Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan polisi agar menangguhkan penahanan tersangka penghinaan kepada  dirinya di media sosial Facebook Muhammad Arsyad pekan ini. Namun dengan berbagai pertimbangan Polri baru bisa membebaskan tersangka pada Senin besok.

KUHP juga memuat pasal penghinaan lain, tentang penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden (telah dihapus melalui putusan Mahkamah Konstiusi), bahkan penghinaan terhadap raja atau kepala negara sahabat.

Mahkamah Agung RI didesak agar melakukan moratorium penjatuhan pidana penjara bagi terdakwa kasus penghinaan yang dinyatakan bersalah.

Pejabat Negara yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan adalah para pejabat Pemerintah Indonesia. Ketentuan mengenai penghinaan terhadap Pejabat Negara ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yakni pada Bab V Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum, Pasal 154, dan Pasal 155.

"Saya bilang ngak usah marah. Kalau dibilang anjing, mereka kotorannya."