari DPRD DKI diteruskan ke Mendagri dan Presiden," jelas Sumarno.
Sebelum rapat pleno, KPU DKI telah melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2017 putaran kedua, Sabtu (29/4) lalu. Dari hasil rekapitulasi lalu, Ahok-Djarot memperoleh suara 42,04 persen sedangkan Anies-Sandi mendapatkan suara sebesar 57,96 persen. (dtc/mag)