JAKARTA, GRESNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mendesak pemerintah untuk mempermudah skema pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di sektor informal yang sampai saat ini masih kesulitan mengakses perbankan. Dia mengatakan, saat ini masih banyaknya pekerja sektor informal yang kesulitan mengakses perbankan untuk mendapatkan kredit rumah.
Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kata Sigit, baru 2,5 persen pekerja sektor informal yang menikmati Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sejak program Satu Juta Rumah meluncur pada 2015 lalu. Peserta dari pekerja informal ini pun adalah hasil binaan perbankan syariah yang baru mendapatkan kemudahan KPR setelah sekitar satu atau dua tahun sudah mencicil.
"Sebenarnya pemerintah sudah memberikan beberapa fasilitas untuk MBR berupa pemberian Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Subsidi Bunga Kredit Perumahan (SSB), Subsidi Bantuan uang Muka (SBUM). Namun, masih banyak MBR yang hingga kini kesulitan mengakses bantuan itu terutama, mereka yang bekerja di sektor informal. Penghasilannya yang tidak tetap membuat mereka sulit untuk menembus syarat-syarat mendapatkan akses pembiayaan itu," kata Sigit Sosiantomo, Senin (16/10) seperti dikutip dpr.go.id.
Akibatnya, masyarakat yang tidak mampu memiliki rumah terpaksa tinggal berdesakan dengan anggota keluarga yang lain di rumah keluarga besar, menumpang dirumah teman, kost, mencari rumah murah yang jauh dari lokasi kerja, membangun rumah sendiri secara bertahap atau bahkan ada yang terpaksa tinggal di kawasan kumuh atau di kolong jembatan.
´Fasilitas pembiayaannya sudah banyak, tapi tidak bisa diakses, Karena itu, perlu skema pembiayaan baru bagi MBR kategori pekerja informal. Saya juga berharap keberpihakan perbankan pada sektor perumahan khususnya pembiayaan perumahan untuk sektor informal bisa lebih ditingkatkan,´ kata Sigit.
Seperti diketahui, keberpihakan perbankan pada MBR juga masih sangat rendah. Rasio penyaluran KPR terhadap PDB Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan negara tetangga, Singapura yang porsi pembiayaannya mencapai 53%, Malaysia yang mencapai sekitar 30 persen dan Thailand 15%. Sementara di Indonesia baru mencapai sekitar 8 persen. Sisanya, kebanyakan di infrastruktur dan SDA, padahal perumahan juga mendesak.
Berdasarkan data terakhir Bank Indonesia, penyaluran KPR dan KPA hingga Mei 2017 baru mencapai Rp 377,3 triliun. Penyaluran KPR tersebut baru mencapai 8,5 persen dari total penyaluran kredit perbankan. Dan penyaluran KPR ini hanya didominasi oleh 10 bank besar. (mag)
Dalam Permen itu disebutkan, orang asing pemegang izin tinggal di Indonesia dapat memiliki rumah tempat tinggal atau hunian berupa rumah tunggal atau satuan rumah susun.
Berbeda dari pendapat para anggota dewan, Direktur Ekskutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda justru berpendapat UU Tapera malah menghilangkan peran negara dalam menyediakan rumah untuk rakyat.
Kebijakan pemerintah menerbitkan aturan kepemilikan rumah tempat tinggal dan hunian untuk orang asing dinilai tak akan efektif mendatangkan devisi bagi negara.
Rusun dengan 16 lantai itu terdiri dari 520 unit dimana 390 unit sudah didaftar oleh warga Kampung Pulo untuk ditempati dengan biaya sewa sebesar Rp 300.000 per bulan.
Rencananya, penyelenggaran Tapera tak hanya diberlakukan bagi pekerja yang memiliki hubungan kerja industrial, tetapi juga masyarakat yang memiliki penghasilan tetapi tidak memiliki hubungan kerja industrial.
Isu penggabungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dalam kabinet Jokowi menuai reaksi penolakan para pelaku pasar perumahan.
Sejak Indonesia Merdeka tahun 1945 hingga saat ini pemerintah selalu menghadapi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan khususnya di sektor perumahan.
Kejaksaan Agung mengaku telah banyak menindak pengembang nakal di wilayah Jabodetabek yang tidak memenuhi ketentuan pembangunan kawasan pemukiman berimbang.
Kemenpera meminta Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) sebagai pengacara negara dapat membantu memberikan tindakan hukum kepada pengembang yang sudah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berkonsep Kawasan Hunian Berimbang tapi belum membangun kawasan yang dimaksud tersebut.
Para pelaku properti terus mengamati program kerja yang ditawarkan pasangan calon presiden di bidang perumahan dalam sejumlah kampanye dan debat mereka.
Sangat aneh bila pemerintah malah menyerahkan seluruhnya kepada pengembang. Apalagi Djan Farid malah mengancam pengembang akan dipidanakan bila tidak memenuhi kuota tersebut.
Indonesia Property Watch (IPW) menilai program kerja yang disampaikan pasangan calon presiden dan wakil presiden tentang perumahan rakyat masih bersifat umum dan belum nyata.
