Pemerintah mengakui infrastruktur Indonesia sudah sejak lama tertinggal dengan negara-negara di ASEAN.

Pemerintah kembali meluncurkan paket kebijakan ekonomi jilid IX. Paket Kebijakan ini difokuskan pada upaya mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menegaskan tujuan pemerintah menerapkan kebijakan revaluasi aset bagi perusahaan BUMN dalam paket kebijakan ekonomi jilid V adalah agar perusahaan BUMN memiliki kemampuan pinjaman lebih besar.

Upaya pemerintah menahan laju keterpurukan ekonomi dengan mengeluarkan paket kebijakan ekonomi ke III dinilai tak sepenuhnya tepat sasaran.

Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi untuk mengatasi perlambatan ekonomi. Namun kebijakan pemerintah itu dinilai belum menjawab permasalahan riil yang dihadapi konsumen maupun produsen dalam menjalankan kegiatan ekonominya.